Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Intip Hutan Edisi Desember 2015

Illegal logging merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi hutan di Indonesia. Data PKHI 2009-2013 menyebutkan kehilangan hutan alam tropis di Indonesia sebesar 4.6 juta hektar. Berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi penebangan liar salah satunya tindakan penegakan hukum pemberantasan penebangan liar melalui tindakan represif untuk mengurangai frekuensi penebangan liar. Selain penegakan hukum, dibentuk suatu inisiatif dalam mempromosikan kayu legal, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

SVLK merupakan instrumen pembenahan tata kelola melalui verifikasi kepastian hanya kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit manajemen kehutanan Indonesia. Penerapan sistem ini bertujuan untuk pemberantasan illegal logging dan illegal timber trade, yang juga diupayakan melalui pendekatan penegakkan hukum. Melalui keterlibatan multipihak sejak 2001 meliputi LSM serta kelompok masyarakat sipil, sektor privat, kalangan akademisi, Pemerintah, serta para pihak yang peduli kelestarian hutan, SVLK dibangun hingga dituangkan dalam bentuk regulasi yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.38/2009 di tahun 2009. Peraturan yang berlaku saat ini terkait implementasi SVLK adalah Permenhut 43/2014 jo PermenLHK 95/2014 serta Perdirjen BUK P.14/2014 jo P.1/2015.

Upaya lain yang dilakukan dalam keberterimaan dan dukungan internasional terhadap SVLK dengan membangun aliansi strategis dengan pasar yang ditawarkan kepada Uni Eropa (UE). Negosiasi yang dilakukan terkait tata kelola, penegakkan hukum, serta perdagangan produk kehutanan memperoleh sambutan dengan di deklarasikannya Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang menjadi landasan untuk membangun Voluntary Partnership Agreement (VPA) sebagai bentuk pengembangan mekanisme praktis untuk memverifikasi legalitas produk kayu yang disetujui pada 30 September 2013.

FLEGT-VPA menyediakan suatu cara bagi Indonesia untuk secara serentak mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembalakan liar, meningkatkan tata kelola hutannya, serta memperkuat kesempatan pasar bagi produk-produk kayunya di pasar Eropa maupun di pasar-pasar lainnya. Kesepakatan ini akan memungkinkan industri kayu Indonesia merespon persyaratan-persyaratan pasar yang sedang berubah serta memantapkan posisi pasarnya di dalam UE maupun di tempat lain, sembari meningkatkan tata kelola sektor kehutanan dan memantapkan kapasitasnya untuk mempertahankan sumber daya hutan Negara. Indonesia dan UE telah sepakat untuk menggunakan mekanisme pengauditan dan pemantauan yang salah satunya merupakan bagian SVLK di Indonesia.

Perkembangan terbaru dalam Permenhut 43/2014 jo PermenLHK 95/2014 serta Perdirjen BUK P.14/2014 jo P.1/2015 adalah pelaksanaan Deklarasi Ekspor (DE). Penggunaan DE sebagai pelengkap kepabeanan yang merupakan alternatif atas Dokumen V-Legal. Keputusan penggunaan DE ini merupakan hasil kesepakatan 3 menteri, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sebagai mekanisme sementara di luar SVLK yang diberlakukan 1 Januari hingga 31 Desember 2015. Mekanisme ini berlaku bagi IKM mebel dan kerajinan (15 pos tarif) yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK), dalam hal keperluan ekspor, dengan mensyaratkan berasal dari sumber yang telah memiliki SVLK.

Diberlakukannya Permendag 89/2015 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan yang merubah Permendag 66/2015 dianggap telah merugikan reputasi industri kehutanan. Dihapuskannya batas waktu penerapan DE dimana sebelumnya adalah hingga 31 Desember 2015 menjadi perhatian banyak pihak. Permendag ini membebaskan seluruh eksportir produk kayu dengan 15 pos tarif (HS Codes) dari kewajiban menjalani audit SVLK untuk mengekspor. Meskipun perusahaan-perusahaan yang dibebaskan tersebut masih harus menggunakan kayu bersertifikasi SVLK, tidak ada pemeriksaan yang akan dilakukan untuk menjamin perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar melakukan kewajibannya menggunakan kayu bersertifikat.

Sejak diterapkan melalui skema sertifikasi mandatory pada seluruh sumber kayu, industri pengolahan serta perdagangannya, sertifikasi SVLK telah dilakukan terhadap 1957 Unit Manajemen (UM). Berdasarkan Basis Spasial Kehutanan dan kompilasi data sertifikat JPIK, sebanyak 245 unit manajemen telah mandapat sertifikat PHPL dan 1712 unit manajemen telah mendapat sertifikat LK. Dari data tersebut, hanya 42.01% IUIPHHK-HT, 65.36% IUIPHHK-HA dan 11.11% IUIPHHK-RE yang sudah bersertifikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa SVLK yang saat ini bersifat mandatory implementasinya belum diterapkan secara penuh bagi seluruh UM, dimana persentase kepemilikan S-PHPL dan S-LK dari seluruh UM tidak mencapai 50%. Jumlah tersebut semakin diperparah dengan pesatnya pertumbuhan industri kehutanan setiap tahun, dimana menjamurnya pertumbuhan industri menjadi celah bagi kayu-kayu ilegal masuk dan menyamarkan identitas kayu.

Tabel 1. Jumlah Pemilik Izin dibidang Kehutanan dan Kepemilikan Sertifikat SVLK

Sumber: Data IUPHHK-HT, HA, RE Buku Basis Spasial Kehutanan, November 2014 dan data sertifikat hasil kompilasi JPIK September 2015 dari berbagai sumber

Aturan baru Kementrian Perdagangan yang memberlakukan Permendag 89/2015 membuat semakin mengendurnya tata kelola kehutanan dan membuka celah bagi masuknya kayu-kayu ilegal karena tidak adanya verifikasi legalitas bagi produk jadi hasil indutsri. Di bawah SVLK, seluruh operasi ekspor produk kayu harus diaudit untuk menjamin kepatuhan terhadap standar legalitas yang mencakup pasokan bahan mentah, serta pabrik atau praktik dagang. Sejalan dengan pertumbuhan industri kehutanan yang meningkat pesat membuat celah bagi industri untuk mengolah kayu dari sumber-sumber yang tidak bisa dipastikan legalitasnya semakin terbuka. Sertifikasi yang telah dilakukan pada industri hilir kehutanan diharapkan mampu mendorong tata kelola hutan yang lebih baik dengan meminimalisir celah bagi kayu ilegal masuk dan diperjualbelikan.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>