Konferensi Pers “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”

KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini, akses FWI terhadap dokumen HGU perkebunan kelapa sawit masih dihambat oleh Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Padahal berdasarkan UU KIP, dokumen yang dimohonkan oleh FWI termasuk kategori informasi publik. Konferensi Pers ini akan diselenggarakan pada: Hari, Tanggal : KamisĀ­, 23 … Continue reading →

INTIP HUTAN “Cogito Ergo Sum” [Maret 2017]

KIRIM KARYAMU! Kami mengundang kawan-kawan untuk ikut berkarya dalam majalah Intip Hutan Edisi Maret 2017. Intip Hutan adalah majalah tiga bulanan Forest Watch Indonesia. Kami percaya, karya adalah proses menuangkan pikiran. Dan ketika kita berpikir, berarti kita ada (Cogito ergo sum-Decartes). Buktikan kalau kalian eksis! KETENTUAN Karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun (cetak atau digital). Tema Tulisan untuk INTIP HUTAN Maret : Tanah Untuk Hutan Karya tetap menjadi hak milik kontributor. Kontributor yang karyanya dimuat di Majalah Intip Hutan akan mendapat pemberitahuan dari redaksi. Karya kontributor yang dimuat akan mendapatkan merchandise menarik dan akan dikirim bersama dengan majalah Intip Hutan edisi Maret 2017 Kontributor yang karyanya sudah dimuat … Continue reading →

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dituntut Mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Konferensi Pers Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hak publik untuk memperoleh dan mengakses seluruh informasi terutama dari aktivitas yang dibiayai oleh dana publik diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan inti dari UU KIP, setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon warga negara maupun badan hukum di Indonesia untuk mendapatkan akses informasi. Perkecualian adalah untuk beberapa informasi yang memang dikecualikan karena dapat membahayakan negara, perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak pribadi, rahasia jabatan, dan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik. Informasi tentang sumberdaya alam merupakan salah satu … Continue reading →

Mempertanyakan Kinerja Keterbukaan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Jumat (03/06/16), sidang ajudikasi nonlitigasi antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Pemohon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR/BPN) sebagai Termohon berjalan setimpang. Sepanjang persidangan yang berlangsung 2 jam, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KemenATR/BPN dicecar berbagai macam pertanyaan oleh majelis komisioner. Pertanyaan majelis komisioner beragam, dari mulai ketidakhadiran KemenATR/BPN dalam beberapa kali persidangan dan mediasi, kejelasan status dokumen, hingga keberadaan dokumen yang diminta FWI. Sudah sejak Desember 2015, FWI mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Hal ini berkenaan dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi terkait dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit oleh KemenATR/BPN (baca: http://fwi.or.id/publikasi/kementerian-agraria-dan-tata-ruang-belum-sepenuhnya-mematuhi-undang-undang-keterbukaan-informasi-publik/ ). Ini adalah kali keenam dari diselenggarakannya sidang penyelesaian sengketa … Continue reading →