Tugas Penting Bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo

D. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Dari berbagai macam permasalahan dan pengalaman yang ada, menunjukan ketidakmampuan pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan saat itu dalam mengelola hutan di pulau-pulau kecil. Pada periode lebih dari 5 bulan semenjak dilantiknya Joko Widodo menjadi Presiden, Koalisi melihat berbagai upaya telah dilakukan seperti penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, peleburan/penggabungan Badan Pengelola REDD+ dan Dewan Nasional Pengendalian Iklim kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, pengawasan dan pengamanan wilayah laut Indonesia, dan kunjungan lapangan ke beberapa provinsi. Upaya-upaya tersebut sampai saat ini dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi di pulau-pulau kecil. Peranan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terlihat secara signifikan. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai keterbatasan dalam akses wilayah yang sebagian besar adalah kawasan hutan.

Gambar 4. Fakta Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
fppki

Dari ilustrasi di atas, terlihat sangat jelas bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peranan lebih dalam pengelolaan hutan di pulau-pulau kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri cendrung mengelola sumberdaya alam yang terdapat di laut. Untuk wilayah daratan, program yang terdapat di Kementerian Kelautan Dan Perikanan cendrung berada di wilayah pesisir dan mangrove, itupun harus bersinergi/beririsan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelolaan hutan alam di pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cendrung membuat hutan alam di pulau-pulau kecil menjadi pusat eksploitasi sumberdaya alam khususnya pertambangan. Penelusuran FWI di 6 provinsi yang ada, terdapat 530,927.15 Ha luas konsesi pertambangan di pulau-pulau kecil. Izin pertambangan terbanyak terletak di Provinsi Kepulauan Riau (tabel 2). Aktifitas pertambangan di pulau-pulau kecil semakin marak. Hal ini dapat dilihat dengan banyak terbitnya izin-izin pertambangan di pulau-pulau kecil indonesia.

Tabel 2. Daftar Jumlah dan Luasan Pertambangan di 6 Provinsi Indonesia.
tabel2

E. Sikap Bersama Masyarakat Sipil (CSOs Common Platform)

Maraknya kegiatan eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil, organisasi masyarakat sipil berperan secara aktif dalam melakukan pemantauan dan memberikan masukan perbaikan kepada pemerintah demi terciptanya pengelolaan hutan yang adil, lestari dan berkelanjutan. Masyarakat sipil merasa memiliki peluang dan harapan yang besar dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, keinginan untuk mengembalikan jati diri bangsa sebagai negara kepulauan dan pembangunan poros maritim yang digagas Presiden diharapkan sebagai bentuk hadirnya negara dalam perlindungan pulau-pulau kecil.



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>