ENAM TAHUN ISPO BELUM MAMPU MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN & LAHAN

Jakarta, 30 Maret 2017. Enam tahun pemberlakuan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) nyatanya belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit.  Walaupun produk minyak kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, namun pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini masih memicu permasalahan lingkungan dan konflik sosial.  Sertifikasi ISPO yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan, dirasakan hanya sebagai instrumen agar produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengakuan di pasar internasional. Untuk merespon keadaan tersebut, maka pada hari ini Forest Watch Indonesia (FWI) meluncurkan sebuah laporan berjudul “6 Tahun ISPO”.  Di dalam laporan ini dipaparkan bahwa sampai tahun 2016, perkebunan kelapa sawit … Continue reading →

MUARA LAMBAKAN “Bertahan di Tengah Kepungan Konsesi”

“Kalau tanah bisa diuangkan nanti, banyak orang kampung yang tidak ada tanah”. Demikian pernyataan Aji Galeng, Raja kerajaan di Muara Lambakan Secara administratif, Desa Muara Lambakan berada dalam wilayah Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Tanjung Soke dan Desa Gerengung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pinang Jatus. Sebelah timur dengan Desa Muara Toyu dan Desa Perkuwen. Sebelah barat dengan Desa Kepala Telake dan Kampong Muluy. Kelima desa yang berada di perbatasan selatan, timur dan barat Desa Muara Lambakan ini masuk dalam wilayah kecamatan Longkali. Sedangkan desa yang ada di batas utara masuk dalam wilayah Kecamatan Bongan. Secara keseluruhan, Desa Muara Lambakan memiki … Continue reading →

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENATA KAWASAN PUNCAK BOGOR

M elihat lebih dekat upaya pemerintah dalam penataan kawasan puncak maka penting untuk meninjau dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang berkaitan dengan kawasan puncak masih memiliki irisan atau hubungan dengan pengelolaan kawasan lindung dan daerah aliran sungai. Pertama karena puncak posisinya berada di hulu Sungai Ciliwung dan berperan sebagai daerah tangkapan air utama. Kedua, topografi hulu Sungai Ciliwung merupakan gunung dan berbukit serta memiliki kelerangan di atas 35 persen bahkan 45 persen sehingga sangat cocok sebagai kawasan yang harus dilindungi. Terdapat dua produk kebijakan yang memengaruhi penataan ruang Kawasan Puncak yang menjadi dasar atau induknya sehingga menjadi turunan bagi kebijakan-kebijakan dibawahnya. #1 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Presiden yang menempati … Continue reading →

Konferensi Pers “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”

KONFRENSI PERS Kenapa ATR/BPN menutupi info tentang kebun sawit? Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, melimpah. Tapi, kenapa Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mau membuka dokumen Konsesi HGU perkebunan sawit? Forest Watch Indonesia (FWI) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Konferensi Pers dengan tema “Mendesak ATR/BPN Patuh Terhadap UU KIP”. Karena sampai saat ini, akses FWI terhadap dokumen HGU perkebunan kelapa sawit masih dihambat oleh Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Padahal berdasarkan UU KIP, dokumen yang dimohonkan oleh FWI termasuk kategori informasi publik. Konferensi Pers ini akan diselenggarakan pada: Hari, Tanggal : Kamis­, 23 … Continue reading →

FGD – Pemantauan Deforestasi Akibat Ekspansi HTI dan Industri Pulp And Paper

Seri Diskusi Terbatas Deforestasi Perusakan hutan dan pengabaian hak masyarakat pada konsesi HTI khususnya pada rantai industri pulp and paper masih saja terus terjadi. Sementara komitmen untuk tidak lagi merusak hutan terus digembor-gemborkan oleh para pihak sebagai bentuk kampanye positif dalam pengelolaan HTI di Indonesia. Namun komitmen perusahan-perusahaan dalam perbaikan tatakelola hutan patut dipertanyakan dan dianggap jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut tercermin dari ketidakmampuan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam memasok kebutuhan bahan baku industri pulp dan paper yang terindikasi masih menggunakan kayu dari hutan alam. Praktik ini menguatkan anggapan betapa lambatnya perkembangan pembangunan hutan tanaman, dilihat dari rendahnya tingkat produksi dan realisasi penanaman yang kecil sekali bila dibandingkan dengan … Continue reading →