Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari

o Konflik horizontal yang ditandai dengan adanya upaya-upaya memecah belah kesatuan masyarakat sudah dilakukan. Diawali dengan pemberian materi, berupa uang dan iming-iming pekerjaan kepada beberapa warga. Beberapa warga sempat memperoleh sejumlah uang dari pihak perusahaan karena dibujuk dan ditakut-takuti oleh pihak perusahaan dengan mengatakan, bahwa menerima atau tidak menerima uang tersebut hutan kemenyan mereka akan tetap ditebang. Akibatnya, ada beberapa warga yang menerima, sehingga sempat ada saling curiga di tengah masyarakat. Untungnya, penyelesaian konflik yang timbul di desa itu masih menekankan pada penyelesaian secara adat, sehingga lewat pendekatan adat pihak-pihak yang menerima uang mengakui kesalahannya dan bersaksi bahwa mereka ditipu oleh pihak perusahaan.

Akibat ekspansi PT TPL di Tombak Haminjon milik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, juga menimbulkan potensi konflik horizontal di Desa Sipituhuta. Khususnya antara Dusun I atau yang dikenal dengan Dusun Marade dengan Dusun II dan Dusun III. Ada sekitar 15 KK di Dusun Marade yang bermitra dengan PT TPL hingga saat ini. Konflik pernah memanas di bulan Maret 2013 yang lalu, karena masyarakat yang di Dusun Marade menyerahkan tanah untuk pembangunan jalan PT TPL di lokasi Tombak Sitangi, masih bagian dari wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta. Ketika itu, mereka mengatakan bahwa lokasi tersebut merupakan bagian kepemilikan mereka sehingga mereka bebas bermitra dengan siapa pun, dan pembangunan jalan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mengambil kemenyan ke kebun mereka. Namun masyarakat adat lainnya mengatakan, bahwa sesuai dengan aturan adat yang berlaku di dua desa tersebut, maka tidak ada satu kelompok manapun yang memiliki hak menjual atau memberikan tanah adat kepada pihak manapun di luar anggota masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta.

 

o Kriminalisasi warga dan hilangnya rasa aman akibat konflik berkepanjangan antara masyarakat adat di areal konsesi PT TPL dengan pihak perusahaan seringkali menimbulkan ketegangan-ketegangan antara kedua belah pihak. Aksi massa yang dilakukan seringkali berujung pada kriminalisasi warga. Di Pandumaan dan Sipituhuta, sejak Juni 2009, kriminalisasi terhadap warga terjadi dua kali, yakni di bulan Juni 2009, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sampai saat ini proses hukum terhadap yang delapan orang tidak jelas. Setiap kali ada konflik, polisi selalu mengatakan kepada kedelapan warga ini, bahwa mereka masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Penangkapan terhadap warga juga dilakukan pada 26 Pebruari 2013. Ada 31 warga yang ditangkap pada saat itu, 16 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan di Mapolda Sumatera Utara di Medan. Atas desakan warga, 16 warga tersebut dibebaskan, dan proses hukumnya tidak dilanjutkan.

Selain kriminalisasi, masyarakat adat Pandumaaan dan Sipituhuta, khususnya kaum ibu dan anak sempat mengalami trauma akibat proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ke desa. Aksi sweeping polisi di tombak dan ke desa setiap kali ada bentrok dengan pihak perusahaan membuat anak-anak dan perempuan mengalami ketakutan. Seperti aksi penangkapan dan penggeledahan ke rumah-rumah yang dilakukan polisi pada dinihari, 26 Pebruari 2013. Aksi penggeledahan tersebut bahkan diiringi suara-suara tembakan. Aksi penggeledahan juga dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemukulan terhadap kaum perempuan dan lanjut usia. Rumah-rumah yang diduga tempat persembunyian para tokoh gerakan masyarakat adat juga dirusak.

Intimidasi dan kriminalisasi juga dialami masyarakat adat turunan Ama Raja Medang Simamora. Suddung Simamora, pada tahun 2010, ditangkap oleh Polsek Doloksanggul atas laporan pihak TPL dengan delik aduan melakukan perusakan terhadap pohon eukaliptus. Pihak Polsek Doloksanggul langsung menanggapi laporan tersebut dan menahan Suddung Simamora. Selama 3 hari ditahan, akhirnya dilepas atas desakan masyarakat adat turunan Ama Raja Medang Simamora yang melakukan aksi demonstrasi.

Di samping itu, pihak perusahaan juga membakar pondok-pondok yang ada di lahan masyarakat (Tombak Sitakkubak). Laporan masyarakat kepada pihak kepolisian tidak pernah ditanggapi. Kriminalisasi juga dialami Jahotman Nainggolan, warga Naga Hulambu. Dia dituduh melakukan tindakan penyerangan dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap karyawan TPL. Dia divonis 3 bulan dan satu minggu penjara oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Kriminalisasi terjadi ketika masyarakat adat Nagahulambu melakukan aksi, akhir tahun 2013, di lokasi yang sedang disengketakan. Ratusan warga mengusir para pekerja TPL yang sedang menanami eukaliptus di tanah adat mereka. Di persidangan, 3 saksi dari PT TPL memberikan kesaksian yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim, Jahotman tetap dinyatakan bersalah.

Karena maraknya konflik dan munculnya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), kasus ini sempat menjadi perhatian publik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sejumlah lembaga sipil, upaya penyelesaian bagi kasus tersebut sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pihak PT Toba Pulp Lestari secara hukum positif memiliki izin legal dari pemeintah, sedangkan masyarakat tentunya memiliki dasar hukum adat dalam mengukuhkan klaim mereka. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sebagian besar dari mereka masih menerapkan hukum adat dalam tata kelola dan tata ruang wilayah mereka.



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>