Tambang Nikel Di Pulau Manoram, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 12 Februari 2025 – Forest Watch Indonesia (FWI) dan Forum Akademisi Timur Melawan Tambang di Pulau Kecil mengadakan…

Tambang Nikel Di Pulau Manoram, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 12 Februari 2025 – Forest Watch Indonesia (FWI) dan Forum Akademisi Timur Melawan Tambang di Pulau Kecil mengadakan…
Forum Akademisi Timur Menolak Tambang Masuk Kampus18 DownloadsDownload Now!Published: Februari 17, 2025
Pertambangan di pulau-pulau kecil termasuk aktivitas yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil…
Tambang menjadi salah satu sektor yang paling mengancam eksistensi pulau-pulau kecil di Indonesia. Wilayah seluas 876 ribu ha di pulau-pulau kecil telah dikuasai perusahaan dan 245 ribu ha-nya telah dikaveling…
Forest Watch Indonesia menyatakan kondisi terkini terkait nasib pulau-pulau kecil di Indonesia. Setidaknya terdapat 19.108 pulau kecil di Indonesia mengalami keterancaman. Untuk itu, FWI mendesak para calon presiden dan wakil…
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang diajukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan…
Tambang nikel di pulau kecil di Pulau Manoram Papua Barat Daya Jakarta, 27 Maret 2024 – Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, catatan FWI (2023) mengungkap terdapat lebih dari…
SIARAN PERS. Jakarta, 20 Januari 2024. – Pada hakikatnya Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri atas pulau-pulau kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke. FWI (2023) mencatat bahwa, Indonesia terdiri…
Peta Hutan Perpustakaan Online IKUTI KAMI DI SOSIAL MEDIA Youtube Facebook Instagram Soundcloud TENTANG HUTAN INDONESIA Sebelumnya Selanjutnya – PUBLIKASI TERBARU – [SIARAN PERS] Hilangnya Fungsi Lindung Akibat Kerusakan Hutan…
proses audit yang transparan dan akuntabel oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independan (LPVI) menjadi salah satu keunggulan Sistem Verifikasi Legalitas dan Keberlanjutan (SVLK) sehingga dapat mendukung tata kelola hutan yang…
Surat Pernyataan BersamaKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Petani,Buruh, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk MenyikapiKebijakan dan Operasi Bisnis yang Melanggar Hak AsasiManusia dan Merusak Lingkungan Jakarta, 09 Mei 2022Kepada Yth:Komisi Uni…
Dalam 3 waktu yang berbeda, BIJAK dan FWI bersama-sama berkesempatan untuk menggali informasi dan praktek-praktek pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah Taman Kehati Hutan Pelawan,…