Pengadilan Manipulatif Tandai Kejatuhan Sistem Kayu Legal

Vonis ringan dijatuhkan Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, kepada seorang aparat polisi yang didakwa melakukan pembalakan liar, penyelundupan BBM dan pencucian uang. Keputusan mengejutkan ini menguatkan tudingan kegagalan Indonesia memberantas korupsi di sektor kehutanan, sekaligus bukti kuat praktik kamuflase yang disaksikan Environmental Investigation Agency (EIA) selama ini.

Labora-Sitorus-c-metrotvnews-croppedLabora Sitorus, seorang polisi berpangkat rendah di Sorong, Papua Barat, akhir Februari lalu, dinyatakan bersalah dengan satu tuduhan: penyelundupan kayu ilegal. Ia dihukum dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta.

Ia dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang, meski ada bukti yang menunjukkan transfer uang sebesar Rp 1,5 triliun yang melalui rekening bank pribadinya. Sebagian transaksi terkait pengiriman kayu dengan kapal, sehingga hakim memutuskan kayu itu diambil melalui praktik ilegal.

Pada Januari 2013, aparat menyita 2.264 meter kubik kayu merbau dalam 115 kontainer yang dikapalkan dari Sorong ke Surabaya, Jawa Timur, pelabuhan kayu terbesar di Indonesia. Nilai total kayu ilegal tersebut diperkirakan sebesar US$ 2,037,600 (saat ini harga pasar untuk kayu merbau diperkirakan US$ 900 per meter kubik).

Penyelidikan lebih lanjut oleh Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuktikan Sitorus telah membayar Rp 10 miliar ke pejabat polisi di daerah, provinsi hingga nasional sepanjang bulan Januari–Maret 2013.

Pada September 2013, saat Jaksa Penuntut Umum menerima berkas kasus dari polisi yang memungkinkan penahanan Sitorus, isu korupsi secara mencolok tidak diangkat. Karena tak menahan Sitorus dengan tuduhan korupsi, 33 oknum polisi yang juga dicurigai telah menerima uang dari Sitorus juga lolos.

Ini bukan kasus pertama kegagalan menjaring pelaku kunci yang melibatkan polisi di Papua. Komisaris Polisi Marthen Renouw yang bekerja selama 29 tahun sebagai polisi di Papua, memiliki pengaruh dari Jayapura, ibukota provinsi, sampai ke Sorong, tempat Sitorus bertugas. Renouw ditahan pada bulan April 2005 dalam operasi penyergapan Operasi Hutan Lestari II (OHL II) dan dibawa ke Jakarta untuk penyidikan.

Lagi-lagi, PPATK mendeteksi serangkaian transaksi mencurigakan pada 5 rekening bank. Seperti halnya kasus Sitorus, bukti diserahkan kepada kepolisian untuk penyelidikan lebih mendalam, namun hanya 1 rekening yang diselidiki. Bukti selanjutnya menunjukkan Renouw telah menerima uang dari sindikat penyelundupan kayu ilegal saat dia seharusnya memimpin operasi penindakan pencurian kayu ilegal di daerah tersebut. Kejaksaan Agung menuntut Renouw dengan UU Antikorupsi dan UU Antipencusian Uang. Renouw kemudian diadili di Jayapura pada November 2006. Tapi, ia dibebaskan dari segala tuduhan.

EIA dan mitranya, Forest Watch Indonesia (FWI), mengutuk keras manipulasi terangan-terangan terhadap hukum yang dilakukan oleh polisi ini, termasuk vonis menggelikan dari majelis hakim yang nyata-nyata gagal mengadili semua pihak yang bertanggung jawab dan telah mengeruk keuntungan dari kejahatan ini. EIA/FWI karenanya prihatin akan pelaksanaan SVLK, skema verifikasi kayu yang bertujuan memastikan legalitas kayu tebang dan segala materi kayu dalam pasar ekspor dan domestik di Indonesia, tak cukup mampu menghentikan tindakan ilegal seperti ini di tempat pertama.

Perusahaan yang bertanggungjawab atas pengapalan 15 kontainer kayu merbau hasil pembalakan liar—PT Rotua—juga dapat menjual kayu ilegal ke perusahaan eksportir yang memegang izin SVLK. Belum ada penyelidikan atau tuntutan lebih lanjut soal ini.

Dengan Sitorus terbukti bersalah atas pembalakan liar (illegal logging), EIA/FWI meyakini izin SVLK seluruh klien mereka harus dicabut, atau setidaknya, diaudit kembali. Penyelidikan menunjukkan kemungkinan besar kayu ilegal yang dijual oleh PT Rotua telah atau akan diekspor ke luar negeri. Tentu saja ini pelanggaran secara langsung terhadap hukum Indonesia.

Terlepas dari pengawas independen SVLK, sistem SVLK yang lebih luas dan para pemangku kepentingan tidak berperan apapun dalam mencegah tindak kriminal bernilai jutaan dolar AS tersebut. Tidak satu pun perusahaan yang membeli dan mengekspor kayu ilegal Sitorus ikut diselidiki dan dituntut, termasuk perusahaan pribadi Sitorus yang sampai saat ini tetap beroperasi seperti sediakala, menunjukkan ada praktik kekebalan hukum (impunitas).

Indonesia harus bisa menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum atas tindak kriminal kehutanan. Kasus Labora Sitorus yang penuh kompromi, disusul kegagalan sistem peradilan merupakan peringatan penting, terlepas berbagai komitmen dan persetujuan pemerintah dalam penanganan tindakan penebangan ilegal.

EIA sudah menyadari kegiatan ilegal Sitorus sejak 2009, saat para penyelidik kami mendokumentasikan penebang kayu yang secara ilegal menebang pohon merbau tanpa persetujuan pemerintah. Anda dapat melihat liputan yang terlampir di sini: https://vimeo.com/67142131.

Update Berita:

Punya 60 Rekening? Aiptu Labora Sitorus Menjawab
Vonis Labora Sitorus Ditambah 6 Tahun
Iptu Labora Sitorus divonis 8 tahun oleh PT Papua
Aiptu Labora Sitorus Ditangkap Bareskrim
PPATK Sesalkan Vonis “Ompong” Labora Sitorus

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>