PENGGALANGAN DANA untuk KORBAN KEBAKARAN DI KAMPUNG CIBULAO, PUNCAK

  Berikut merupakan Laporan hasil Penggalangan dana untuk Korban Kebakaran Di Desa Cibulao, Puncak. Dibawah ini merupakan tabel pengumpulan bantuan yang disalurkan kepada korban kebakaran di Kampung Cibulao   Hari/Tanggal Target Nilai/Barang Keterangan Kamis/13 Juli 2017 4 KK Korban Kebakaran Bencana Terjadi Musibah Kebakaran 13-18 Juli 2017 Masyarakat Umum Pakaian, Alat Rumah Tangga, Selimut, Makanan Pengumpulan Donasi Sesi I Kamis, 19 Juli 2017 Korban Kebakaran Pakaian, Alat Rumah Tangga, Selimut, Makanan Penyaluran Donasi Sesi Pertama oleh Tim FWI Agustus-September Masyarakat Umum Uang Pengumpulan Donasi Sesi II Kamis, 19 Oktober 2017 Korban Kebakaran Uang Sebesar 1.288.000 Kiriman dari Getza (Pengumpulan Donasi Cuniro Coffee) Pertanggal 20 Agustus 2017 Penyaluran Uang Donasi  

Warga mempetisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, untuk Stop Pembangunan Resort di Telaga Warna Puncak!

  Sudah masuk musim hujan lagi. Saya sama warga Bogor lain mesti mulai siapin batin. Soalnya masuk musim hujan begini, biasanya warga Jakarta suka nuduh kami warga Bogor tukang kirim banjir. Bercanda mungkin ya, tapi menurut saya aneh kalau dibilang Bogor itu pengirim banjir. Bukan pengirim banjir, tapi memang debit sungai ini sudah nggak stabil. Kalau dulu debit sungai masih stabil, nggak kayak begini. Kalau kita misalnya malam hujan gede, meluap, itu nggak cepet surutnya, stabil, pelan-pelan. Sekarang mah cepet surut. Sejam-dua jam udah surut lagi. Itu karena di hulu Ciliwung, di Puncak, hutannya sudah habis. Jadi yang bener penyebab banjir, yang mengirim banjir, itu developer yang kerjaannya bikin villa, bikin … Continue reading →

ENAM TAHUN ISPO BELUM MAMPU MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN & LAHAN

Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit.  Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial.  Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan, dirasakan hanya sebagai instrumen agar produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengakuan di pasar internasional. Untuk merespon keadaan tersebut, maka pada hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan sebuah laporan berjudul “6 Tahun ISPO”.  Di dalam laporan ini dipaparkan bahwa sampai tahun 2016, perkebunan kelapa sawit … Continue reading →

MUARA LAMBAKAN “Bertahan di Tengah Kepungan Konsesi”

“Kalau tanah bisa diuangkan nanti, banyak orang kampung yang tidak ada tanah”. Demikian pernyataan Aji Galeng, Raja kerajaan di Muara Lambakan Secara administratif, Desa Muara Lambakan berada dalam wilayah Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Tanjung Soke dan Desa Gerengung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pinang Jatus. Sebelah timur dengan Desa Muara Toyu dan Desa Perkuwen. Sebelah barat dengan Desa Kepala Telake dan Kampong Muluy. Kelima desa yang berada di perbatasan selatan, timur dan barat Desa Muara Lambakan ini masuk dalam wilayah kecamatan Longkali. Sedangkan desa yang ada di batas utara masuk dalam wilayah Kecamatan Bongan. Secara keseluruhan, Desa Muara Lambakan memiki … Continue reading →

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENATA KAWASAN PUNCAK BOGOR

M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan puncak masih memiliki irisan atau hubungan dengan pengelolaan kawasan lindung dan daerah aliran sungai. Pertama karena puncak posisinya berada di hulu Sungai Ciliwung dan berperan sebagai daerah tangkapan air utama. Kedua, topografi hulu Sungai Ciliwung merupakan gunung dan berbukit serta memiliki kelerangan di atas 35 persen bahkan 45 persen sehingga sangat cocok sebagai kawasan yang harus dilindungi. Terdapat dua produk kebijakan yang memengaruhi penataan ruang Kawasan Puncak yang menjadi dasar atau induknya sehingga menjadi turunan bagi kebijakan-kebijakan dibawahnya. #1 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Presiden yang menempati … Continue reading →