Waktunya Mengeksekusi

“Tiga tahun membela keterbukaan informasi di sektor kehutanan, terbuka juga jalan kita untuk berpartisipasi dalam pengawasan kehutanan. Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK sudah dinyatakan terbuka oleh majelis komisioner dalam perkara sengketa FWI melawan KLHK. Kini, waktunya kita mengeksekusi hasil putusan tersebut.” Kemenangan FWI atas terbukanya informasi kehutanan yang terdiri dari Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) merupakan catatan besar bagi perjuangan transparansi kehutanan. Suatu catatan keberhasilan perjuangan mendobrak benteng birokrasi anti transparansi informasi. Membuat badan publik sadar akan kewajiban membuka informasi seluas-luasnya bukan perkara yang mudah. Butuh … Continue reading →

Hadapi Kendala Pemantauan, JPIK adakan FGD dengan Pihak Terkait

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan pemantau yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.  JPIK berperan aktif sebagai “pemantau independen” dalam pelaksanaan SVLK.  Keberadaannya dapat dianggap menjadi kunci untuk memastikan kredibilitas SVLK, terutama dalam mendorong proses, pengembangan standar dan melaksanakan pedoman dari SVLK di Indonesia. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu inisiatif yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal.  Secara khusus inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal yang dapat diverifikasi.  Sejak 2 tahun lalu, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi SVLK dan pelaksanaannya dimulai pada bulan September 2010, termasuk di dalamnya sebagai … Continue reading →