Pertahankan Hutan Adat Yang Tersisa

Karut Marut Sistim Perizinan Pemerintah Kutai Timur

Konflik lahan yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara merupakan permasalahan serius yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan pemerintah Republik Indonesia.

Masuknya perusahaan HPH, HTI, perkebunan sawit, dan tambang batubara berdampak pada hancurnya areal hutan dan tatanan sosial masyarakat Desa Long Bentuq. Menurut sejarah sejak abad 15 hingga akhirnya ditetapkan menjadi desa pada tahun 1918, masyarakat Long Bentuq sudah menduduki kawasan hutan dan berinteraksi dengan alam melalui kegiatan berburu dan meramu.

Diawali dengan mulai beroperasinya perusahaan HPH pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2006, beberapa investor mulai tertarik dan berlomba-lomba masuk Kecamatan Busang karena kekayaan alamnya yang melimpah seperti emas, perak, batu bara dan minyak bumi. Namun investor tersebut memilih untuk membuka HTI, perkebunan sawit, dan tambang.

Forest Watch Indonesia (FWI) menemukan praktik ilegal yang dilakukan oleh Bupati Kutai Timur Ir. H. Isran Noor, M.Si dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam mengeluarkan izin. Bukti lapangan menunjukan adanya tumpang tindih izin pada lokasi perusahaan perkebunan sawit dengan perusahaan tambang batubara dan antara perusahaan tambang batubara dengan perusahaan HTI.

Tumpang tindih izin antar perusahaan mengakibatkan konflik semakin parah. Belum selesai perkara dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat dihadapkan lagi dengan izin HTI dan izin eksplorasi tambang batubara di lokasi yang sama. Karut marut sistim perizinan yang dikeluarkan pemerintah memaksa masyarakat Desa Long Bentuq untuk berjuang menjaga dan menyelamatkan hutan tersisa.. Selain itu masyarakat Desa Long Bentuq harus menghadapi beban psikologis akibat penolakan mereka terhadap izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menganggap masyarakat Desa Long Bentuq tidak mendukung program pemerintah.

Bupati Kutai Timur, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Indonesia harus mencabut izin perusahaan-perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik yang ada bukan hanya terjadi antar masyarakat suku Dayak Modang tetapi meluas hingga konflik antar suku. Selain itu pembukaan lahan dan hutan oleh perusahaan yang ada mengancam ekosistem hutan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat Desa Long Bentuq.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>