Tematik Spasial Hak Guna Usaha (HGU) : Alternatif Informasi Spasial “Sebuah Dorongan Untuk Lebih Terbuka”

Hak Guna Usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara atas sebidang tanah yang diberikan kepada orang-perorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dan atau berbadan hukum. Kewenangan Negara dalam mendistribusikan HGU merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pertanahan yang sejatinya demi kesejahteraan seluruh rakyat. Tak pelak, HGU adalah produk dari sebuah kebijakan Pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari Negara. Yang tentu saja dalam pelaksanaannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat sipil untuk terus menuntut hak-nya untuk tahu mengenai segala sesuatu tentang HGU. Mulai dari uji akses informasi, sengketa informasi sedari Komisi Informasi baik Daerah maupun Pusat hingga Mahkamah Agung sebagai putusan hukum tertinggi, pelaporan langsung kepada Kementerian atau Lembaga Negara yang memiliki kewenangan dan atau juga hubungan langsung dengan Presiden sebagai pemimpin negeri, hingga pelaporan pelanggaran hukum atas tertutupnya informasi HGU, dan tak terbilang kampanye publik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Namun, sepertinya HGU memiliki kesaktian yang melebihi dari itu semua, sehingga senantiasa tertutup dan tertutup.

Tertutupnya akses informasi HGU dengan berbagai alasan ketiadaan mekanisme distribusi informasi, meski secara hukum sudah dinyatakan sebagai informasi yang terbuka bagi publik, merupakan potret dari tata kelola kepemerintahan yang belum bisa dikatakan baik. Dan sudah menjadi hak publik untuk terus menuntut perbaikan dalam setiap urusan penyelenggaraan negara.

Kewenangan negara dalam pemberian hak atas tanah berupa HGU kepada izin usaha perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya alam, sehingga konteks keterbukaan informasi menjadi penting. Keterbukaan informasi khususnya sektor perkebunan kelapa sawit sampai sekarang masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman Forest Watch Indonesia dalam menguji akses informasi tersebut, tidak semua informasi mengenai izin usaha perkebunan dan juga HGU-nya dapat diperoleh. Terutama informasi yang berkaitan dengan data spasial atau peta. Data spasial atau peta konsesi izin usaha perkebunan kelapa sawit dan juga HGU sangat penting sebagai dasar analisis keruangan agar masyarakat dapat turut mengawasi bagaimana kesesuaian ataupun kepatuhan izin usaha perkebunan terhadap: hak atas tanah untuk usaha perkebunan, kebijakan tata ruang, legalitas atas Kawasan Hutan, tumpang tindih penggunaan lahan dengan sectoral lain dan juga potensi konflik dengan wilayah masyarakat adat. Oleh karena itu, Forest Watch Indonesia kemudian melakukan sebuah kajian spasial yang tidak hanya bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara sebaran HGU untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan pelbagai kebijakan atas ruang dan juga wilayah masyarakat adatnya, tetapi juga menjadi bagian dari percepatan akses informasi publik serta bentuk perjuangan atas hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tentang HGU.

DOWNLOAD BUKU

 



Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>