Tata Kelola Buruk: Masyarakat Adat Terdampak Bencana Asap

Sebagian besar wilayah adat berada di dalam kawasan hutan. Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan terdapat 6,8 juta Ha wilayah adat dimana 80% atau 5,4 juta Ha berada di dalam kawasan hutan . Wilayah adat tersebut didiami oleh masyarakat adat yang secara konsisten terus menjaga hutan adat mereka. Salah satunya menjaga wilayah mereka dari kebakaran hutan dan lahan gambut.

Secara filosofis, menjaga wilayah adat merupakan kewajiban adat untuk menjaga warisan leluhur. Dengan pengetahuan dan kearifan yang dimiliki, masyarakat adat menata wilayah adat sesuai fungsinya guna memenuhi kebutuhan ekonomi serta mengekspresikan nilai-nilai dan budaya leluhur. Praktek-praktek pengelolaan hutan secara lestari, pencegahan bencana alam, dan upaya memulihkan hutan dapat kita lihat pada komunitas adat Dayak Iban Sungai Utik di Kalimantan Barat dan Komunitas Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae di Kalimantan Timur. Pada tanggal 7 Agustus 2008, komunitas adat Dayak Iban Sungai Utik menerima sertifikat Ekolabel Pengelolaan Hutan Adat dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan M.S. Kaban, karena telah menjaga dan melestarikan sumberdaya alam serta mencegah terjadinya bencana alam dan kerusakan lingkungan di wilayah adat (hutan adat). Pada 21 September 2015, masyarakat adat Dayak Benuag di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mendapatkan penghargaan Equador Prize atas upaya mereka dalam mempertahankan, melindungi dan memulihkan hutan dan wilayah adat mereka yang tersisa dari gempuran perkebunan sawit, tambang dan HPH.

Sangat disayangkan, beberapa pemberitaan di media justru menyudutkan masyarakat adat, atau setidaknya menyebut masyarakat adat sebagai aktor yang menimbulkan bencana asap di Indonesia. Salah satu media memberitakan bahwa p pembakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh masyarakat yang mengelola limbah hasil pertanian tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut perlu diluruskan mengingat hasil analisis citra satelit yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukan bahwa 72% titik api (hotspot) berada di dalam kawasan hutan , sehingga kecil kemungkinan kebakaran disebabkan oleh limbah paska panen hasil pertanian.

Pemberitaan media yang menjadikan masyarakat adat sebagai salah satu tersangka dari peristiwa bencana asap sangatlah tidak relevan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dari pantauan AMAN, justru masyarakat adat berada di antara kepungan asap dan mereka berjibaku menghalau api untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan oleh komunitas adat Marga Benakat di Muara Enim, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa masyarakat adat telah berusaha keras memadamkan api yang juga mengancam perkebunan mereka. Selain memadamkan api agar tidak merambat ke kebun dan perkampungan, masyarakat adat memilih bertahan karena khawatir akan dirampas oleh perusahaan jika meninggalkan wilayah adat mereka.

Tata Kelola yang Buruk, Akar Masalah Bencana Asap di Indonesia
Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah imbas dari buruknya tata kelola hutan dan lahan. Berbagai kajian tata kelola di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi tata kelola hutan dan lahan berada dalam posisi yang buruk dan berimplikasi pada laju kerusakan hutan. Kajian United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2015 menyebutkan indeks rata-rata nasional tata kelola hutan adalah 36 dari skala 1-100, jauh dibawah ideal. Data ini menunjukkan sebagian besar kerusakan hutan nasional salah satunya berhubungan dengan kurangnya transparansi dalam pengeluaran perizinan penggunaan hutan.

Hasil yang sama juga tidak jauh berbeda dengan indeks tata kelola hutan di daerah. Misalnya kajian yang dilakukan Governance of Forest Initiative (GFI) Indonesia tahun 2013 tentang potret tata kelola hutan di kabupaten Barito Selatan. Dimana Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu daerah percontohan REDD Nasional pada tahun 2011 dan berkomitmen dalam perbaikan tata kelola hutan, ternyata juga menunjukkan indeks tata kelola yang rendah.

Selama periode 1994-2015 terdapat kurang lebih 42,3 juta Ha kawasan hutan yang telah dikonversi menjadi hutan tanaman dan pengusahaan lainnya seperti perkebunan dan pertambangan. Disisi lain, fakta bahwa konversi hutan tersebut tidak dikelola dengan baik ditunjukkan dengan adanya 6,8 juta Ha hutan tanaman yang tidak dikelola secara intensif, 2,9 juta Ha tambang tanpa izin di kawasan hutan, dan 6,6 juta Ha kawasan hutan yang sudah dikonversi menjadi perkebunan.

Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagian besar atau 72% terjadi di dalam kawasan hutan, pada rentang bulan Januari-Oktober 2015. Pada rentang waktu tersebut terdapat lebih dari 34.960 titik api. Titik api yang berada di dalam kawasan hutan sebagian besar berada di wilayah konsesi perusahaan dimana 29% adalah konsesi HTI.



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>