Sumber Kerusakan Hutan Alam Dan Konflik Sosial Berkedok Perkebunan Kayu

Jakarta, 16 Desember 2016. Sejumlah masyarakat sipil hari ini mengadakan diskusi terbuka terkait studi ekspansi perkebunan kayu untuk industri pulp and paper. Diskusi terbuka ini menyoroti buruknya praktek pengelolaan perkebunan kayu dan industri pulp and paper yang berdampak pada deforestasi, kerusakan lahan gambut, dan konflik sosial.

Sampai dengan tahun 2015, terdapat 280 unit perkebunan kayu di Indonesia dengan luas konsesi mencapai 10,64 juta ha. Dari luasan tersebut, nyatanya hanya dikuasai oleh beberapa grup saja, 1 juta ha diantaranya dikuasai oleh IKPP dan 1 juta ha lainnya dikuasai RAPP. Penguasaan lahan kedua grup tersebut setara dengan hampir 4 kali luas pulau Bali.

Pada periode 2013-2016, Provinsi Riau dan Sumatera Utara mengalami deforestasi sebesar 208 ribu ha yang berada di area konsesi perkebunan kayu. Deforestasi terbesar terjadi didalam konsesi penyuplai kilang IKPP seluas 122 ribu ha (59%), disusul RAPP 54 ribu ha (26%), dan TPL seluas 4 ribu ha (2%). Hal ini diperkuat dari data peredaran kayu bulat di Indonesia. Dalam kurun waktu 2009-2015 sebesar 53,2 juta meter3 kayu yang beredar berasal dari aktifitas land clearing atau penyiapan lahan pembangunan perkebunan kayu.

Ekspansi perkebunan kayu yang berlangsung tiga dekade terakhir tidak hanya menyebabkan deforestasi, tetapi juga berdampak pada masyarakat lokal/adat yang tinggal didalam dan sekitar konsesi. “Sejak diberikan izin konsesi untuk PT. Inti Indorayon Utama hingga izin konsesi PT Toba Pulp Lestari, setidaknya terjadi 14 konflik yang melibatkan masyarakat dengan konsesi sampai tahun 2015. Konflik tersebut meliputi 11 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Tobasa, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Akibat konflik tersebut, menghilangkan 2 korban jiwa dan 22 warga lainya dikriminalisasi” ungkap Delima Silalahi, Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM.

Muslim Rasyid, Direktur Eksekutif YMI Riau menambahkan, “Komitmen perusahaan terhadap perlindungan hutan yang mencakup seluruh rantai pasokan hanya sebatas janji diatas kertas. Nyatanya hingga saat ini masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan mitra perusahaan APP dan RAPP. Seperti PT SGP (mitra APP) yang pada Oktober 2016 lalu masih melakukan pembakaran hutan di dalam wilayah konsesinya, begitu pula perkebunan kayu milik RAPP di Pulau Padang yang hingga saat ini terus melakukan pembuatan kanal dan penanaman akasia di lahan gambut”.

“Jika saat ini perkebunan kayu dikelola dengan baik dan benar, maka seharusnya kebutuhan bahan baku untuk industri pulp and paper akan terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan ekspansi di wilayah yang masih memiliki hutan alam”, tutur Mufti Barri, Juru Kampanye FWI.

***

Catatan Editor :

Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.
Yayasan Mitra Insani (YMI) merupakan organisasi non-pemerintah yang berbentuk yayasan, terbentuk di Pekanbaru pada 22 September 1998 dengan Akta Notaris No 185 pada Notaris Tajib Rahardjo, dengan badan hukum No. 55/1998/yys, serta terdaftar di Dirsospol Riau No. 062/sospol.I/824/1999. Pendirian lembaga ini didedikasikan untuk tercapainya pengelolaan lingkungan yang adil, baik secara ekologi maupun secara sosial, budaya dan ekonomi di wilayah perdesaan dan sekitar hutan.
KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) merupakan aktivis pro-demokrasi, petani, intelektual dari berbagai wilayah di Indonesia. Isu-isu yang ditangani berkembang dari penyadaran hukum ke isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, lingku-ngan hidup, gender, dan pengembangan masyarakat dalam arti luas. Dalam perkembangannya, bentuk kelembagaan KSPPM “Yayasan” berubah menjadi “Perhimpunan”, sejak 9 September 2005. Keprihatinan KSPPM berangkat dari realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia. Dalam kerangka itu, lembaga ini melakukan kerja-kerja studi dan riset, pengorganisasian, pendidikan populer, dan advokasi untuk mendampingi rakyat (petani) marginal di Tapanuli, Sumatera Utara. Sekretariat berada di Girsang 1-Parapat, dan melayani di 4 wilayah Humbang Silindung, Toba, Samosir, dan Dairi (yang terakhir sampai 2009).
Pengertian hutan dalam UU. No. 41 tahun 1999 dinilai tidak relevan untuk istilah hutan tanaman. Dalam kebijakan tersebut hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sementara aktifitas pada izin IUPHHK-HT akan menebang habis tanaman-tanaman kayu yang mereka tanam. Sehingga tidak ada lagi kesatuan ekosistem di dalamnya. Istilah “perkebunan” juga kerap digunakan untuk perkebunan kayu rakyat. Penggunaan istilah ini dikarenakan akhir dari pohon yang ditanam akan dipanen dan ditebang habis.Luas pulau Bali 565.600 ribu ha

 

Kontak Untuk Media :

Mufti Fathul Barri, Juru Kampanye FWI. Email: muftiode@fwi.or.id; telp:+6282110677935

Muslim Rasyid, Direktur Eksekutif YMI. Email: muslim.rasyid@gmail.com; telp:+628127637233

Delima Silalahi, Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM. Email: dyan_eunique@yahoo.com; telp:+6282168917360

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>