Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dengan Menggunakan Indikator FWI 1.0 di Kalimantan Timur

Sebuah Catatan Lapangan

Latar Belakang

Terjadinya kerusakan hutan dan deforestasi tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah panjang sistem pengurusan hutan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesua belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari paradigma kolonialisme yang memandang hutan sebagai sumber ekonomi dengan jenis komoditas utama kayu. Cara pandang ini diimplementasikan melalui struktur peraturan dan praktek-praktek pemanfaatan hutan secara langsung (timber extraction) maupun melalui budidaya (timber management), dengan memberikan hak-hak istimewa kepada para pemilik modal besar (korporasi) dan secara terstruktur memarjinalkan posisi dan hak-hak utama masyarakat adat/lokal.

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang baru, diharapkan menjadi prasyarat agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Secara konseptual kebijakan pembangunan KPH merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara berfikir, sistem nilai dan budaya pengurusan hutan Indonesia. Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari forest administrator menjadi forest manager, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo dan Suwarno 2014). Selain itu keberadaan KPH juga diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan “transisi” menuju kepada desentralisasi dan devolusi (perpindahan) pengelolaan hutan di Indonesia. Di tengah belum siapnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah yang berimplikasi pembagian wewenang antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

Sebagai upaya untuk mendorong percepatan operasionalisasi KPH, saat ini Forest Watch Indonesia (FWI) telah menyusun panduan yang akan digunakan untuk menggali informasi dan menilai kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Panduan ini memaparkan sejumlah kriteria dan indikator penilaian terkait kinerja KPH, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH  sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian ini akan menghasilkan kajian (analisis) kesenjangan (gap analysis) terhadap indikator-indikator kunci yang seharusnya dipenuhi oleh KPH dalam mengelola sumber daya hutan. Dengan proses penilaian seperti ini, diharapkan ada masukan dari stakeholder untuk mendorong pembangunan dan operasionalisasi KPH dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih profesional, adil dan lestari.

 

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>