Mendorong Pemerintahan yang Terbuka

Mewujudkan Kalimantan Tengah Sebagai Contoh Provinsi Open Government Indonesia Apa yang kita lakukan akan sangat ditentukan oleh apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui sangat ditentukan oleh informasi yang tersedia. Bagaimana bangsa ini akan maju apabila informasi saja tidak tersedia. Pelayanan informasi publik merupakan suatu kerja yang harus dilakukan. Karena hal ini merupakan wujud dari komitmen bangsa untuk bersama-sama menciptakan sinergisitas yang optimal dalam era keterbukaan informasi publik. Pada era keterbukaan informasi publik sekarang ini, badan publik tidak dapat menyembunyikan beragam informasi publik kepada masyarakat kecuali informasi yang masuk kedalam kategori rahasia. Sehingga, sudah seharusnya lembaga publik di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi … Continue reading →

Amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Kehutanan Masih Belum Sepenuhnya Dipatuhi dan Dijalankan

Suasana dalam sidang

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hak publik untuk memperoleh dan mengakses seluruh informasi terutama dari aktivitas yang dibiayai oleh dana publik diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan inti dari UU KIP, setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon warga negara maupun badan hukum di Indonesia untuk mendapatkan akses informasi. Perkecualian adalah untuk beberapa informasi yang memang dikecualikan karena dapat membahayakan negara, perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak pribadi, rahasia jabatan, dan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik. Informasi Kehutanan merupakan salah satu informasi penting yang seharusnya terbuka untuk … Continue reading →