Pulau – Pulau Kecil dan Persoalan Ruang Hidup di Maluku Utara

Pembatasan akses pada masyarakat untuk mengelola hutan dilakukan dengan berbagai cara, baik penetapan fungsi hutan di dalam wilayah adat maupun dengan memobilisasi kekuatan berupa Polisi Kehutanan (Polhut) untuk mengawasi aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan. Gubernur Maluku Utara pada salah satu media lokal (2014) dengan jelas menyampaikan ke masyarakat di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, bahwa masyarakat dilarang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan. Upaya sistematis ini terjadi juga pada masyarakat di tempat lain. Pengusiran secara langsung dilakukan pada masyarakat yang kedapatan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Aktifitas perkebunan yang dilakukan masyarakat dipandang pemerintah sebagai masalah utama yang menyebabkan menurunnya fungsi hutan. Padahal sejauh ini kerusakan hutan di Maluku Utara terjadi karena pembukaan lahan besar-besaran yang dilakukan oleh perusahan tambang, sawit dan HPH.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Maluku Utara, perbandingan ruang yang disediakan untuk masyarakat sangat kecil dari pada ruang yang disediakan untuk kegiatan ekonomi skala luas. Alokasi ruang lebih banyak diperuntukan untuk mendorong pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah misalnya, dalam RTRW mereka mendorong pelepasan 1 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara yang peruntukan untuk perluasan pembangunan infrastruktur serta industri skala besar di sektor pertambangan. Sasarannya juga hutan yang ada di pulau-pulau kecil. Misalnya alihfungsi hutan lindung di pulau Gebe menjadi hutan produksi terbatas untuk memudahkan investasi tambang bekerja.

Tambang Menghancurkan Pulau-Pulau Kecil
Intip_hutan_sep-des_2015_Artikel9_gmb2Sejak tahun 1980-an, kegiatan PT. Antam di Pulau Gebe dilakukan. Diyakini bahwa kegiatan pertambangan di Maluku Utara pertama kali dilakukan di pulau kecil ini, setelah itu baru mulai merambah di semua di wilayah Maluku Utara. Data Kementerian ESDM (2014), total izin kuasa pertambangan di Maluku Utara sebanyak 335 IUP. Total ini telah mengkonversi lahan menjadi konsesi tambang sebesar 2.618.670 hektar. Hampir setengah dari luas Maluku Utara telah diperuntukan untuk kegiatan tersebut, itu pun belum ditambah dengan luas izin perkebunan besar seperti perkebunan sawit, HPH danHTI. Beban ini mendorong pulau – pulau ini harus menghadapi resiko yang berbahaya di masa akan datang. Kerusakan lingkungan tidak akan terkendali jika izin ini bekerja secara masif. Sebelumnya sudah dikemukan oleh Puslitbang Universitas Hasanudin (2012) dalam kajian lingkungan di Maluku Utara yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan moratorium izin tambang karena kerusakan lingkungan semakin parah. Namun rekomendasi ini tidak di indahkan, padahal Puslitbang melakukan penelitian berdasarkan permintaan pemerintah Provinsi.

Gebe adalah salah satu pulau kecil dengan luas hanya 224 km persegi. Pulau ini tergolong pulau kecil yang berada di ujung kaki Pulau Halmahera. Lebih tepat Pulau Gebe ini berbatasan langsung dengan Kepulauan Raja Ampat. Pulau Gebe sebenarnya memiliki keanekaragaman hayati yang tak beda jauh dengan Kepualaun Raja Ampat. Keindahan alamnya bisa mendorong Gebe sebagai pusat pariwisata di Maluku Utara. Namun potensi ini tidak dilirik oleh pemerintah, sebaliknya potensi nikel di pulau ini menjadikan pulau ini dikenal sebagai penghasil tambang satu-satunya di Maluku Utara pada saat itu.

PT. Antam melakukan aktifitas pertambangan kurang lebih 30 tahun setelah itu memindahkan sitenya ke Buli, Halmahera Timur. Kerusakan ekologi harus menjadi beban yang diterima pulau ini, belum lagi tercerabutnya budaya masyarakat setempat sebagai nelayan dan petani. PT. Antam menciptakan ketergantungan secara ekonomi yang tinggi pada masyarakat setempat. Sampai-sampai ketika sudah pasca tambang, seperti tidak ada harapan hidup lagi di masyarakat. Mereka berharap ada perusahan tambang baru yang masuk untuk melakukan kegiatan tambang di pulau ini. Proses pemiskinan secara langsung menjadi semakin tidak terhindarkan dan harus diterima masyarakat yang tidak siap sama sekali menghadapi itu semua. Situasi yang sama juga terjadi pada wilayah lain dimana tambang bekerja. Buli, Pagu, Sawai, Obi, Taliabu, harus menerima dampak yang sama seperti Gebe. Proses penghancuran ruang hidup masyarakat setempat dilakukan secara sistematis dan tidak terkendali.

Eksploitasi sumberdaya alam terutama tambang nikel di pulau–pulau kecil saat ini terkosentrasi di Pulau Gee dan Pulau Pakal, Halmahera Timur yang hanya berukuran kurang dari 5 km2. Ekosistem di pulau tersebut dihancurkan untuk kepentingan ekonomi kapital. Pemerintah mendorong Halmahera menjadi pusat industry pertambangan terbesar di kawasan Indonesia Timur sebagaimana rencana tersebut tertera dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Halmahera Timur dijadikan Kawasan Industri Nikel di Maluku Utara untuk menggenjot eksploitasi nikel secara besar-besaran.
UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau seperti tidak memiliki taringnya sama sekali untuk menyeret pihak – pihak yang memberikan izin dan melakukan kegiatan di pulau – pulau ini. Pulau Gee dan Pakal sebagai contoh kongkritnya dimana UU ini tidak bekerja untuk melindungi pulau-pulau kecil. Dua pulau ini menjadi sasaran PT. Antam melakukan kegiatan tambang, saat ini dibiarkan menganga begitu saja setelah hasilnya digaruk habis. Hutan yang dulunya lebat, ekosistem laut yang kaya, kini rusak karena kepentingan ekonomi semata. Kebijakan yang dipengaruhi oleh modal menjadi pendorong utama eksploitasi yang merusak ini berlangsung sekian waktu.



One thought on “Pulau – Pulau Kecil dan Persoalan Ruang Hidup di Maluku Utara

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>