SVLK di Mata Pemantau

Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011 – 2013

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem yang dibangun untuk memastikan legalitas kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia. SVLK ditetapkan pertama kali melalui Permenhut No. 38/2009 dan mulai dilaksanakan pada bulan September 2010.

Sebagai wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata kepemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi SVLK maka dibentuklah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). JPIK merupakan jaringan kerja yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil (NGO), individu maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki fokus dalam pemantauan implementasi SVLK di Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun, JPIK aktif terlibat dalam monitoring implementasi SVLK. Selain itu, JPIK aktif terlibat dalam memberikan masukan atas revisi aturan SVLK berdasarkan temuan-temuan yang didapat selama kegiatan pemantauan.

Laporan JPIK ini dibuat berdasarkan kegiatan pemantauan pelaksanaan SVLK yang dilakukan dari tahun 2011- 2014 dan bertujuan untuk berbagi pandangan atas pelaksanaan SVLK dari kacamata pemantau independen, serta mengidentifikasi aspek dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan.

JPIK mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dan Focal Point JPIK yang berkontribusi dalam kegiatan pemantauan, staf Sekretariat nasional JPIK yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dan Forest Watch Indonesia yang menjadi host Sekretariat nasional JPIK.

JPIK juga mengucapkan terimakasih kepada Environmental Investigation Agency dan UKaid atas dukungannya dalam penerbitan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat berguna bagi para pemerhati SVLK di Indonesia, dan dapat menyumbang masukan bagi perbaikan pelaksanaan SVLK di masa yang akan datang.

DISCLAIMER
Laporan ini hanya membahas pelaksanaan SVLK dengan menggunakan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) No. P.6/VI-Set/2009, P.02/VI-BPPH/2010, P.8/VI-BPPHH/2011, P.8/VI-BPPHH/2012 mengenai standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Sedangkan pelaksanaan SVLK berdasarkan Permenhut No P.43/Menhut-II/2014 dan Perdirjen No P.5/VI-BPPHH/2014 belum dibahas dalam laporan ini. Perubahan yang ada di P.43/Menhut-II/2014 dan P.5/V-BPPHH/2014 dapat dilihat dalam Box 4 pada Bab 1.

Tim Penyusun:
Abu Meridian, Mardi Minangsari, Zainuri Hasyim, Arbi Valentinus, Nike Arya Sari, Uni Sutiah, Muhamad Kosar

'' ) ); ?>



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>