Bermula dari kesadaran bersama untuk melakukan “pertobatan bersama”, kami melakukan penelitian ini. Perspektif sosial-ekonomi dan agraria ada batasnya, begitupun perspektif spasial dan investigasi. Meski keduanya punya keunggulan masing-masing. Lalu, pegiat Forest Watch Indonesia (FWI) mengajak pegiat Sajogyo Institute berkolaborasi dalam aksi bersama, ‘keroyokan’ berbuat nyata
untuk orang Papua dan Alamnya. Sederhana argumennya, tetapi mendasar, di tanah Papua hutan alam terakhir di Nusantara. Ekspansi kapital besar di sektor perkebunan (sawit), pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan serempak berpindah dari Pulau Kalimantan dan Sumatera ke Tanah Papua. Mencipta beragam krisis sosial-ekologis akut dan masif secara multidimensi kehidupan orang Papua. Disusul dengan peningkatan angka deforestasi, kriminalisasi, eksklusi, marjinalisasi, pelanggaran HAM, dan ragam kerusakan ekologis yang semakin menonjol dari tanah Papua.

Dalam rentang diskusi berikutnya, ada batas lain yang disadari bersama; sulit membatasi ruag lingkup studi semata Papua dan Papua Barat. Sebab, daya rusak yang sampai ke wilayah kepulauan Papua meliputi darat, laut, gunung, lembah, bukit, savana dst, maka muncullah pengembangan ruang lingkup menjadi “Bio Region Papua”. Kepulauan Aru dengan seluruh keragaman sosial-ekologisnya masuk menjadi bagian wilayah studi. Bukan semata kesadaran luasan daya rusak dari ekspansi kapital dan industri ekstraktif yang jadi pertimbangan memilih Bio Region Papua, tetapi juga kesadaran metodologis, bahwa cara melihat krisis sosial ekologis berbasis “administrasi” di daerah semakin tak mencukupi. Sebab bentang alam yang menjadi “ruang hidup” manusia Papua juga merupakan ruang ‘lintas batas’ adminsitratif desa, distrik, kabupaten bahkan provinsi. Dalihnya, “politik batas administratif negara” hadir belakangan, sementara tata ruang adat orang sudah lebih dulu ada sejak lama. Tidak boleh dibolak-balik.