Pemerintah Wajib Menyediakan Data dan Informasi untuk Pemantauan

Usulan Perubahan Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P. 68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Ringkasan Eksekutif

Data dan Informasi adalah kebutuhan dasar bagi pemantau independen dalam melakukan pemantauan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun, sampai saat ini Pemantau Independen masih mengalami kesulitan dalam mengakses data dan informasi kehutanan. Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) selaku sekretariat nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), masih ditemukannya kelemahan dalam keberterimaan pihak pemerintah terkait pemberian data dan informasi. Kemudian, masih terdapat pejabat kehutanan di daerah yang belum sepenuhnya memahami SVLK. Maka dari itu, perlu ada jaminan hukum terkait data dan informasi untuk kepentingan pemantauan. Caranya dengan memasukkan satu bab tentang data dan informasi bagi pemantau yang diatur dalam Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P. 68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>