Keterbukaan Informasi Kehutanan dan Penanganan Keluhan Masih Jadi Masalah

Sesuai perannya sebagai sekretariat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), pada tanggal 6 September 2012 lalu FWI menyelenggarakan sebuah diskusi terfokus (focus group discussion) seputar aktivitas pemantauan pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia.  Acara ini diselenggarakan di Hotel Mirah, … Continue reading →

Hadapi Kendala Pemantauan, JPIK adakan FGD dengan Pihak Terkait

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan pemantau yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.  JPIK berperan aktif sebagai “pemantau independen” dalam pelaksanaan SVLK.  Keberadaannya dapat dianggap menjadi kunci untuk memastikan kredibilitas SVLK, terutama dalam mendorong proses, pengembangan standar … Continue reading →

PASAR INTERNASIONAL MENGHARUSKAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Semua Unit Management HPH, HTI, HTR dan Industri Lanjutan wajib mematuhi Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/2009 jo P.68/2011 tentang SVLK dan PHPL. Bagi perusahaan yang tidak mengurus sertifikasi SVLK … Continue reading →

Pengalaman Pemantauan Sertifikasi PK-PHPL dalam Skema SVLK untuk PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Riau

Sebagai aturan yang mengatur tata kelola kehutanan, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) ini menuntut aspek keterlibatan publik dalam bentuk pengawasan dalam implementasinya. Pengawasan pada proses sertifikasi yang dilakukan oleh CSO (disebut Pemantau Independen) merupakan bagian yang diakui, sebagai wujud keterlibatan … Continue reading →