Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia

[SIARAN PERS]

Jakarta, 5 Agustus 2019

Kelompok masyarakat sipil yang hadir dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia, mengritik Visi Indonesia Presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, yang banyak menyorot persoalan pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi birokrasi yang juga diarahkan untuk mempermudah investasi. Diabaikannya isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dikhawatirkan akan terus berlanjut dalam kebijakan-kebijakan mendatang apabila tidak disikapi segera.

“Investasi jangan dihadapkan dengan penegakan hukum, “jelas Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK yang diundang sebagai narasumber pada Simposium tersebut. “Investor paling suka dengan kepastian hukum. Apabila jelas kewajiban dan larangannya, investor baik mau tidak mau akan taat. Justru investor yang abai dan nakal yang mestinya tidak diperbolehkan untuk berinvestasi di Indonesia,” lanjutnya lagi.

Syarif menambahkan ketiadaan visi lingkungan dalam pidato Jokowi bisa jadi dikarenakan hal tersebut bukan pidato kenegaraan, masih pidato kemenangan. Perlu memastikan tim teknis pendukung dari kementerian dan lembaga menyampaikan masukan yang tepat kepada beliau dalam pidato kenegaraan nanti. Senada dengan Laode M. Syarief, Prof Hariadi Kartodiharjo ahli kebijakan kehutanan menambahkan, “Masyarakat sipil perlu memastikan isu lingkungan dan sumber daya alam disampaikan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019.”

“Pembangunan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan kualitas lingkungan. Beberapa data menunjukkan daerah yang tinggi sumber daya alam dan tinggi investasi, namun kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Kemiskinan malah meningkat sementara kualitas lingkungan menurun.” Prof Hariadi menambahkan.

Sementara itu, Mas Achmad Santosa menegaskan, “masyarakat sipil jangan membiarkan isu lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan Jokowi. Ada 3 (tiga) pekerjaan utama yang wajib dikawal, yaitu terkait rule of law, perlindungan ekosistem dan sumber daya alam, serta laut sebagai masa depan bangsa. Jika tidak ada pressure dari publik (civil society), isu ini bisa saja hilang dalam pertimbangan-pertimbangan mendatang.”

Pemerintahan Jokowi jangan sampai melupakan potensi ekonomi dari laut, di mana Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, dengan sumber daya alam laut melimpah, productive coast line, dan potensi jalur transportasi,” papar Mas Achmad Santosa.

Narasumber lainnya, Yuyun Ismawati Senior Advisor Nexus 3 menjelaskan, “prioritas pemerintah untuk investasi dan mendorong infrastruktur dalam negeri seringkali dilakukan dengan mekanisme short cut atau jalan pintas. Sebagai contoh, ketika Presiden Jokowi melihat sampah sebagai suatu masalah, solusi yang ditetapkan adalah insinerator. Padahal insinerator menimbulkan permasalahan lingkungan sendiri.”

Contoh kebijakan lain yang dinilai bermasalah adalah terkait impor sampah plastik.  “Saat ini timbulan sampah plastik sekitar 65 juta ton per tahun, tapi kita masih mengimpor sekitar 300an ribu ton sampah. Alasannya karena ada pasar dan kebutuhan industri. Sebenarnya, yang dibutuhkan adalah sinkronisasi informasi di mana pengusaha dapat memanfaatkan sumber daya dan sumber bahan baku sehingga bisa menghabiskan sumber dalam negeri.  Perlu ada koordinasi yang diterjemahkan dengan baik pula oleh kementerian/lembaga agar kebijakan yang dihasilkan tidak misleading,” tambah Yuyun.

Simposium yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Forest Watch Indonesia (FWI), Publish What You Pay (PYWP), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Kode Inisiatif ini juga meminta Presiden Jokowi untuk Menegaskan Kembali Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup dengan poin-poin sebagai berikut.

(hasil komisi)

Narahubung

  1. Henri Subagiyo (Direktur ICEL), 0815 8574 1001
  2. Nur Hidayati (Direktur WALHI), 0813 1610 1154
  3. Dahniar A (Direktur HuMA), 0813 4133 3080
  4. Soelthon G.A (Direktur FWI), 0856 4963 8037
  5. Maryati A (Direktur PWYP), 0821 2523 8247
  6. Tama S. Langkun (ICW), 0811 9937 669

Veri Junaidi (Direktur Kode Inisiatif),



Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>