Draf Revisi PP Perlindungan Gambut Belum Selaras dengan Komitmen Presiden

JAKARTA, 31 MEI 2016Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global hari ini mengirimkan surat kepada kementerian terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretaris Negara. Surat tersebut berisi masukan untuk memperkuat PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (1).

Draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM kurang terbuka, lemah dan memberi peluang perusakan lebih lanjut di kawasan gambut. Draf tersebut justru berpotensi merongrong komitmen kuat Presiden Jokowi untuk melindungi gambut dan menyelamatkan masyarakat dari dampak kebakaran hutan.

Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan tertutupnya proses revisi makin memperburuk citra pemerintah tentang konsep pemerintahan yang baik terutama di sektor pengelolaan hutan. “Pemerintah gagal melihat publik sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan atas hutan. Sementara terus tersendatnya implementasi kebijakan peta tunggal (One Map) makin mengaburkan ke mana arah komitmen perlindungan hutan dan gambut Presiden Jokowi.”

Sejak tahun lalu, Presiden Jokowi telah mengumumkan banyak poin penting dari perlindungan gambut yang kemudian menjadi harapan akan terwujudnya perlindungan gambut. Mulai dari perintah untuk tidak lagi memberi izin baru bagi perkebunan sawit, pembangunan sekat kanal juga restorasi. Namun sayangnya pada PP yang ada atau rancangan revisi yang beredar mengaburkan komitmen presiden.

Bob Purba, Direktur Forest Watch Indonesia, mengatakan:
“Izin baru tidak lagi diberikan di lahan gambut. Namun kerusakan terus berlangsung. PP yang ada tidak menjelaskan bagaimana kawasan gambut yang terlanjur rusak dan terbakar akibat usaha pengeringan gambut melalui kanalisasi oleh perusahaan dipulihkan. Perlu rencana perlindungan yang jelas terhadap konsesi-konsesi yang merusak lansekap gambut dengan pendekatan restorasi lansekap ekosistem gambut.”

Sementara itu, Esau Nur Yaung, Direktur Yayasan Paradisea memperingatkan bahwa lahan gambut yang luasnya mencapai 1.022.045 hektar di Papua Barat saat ini sangat terancam keberadaannya. “Berdasarkan RTRWP Papua Barat, 83% lahan gambut masuk dalam fungsi budidaya dan hanya 17% yang masuk dalam fungsi lindung. Lahan gambut yang masuk PIPPIB pun semakin sedikit, yakni hanya seluas ± 551.315 Ha. Itu pun ada tumpang tindih lahan perkebunan dengan lahan gambut seluas ± 18.306 Ha dan tumpang tindih industri sagu di lahan gambut ± 51.770 Ha.”

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan:
“Mencegah gambut dari kebakaran bukan sesuatu yang sulit bagi masyarakat adat. Pengetahuan dan praktek-praktek pengelolaan air agar gambut tetap basah merupakan kunci pencegahan kebakaran gambut. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan restorasi gambut dan seluruh ekosistem gambut di Indonesia merupakan prasyarat penting pencegahan kebakaran dan perlindungan ekosistem gambut yang efektif di Indonesia”

Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL):
“Ini waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melindungi kawasan gambut agar tidak dikeringkan dan dirusak. Melindungi ekosistem gambut untuk menghentikan laju emisi karbon Indonesia hanya tercapai jika komitmen verbal sejalan dengan komitmen regulasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ada banyak agenda yang harus segera dituntaskan, mulai dari penetapan fungsi kawasan ekosistem gambut, membuka seluruh hasil proses pengawasan dan penegakan hukum serta mendorong para pelaku perusakan untuk bertanggungjawab memulihkan ekosistem gambut yang selama ini telah rusak.”

 

Catatan Editor:

  1. Surat Koalisi kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Negara dll.
  2. Koalisi ini terdiri dari 1. Greenpeace Indonesia, 2. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), 3. Yayasan Pusaka, 4. Forest Watch Indonesia, 5. HuMA, 6. JIKALAHARI – Riau, 7. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), 8. Hutan Kita Institut (HaKI) – Sumatera Selatan, 9. Save Our Borneo (SOB) – Kalimantan Tengah, 10. Sawit Watch, 11. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), 12. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 13. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), 14. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 15. Debt Watch, 16. Yayasan Merah Putih-Sulawesi Tengah, 17. KKI-Warsi- Jambi, 18. Yayasan Paradisea-Manokwari, 19. Yayasan Madani, 20. Epistema

 

Kontak:

Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 0811111365
Yuyun Indradi, Greenpeace Indonesia, 081226161759
Citra Hartati, Center for Environmental Law (ICEL), 081381260373
Bob Purba, Forest Watch Indonesia 08121105172

 

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>