Peta Moratorium tidak jelas, nasib ekosistem hutan dan lahan gambut dipertaruhkan

arah-deforestasiSetahun berjalannya moratorium atas ijin baru di hutan alam dan lahan gambut ternyata masih menyisakan persoalan.  Upaya perbaikan (revisi) atas peta moratorium tersebut ternyata berujung kritikan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia.  Tarik-menarik kepentingan antar instansi dan lembaga pemerintah masih mewarnai upaya perbaikan peta tersebut.

Revisi kedua dari Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) telah dikeluarkan oleh dua lembaga Pemerintah yang berbeda, yaitu Satgas REDD+ tanggal 21 Mei 2012 dan Kementerian Kehutanan pada tanggal 24 Mei 2012.  Kedua peta tersebut ternyata memaparkan perbedaan  terkait luasan wilayah moratorium. Satgas REDD+ mengemukakan penambahan, sementara Kementerian Kehutanan justru mengemukakan pengurangan atas luasan wilayah moratorium.

Ketidakjelasan terbitnya dua versi PIPIB tersebut berpotensi besar menimbulkan kebingungan publik dan beda persepsi tentang wilayah hutan mana saja yang termasuk dalam wilayah moratorium.  Jika terus tidak jelas, bukan tidak mungkin akan berakibat pada terus terjadinya pengrusakan ekosistem hutan dan lahan gambut di Indonesia.  Tujuan utama moratorium dengan sendirinya akan gagal, mengingat PIPIB menjadi basis utama dalam upaya menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut tersisa di Indonesia.

Tarik-menarik kepentingan sendiri adalah cerita lama yang masih saja menjadi penyebab buruknya tata kelola hutan di Indonesia.  Dari Laporan FWI “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009”,  salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, tarik-menarik kepentingan antara Kementerian Kehutanan dengan sektor lain serta kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah [PKHI Periode Tahun 2000-2009].

Berdasarkan laporan tersebut, angka kehilangan hutan (deforestasi) yang terjadi di Indonesia pada periode 2000-2009 diperkirakan mencapai 15,2 juta hektar, dengan kecepatan 1,5 juta hektar per tahun. Sementara itu angka deforestasi di hutan gambut mencapai 2 juta hektar.

Dengan kenyataan tersebut lalu bagaimana dengan laju deforestasi sekarang?  Apakah hal itu dapat ditekan dengan adanya INPRES  moratorium No. 10/2011 yang umurnya tinggal setahun lagi?  Apakah dengan demikian ada perbaikan tata kelola hutan di Indonesia?  Apakah ekosistem hutan dan lahan gambut di Indonesia masih akan tersisa dalam luasan yang mencukupi?
Berbagai pertanyaan pastinya akan muncul dari situasi ketidakjelasan peta moratorium semakin menghancurkan hutan indonesia seperti ini.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>