Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari

Intip Hutan Edisi Desember 2015 – Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari yang Menyebabkan Terjadinya Perusakan Lingkungan dan Maraknya Konflik

Bank selaku penyedia jasa keuangan memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Berdasarkan kebijakan/aturan yang ada, bank selaku penyedia modal memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debiturnya tidak merusak lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PBI/2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, pada pasal 11 huruf (e). Selain itu, Hukum Perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, mengharuskan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan tersebut ternyata tidak secara langsung menjamin terhadap kelestarian dalam pengelolaan HTI PT Toba Pulp Lestari, di lapangan masih terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan perusakan hutan yang menyebabkan konflik dan penghilangan sumber penghidupan masyarakat. Persoalan tersebut diantaranya:

a. Terjadinya Konversi Hutan
PT Toba Pulp Lestari memiliki konsesi hutan tanaman industri (HTI) seluas 269.060 Ha yang tersebar di blok Tele seluas 68.339 ha yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir, blok Aek Raja seluas 46.081 ha yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Toba Samosir, blok Habinsaran seluas 24.304 ha yang berada di Kabupaten Toba Samosir, blok Aek nauli seluas 20.426 ha yang berada di Kabupaten Simalungun, blok Padang Sidimpuan seluas 28.903 ha yang berada di Kabupaten Padang sidimpuan.

Konversi hutan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan hutan alam 2009-2013 yang dilakukan oleh FWI adalah sekitar 4.600 hektar. Konversi hutan yang terjadi dalam konsesi sulit untuk ditelusur lebih lanjut karena membutuhkan data-data pendukung yang selama ini cenderung tertutup seperti dokumen RKU, RKT dan juga IPK. Dari hasil analisis yang dihasilkan hanya bisa ditarik kesimpulan bahwa ditemukan adanya konversi hutan dalam konsesi PT. TPL.

b. Melanggar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
Dalam rangka memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), PT Toba Pulp Lestari memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan predikat baik. Namun demikian, bukti kepemilikan sertifikat tersebut tidak secara otomatis menunjukan tidak adanya masalah dalam hal pengelolaannya. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari yang berkaitan dengan indikator dan verifier penilaian bedasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Berdasarkan temuan lapangan, PT Toba Pulp Lestari masih memiliki persoalan terkait tidak adanya sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan. Selain itu, Kepastian status areal pemegang IUPHHK-HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan sebagai jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK- HT baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak ada kejelasan mengenai Pal batas yang menjelaskan areal tersebut telah disepakati bersama, terutama dengan masyarakat.

PT Toba Pulp Lestari juga melakukan penebangan hutan kemenyan yang merupakan hutan yang diklaim sebagai hutan adat, dimana sebelumnya telah ada kesepakatan pengelolaan bersama antara PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari adalah pengrusakan hutan alam, yang ditunjukan dengan adanya PT Toba Pulp Lestari melakukan perluasan kawasan dengan melakukan penebangan pada kawasan lindung (sempadan sungai dan jalur hijau).

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>