Pulau – Pulau Kecil dan Persoalan Ruang Hidup di Maluku Utara

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. Sumber pendapat ekonomi masyarakat lebih besar berasal dari sector ini dibandingkan sektor lain seperti pertambangan. Komoditas lokal berupa pala, cengkeh, kepala dan coklat menjadi unggulan yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat, karena sangat bernilai secara ekonomis. Hasil perkebunan ini bisa mencapai ratusan ribu ton pertahun.

Sebagai bagian dari kawasan Wallacea, Maluku Utara memiliki keanekaragaman hayati yang tak kalah tandingnya dengan wilayah lain, baik yang hidup di laut dan darat. Kurang lebih 24 jenis burung, 6 jenis Mamalia, 8 jenis Reptilia, dan 6 jenis Amfibia yang masuk kategori endemik, (Sumber: Malut Dalam Angka; 2013). Jenis burung endemik seperti burung bidadari (Semioptera wallacii), menjadi ikon negeri ini. Nama latin burung ini diambil dari Alfred Russel Wallace, seorang ahli antropologi dan biologi, pencetus teori evolusi dari Britani Raya yang pernah melakukan penelitian di Ternate pada tahun 1858. Belum lagi pesona bawah laut yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Selain dengan terumbu karang, ada juga kapal-kapal dan peralatan bekas perang dunia ke-2 yang ditenggelamkan yang sering dijumpai pada beberapa titik. Beberapa pulau seperti Pulau Widi di Halmahera Selatan, Pulau Dodola di Morotai, bahkan sudah diprivatisasi kepada investor asing untuk pengembangan pariwisata.

Sungguh eksotis untuk menggambarkan pesona negeri dengan ratusan pulau ini. Pada era Kesultanan Maloko Kie Raha abad 16 s.d 18, pulau – pulau ini menjadi sentral kekuasaan masing-masing kerajaan untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Pulau Bacan dan sekitarnya menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Bacan. Pulau Tidore dan sebagian Halmahera bagian timur sampai Pulau Seram dan Kepulauan Raja Ampat, menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Pulau Ternate, Kepulauan Sula, Halmahera bagian utara dan barat menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Sementara Jailolo dan sekitarnya menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Jailolo.

Sebagian besar pulau – pulau juga belum terkoneksi oleh sarana transportasi yang bisa menunjang perekonomian masyarakat setempat. Akses dari satu pulau ke pulau lain di banyak tempat masih sangat sulit dilalui. Pada beberapa daerah, pelayaran laut yang regular hanya melayani masyarakat sekali dalam seminggu. Belum lagi pada musim angin pada bulan-bulan tertentu, akan memutus jalur transportasi tersebut. Biaya transportasi antar pulau masih sangat mahal harganya. Implikasi secara ekonomi dirasakan oleh rakyat yang pendapat ekonomi sangat rendah.

Kurang lebih 70% masyarakat Maluku Utara hidup di pedesaan. Ketergantungan hidup mereka ditentukan pada ketersediaan ruang hidup ekologis (tanah dan laut) yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi mereka, hal ini karena pada umumnya profesi mereka sebagai petani dan nelayan. Dukungan pengetahuan lokal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cara mereka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Perubahan alam seperti musim angin dan musim hujan ikut mempengaruhi pola aktiftas ekonomi mereka. Profesi ganda sebagai petani dan sebagai nelayan sangat dipengaruhi pada situasi alam tersebut. Pola ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian diri untuk bisa bertahan hidup.

Hak Kelola yang Dibatasi
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengeluarkan SK Nomor 302/Menhut-II/2013, luas kawasan hutan di Maluku Utara berdasarkan penunjukan kurang lebih 2.515.220 hektar. Luas kawasan ini terbagi dalam beberapa fungsi, yakni fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Keberadaan Taman Nasional Blok Aketajawe-Lolobata berdasarkan SK Nomor 397/Menhut-II/2004 dengan total luas keseluruhannya 167.300 hektar. Kawasan ini menyimpang flora dan fauna sebagai lambang kelestarian ekosistem di Maluku Utara. Hutan Halmahera dimana Taman Nasional tersebut berada merupakan cadangan akhir hutan di Maluku Utara. Hal tersebut karena pada pulau – pulau kecil pembukaan lahan untuk aktifitas ekonomi dilakukan secara terus – menerus. Pengelolaan Taman Nasional masih menimbulkan persoalan, dimana konsep konservasi ini mengabaikan aspek kemanusian dalam hal ini hak hidup sebagian komunitas masyarakat adat terutama orang Togutil yang hidup bergantung pada hutan dimana Taman Nasional berada. Bahkan sebaliknya proses peminggiran dan pembatasan akses masyarakat untuk mengelola hutan secara bebas berdasarkan prinsip ketradisionalan mereka masih mewarnai kebijakan dalam pengelolan Taman Nasional.

Hutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan hidup komunitas masyarakat adat. Ketergantungan hidup pada hutan karena hutan merupakan ruang hidupnya. Orang Togutil yang hidup di tengah hutan Halmahera, sehari-hari aktifitas hidup bergantung pada hutan itu sendiri dari mencari makan sampai pada melakukan ritual untuk menghubungkan mereka dengan leluhurnya. Sama hal juga dengan komunitas masyarakat adat yang tinggal di pesisir, tidak bisa terpisahkan hidup mereka dengan hutan yang ada. Walaupun pada umumnya sebagian besar desa di Maluku Utara berada di pesisir pantai, namun ketergantungan hidup atau kegiatan ekonomi lebih dominan condong ke darat dibandingkan ke laut.



Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>