Studi tataguna hutan dan lahan pada Kabupaten Ketapang dilakukan oleh FWI-HUMA-JKPP sebagai salah satu penelitian tentang penggunaan ruang dan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi penggunaan kawasan pada Kabupaten Ketapang terkait dengan pengalokasian lokasi REDD yang ternyata sebagian berada pada kawasan yang sudah terbebani Hak seperti:konsesi Perkebunan, dan kosesi HPH.

Kondisi terkini yang terpantau dilapangan menunjukan bahwa terdapat tumpang tindih penggunaan kawasan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum diberikannya perijian baru dalam bentuk apapun. Selain hal tersebut, pengakuan terhadap kawasan masyarakat adat juga seharunya dipertimbangkan sebelum dilakukannya deliniasi kawasan untuk kepentingan tataguna apapun.

Kondisi tumpang tindih tataguna tersebut dapat digambarkan secara interaktif seperti pada peta di bawah ini:

Gambar I: Kondisi Tataguna lahan dan Hutan Ketapang

Untuk melihat lebih detail lokasi reseach dan pencarian fakta lapangan, dilakukan survei lokasi dengan menggunakan GPS sebagai alat pemandu dan peta dasar. hasil dari proses tersebut dapat dilihat pada peta interaktif di bawah ini:

Gambar II: Hasil survei Lapangan dengan GPS

Hasil analisis overlay dari ijin konsensi yang ada, baik yang aktif maupun sudah tidak aktif menunjukan bahwa pada kawasan yang akan di peruntukan sebagai areal REDD, ternyata overlap dengan konsesi-konsensi yang telah ada sebelumnya seperti konsesi sawit dan konsesi HPH.

Data hasil overlap tersebut adalah sebagai berikut: