Petaka Akibat Karut Marut Sistim Perizinan di Kabupaten Kutai Timur

SIARAN PERS

Bogor, 15 April 2013. Dikeluarkannya izin lokasi dan persetujuan ijin usaha oleh Bupati Kutai Timur kepada perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batubara, serta surat rekomendasi untuk lokasi konsesi HTI (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman) mengakibatkan rusaknya hutan adat dan sumber-sumber penghidupan masyarakat di wilayah Desa Long Bentuq.

Fakta lapangan menunjukkan adanya penggusuran lahan dan hutan di wilayah Desa Long Bentuq yang terjadi sejak tahun 2006 oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Hamparan Perkasa Mandiri (PT. HPM), PT. Kaltim Agro Mandiri (PT. KAM), PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) dan PT. Gemilang Sejahtera Abadi (PT. GSA). Sejak awal beroperasinya keempat perusahaan ini tidak mendapatkan persetujuan dari warga setempat. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Long Bentuq tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pembukaan hutan dan penggusuran lahan masyarakat tetap dilakukan oleh pihak perusahaan, terutama oleh perkebunan sawit.

Sejak tahun 2009 masyarakat adat di Desa Long Bentuq bersama dengan Perkumpulan Nurani Perempuan telah melaporkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Hamparan Perkasa Mandiri dan PT. Gemilang Sejahtera Abadi kepada Bupati Kutai Timur terkait penggusuran hutan adat, lahan pemakaman dan perkebunan sengon dan kakao milik mereka. Masyarakat sudah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk menghentikan perusakan sumber daya alam di wilayah adat Long Bentuq. Pada tahun 2011 masyarakat kembali melaporkan perusahaan HTI PT. Permata Borneo Abadi dan menyatakan menolak kehadiran perusahaan tersebut. Aksi perjuangan masyarakat terus dilanjutkan di tahun 2012, dengan melaporkan kembali kejadian penggusuran lahan dan hutan adat mereka oleh PT. Gemilang Sejahtera Abadi dan PT. Kaltim Agro Mandiri. Namun perjuangan mereka untuk mempertahankan hutan adat selama kurang lebih 5 tahun terakhir, tidak pernah sedikitpun mendapatkan tanggapan positif dari Bupati Kutai Timur.

Icnasius Hanyang selaku penggiat Perkumpulan Nurani Perempuan menerangkan bahwa “ Sudah puluhan kali masyarakat Long Bentuq menyampaikan penolakan terhadap izin yang diterbitkan Bupati Kutai Timur, namun sampai saat ini mereka tidak pernah mendapatkan solusi penyelesaian dari pemerintah daerah”. Justru kemudian masyarakat Desa Long Bentuq harus menghadapi tekanan psikologis karena dianggap tidak mendukung program pembangunan Kutai Timur. “Pemerintah kabupaten malah sibuk untuk menarik investor baru yang sudah tentu akan mempercepat kehancuran sumber kehidupan masyarakat adat” lanjut Hanyang.

Tumpang tindih izin antar perusahaan mengakibatkan konflik semakin parah. Belum selesai persoalan dengan perusahaan perkebunan sawit, masyarakat sudah dihadapkan lagi dengan perusahaan HTI dan tambang batubara. Hasil investigasi dan analisis Forest Watch Indonesia (FWI) mengindikasikan telah terjadinya pelanggaran terkait pemberian izin bagi beberapa perusahaan oleh pemerintah kabupaten Kutai Timur. Muhamad Kosar, juru kampaye FWI, menyebutkan, “Diduga terjadi praktik penerbitan izin ilegal di sekitar wilayah Long Bentuq. Kami menemukan adanya tumpang tindih izin antar perusahaan perkebunan sawit dengan perusahaan tambang batubara dan perusahaan tambang batubara dengan perusahaan HTI perusahaan dari berbagai sektor yang semuanya aktif beroperasi di lokasi yang sama.”

Tekanan bertubi-tubi memaksa masyarakat Long Bentuq untuk berjuang menjaga dan menyelamatkan hutan termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya seperti burung Enggang, Merak dan Orangutan. Berbagai cara sudah dilakukan, salah satunya adalah mengajukan permohonan Hutan Desa untuk HKm tahun 2009, dari permohonan pertama (40.00 ha) hanya 880 ha yang disetujui pemerintah, dan anehnya berada di luar lokasi yang diusulkan oleh masyarakat Long Bentuq. Tentunya saja masyarakat dengan tegas menolak Surat Keputusan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang telah disahkan Kementerian Kehutanan.

Sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat Long Bentuq merupakan contoh dari sekian banyak permasalahan tenurial yang belum mampu diselesaikan pemerintah. Praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan skala besar, terutama perkebunan sawit tidak hanya menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, tetapi telah mendorong terjadinya konflik horizontal antar masyarakat. Riset yang dilakukan oleh Nurani Perempuan dan FWI menemukan terjadinya konflik antara masyarakat suku Dayak Modang dan suku Dayak Kenyah di Kecamatan Busang Kabupaten Kutai timur, yang dipicu oleh masuknya perusahaan sawit di wilayah tersebut.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang berimplikasi pada buruknya sistem perijinan dan sering kali meminggirkan hak-hak masyarakat adat atas sumber penghidupan mereka. “Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan aksi nyata dengan membenahi sistem perizinan dengan melakukan audit perizinan yang tumpang tindih dan mencabut izin perusahaan-perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat ” ujar Muhamad Kosar menutup pernyataannya.

CATATAN UNTUK EDITOR:

  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Organisasi ini berbasis di Bogor. Informasi lebih jauh mengenai organisasi ini dapat dijumpai pada website www.fwi.or.id.
  • Perkumpulan Nurani Perempuan merupakan organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan tatanan social yang adil dalam kehidupan masyarakat dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia dan kearifan lokal.
  • Pada tahun 2009 Desa Long Bentuq mengajukan proposal pengelolaan hutan seluas 40.000 ha melalui skema Hutan Desa, setelah proposal pengajuan ini sempat hilang dua kali dimeja Bupati, pada tahun 2011 akhirnya Bupati memberikan surat rekomendasi dengan luas wilayah 11.648,90 ha. PadaNovember 2012 SK penetapan Hutan Desa dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan seluas 880 ha tetapi lokasinya berada di luar lokasi yang diajukan dan berada pada wilayah administrasi desa Long Pok. Masyarakat tidak menerima dan secara tegas menolak SK Menteri tersebut. Pada izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Kutai Timur terdapat tumpang tindih izin pada perusahaan tambang batubara PT. KNC (milik Nusantara Energy Group) dengan perusahaan Churcill dan Ridlatama Group, atas kejadian tersebut, perusahaan tambang asal Inggris Churcill Mining Plc menggugat Pemerintah Indonesia 2 miliar dollar AS di Pengadilan Arbitrase Internasional, karena pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur Ir. H. Isran Noor, M.Si. Sebelumnya, Churcill Mining menjalankan proyek East Kutai Coal Project, dengan porsi saham 75 persen dan sisanya PT Ridlatama Group.
  • Pada tanggal 12 April 2013, FWI merilis laporan hasil investigasi di Desa Long Bentuq yang bertajuk PERTAHANKAN HUTAN ADAT YANG TERSISA, selengkapnya dapat diunduh pada: Pertahankan Hutan Adat Yang Tersisa (pdf – 3,1 Mb)
  • Siaran Pers ini dapat didownload dalam bentuk pdf: Siaran Pers (pdf – 100 kb)

KONTAK UNTUK WAWANCARA:
Muhamad Kosar, Juru Kampanye FWI
Email: mkosar@fwi.or.id; Telepon: +6281318726321
Icnasius Hanyang, Nurani Perempuan
Email: icna5_nyang@yahoo.co.id; Telepon:+6281253483305

'' ) ); ?>


Download File

One thought on “Petaka Akibat Karut Marut Sistim Perizinan di Kabupaten Kutai Timur

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>