Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya

KERTAS POSISI
KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL INDONESIA
KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH UNI EROPA,SERTA PELAKU USAHA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERDAGANGANNYA

Pada tanggal 21 April 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, serta Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan pernyataan bersama bahwa Uni Eropa dan Indonesia bersepakat untuk segera mengambil langkah-langkah menuju pelaksanaan skema lisensi FLEGT yang pertama, yang merupakan upaya kedua pihak untuk mengurangi pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal.

Pelaksanaan skema lisensi FLEGT merupakan salah satu capaian utama dari Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum, Penatakelolaan, dan Perdagangan Sektor Kehutanan (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade/FLEGT) yang telah ditandatangani pada tahun 2013 dan diratifikasi pada 2014. Perkembangan terakhir di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2016 telah memastikan bahwa seluruh produk kayu Indonesia harus memenuhi sistem jaminan legalitas kayu (timber legality assurance system/TLAS) yang ditandai dengan penerbitan Dokumen V-legal untuk produk kayu yang diekspor. Sistem jaminan legalitas kayu yang dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia diterapkan di seluruh rantai niaga kayu dari hulu ke hilir, sebagai kelengkapan utuh untuk mendapatkan lisensi FLEGT dalam kerangka perdagangan kayu Indonesia dengan Uni Eropa. Dengan pemberlakuan lisensi FLEGT, diharapkan tidak hanya terjadi penguatan terhadap nilai ekonomi perdagangan kayu antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai insentif perdagangan kayu yang legal dan berkelanjutan, tetapi juga menjadi perbaikan berkelanjutan untuk penatakelolaan yang lebih baik, khususnya di sektor kehutanan dan perdagangannya.

Perkembangan ini tentu perlu diapresiasi dan dibaca sebagai keseriusan seluruh pihak di Indonesia dan Uni Eropa terhadap upaya bersama untuk menghadapi perdagangan kayu ilegal dan perusakan hutan. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa insentif perdagangan tidak akan tercapai, apabila para pemangku kepentingan tidak bekerja sama membangun dan menjaga kredibilitas serta mempersiapkan perlindungan mitigatif (safeguard) terhadap dampak negatif ikutan yang mungkin terjadi dari pemberlakukan lisensi FLEGT tersebut (misalnya ketika terjadi penyimpangan tertentu), terutama terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat yang sumber penghidupannya berasal ataupun juga bergantung dari keberadaan dan kelestarian hutan.

Masih terdapat tantangan dalam tata kelola kehutanan dan penegakan hukumnya yang menjadi pekerjaan rumah, untuk terus menerus diupayakan perbaikan dan peningkatannya. Permasalahan yang berkenaan dengan transparansi informasi, tata batas dalam penguasaan/pemanfaatan serta pengelolaan hutan, konflik, perusakan lingkungan melalui konversi hutan, korupsi dan bentuk-bentuk mal-administrasi masih terjadi. Sebagai tambahan, sistem jaminan legalitas kayu itu sendiri perlu ditantang lebih jauh lagi hingga mencapai pengelolaan hutan yang lestari.

11Mei2016_JPIK_boxKredibilitas SVLK sebagai sebuah sistem jaminan legalitas kayu akan sangat bergantung bagaimana tercapainya akuntabilitas sistem itu sendiri. Dalam hal ini peran Pemerintah menjadi krusial, khususnya memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara efektif ketika terjadi penyimpangan. Harus disadari bahwa pekerjaan rumah untuk membangun akuntabilitas –dan oleh karenanya kredibilitas, penting menjadi salah satu pokok perhatian untuk ditingkatkan perbaikannya secara nyata, terutama terkait langkah pemerintah dalam merespon laporan-laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pemantau independen dalam skema SVLK. Jika akuntabilitas dan penegakan hukum tidak diterapkan secara efektif, hal ini tidak hanya menggerus kredibilitas, tetapi justru menjadi insentif yang salah sehingga membangun perilaku rent-seeking dalam pasar kayu yang tersertifikasi. Dalam konteks yang sama, pengawasan tidak hanya dibebankan di sisi Indonesia, Uni Eropa juga perlu mengupayakan langkah yang sama untuk memastikan perdagangan kayu yang legal tersebut, melalui transparansi perdagangan produk kayu antara Indonesia dan Uni Eropa, serta penerapan EU Timber Regulation/EUTR di seluruh negara anggota Uni Eropa (yang berasal dari negara manapun) secara nyata, efektif, serta tegas.

Berdasarkan situasi tersebut, kelompok masyarakat sipil di Indonesia merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Uni Eropa, dan pelaku usaha di sektor kehutanan dan perdagangannya di Indonesia untuk:
1. Memperkuat kredibilitas sistem jaminan legalitas kayu melalui akuntabilitas dan penegakan hukum yang efektif dan tegas.
a. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan akuntabilitas sistem jaminan legalitas kayu dengan menjamin kepastian hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketidaksesuaian (non-compliance) yang menjadi temuan dalam penilaian/verifikasi maupun pemantauan independen.
b. Pemerintah Indonesia harus menjamin keterbukaan informasi dengan membuka akses informasi publik kepada Pemantau Independen sebagaimana tercantum dalam lampiran Persetujuan VPA. Pemerintah Indonesia semestinya juga memperkuat Sistem Informasi Legalitas Kayu dengan menyertakan informasi yang dapat diakses publik terkait penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian.
c. Pemerintah Indonesia harus menjamin partisipasi multipihak dalam penyesuaian/penguatan sistem jaminan, yang mencakup standar (kriteria, indikator dan verifier) serta pedoman pelaksanaan SVLK.
d. Pemerintah Indonesia bersama-sama asosiasi pelaku usaha di sektor kehutanan dan perdagangannya harus memperkuat implementasi kebijakan dan aturan untuk pemastian jaminan legalitas kayu serta perdagangan ekspor dan impor harus memastikan tidak terjadinya pencucian kayu ilegal ataupun celah ketidakpastian legalitas kayu.

2. Memastikan penerapan sistem jaminan legalitas kayu juga berlaku bagi pasar domestik dan memberi manfaat bagi pelaku usaha skala kecil serta memastikan langkah-langkah mitigatif dampak potensial buruk dari penerapan sistem jaminan legalitas kayu dan lisensi FLEGT
a. Pemerintah Indonesia harus membangun upaya yang lebih konstruktif agar sistem tersebut dapat digunakan oleh seluruh pelaku usaha di sektor kehutanan dan perdagangannya. Fasilitasi pemerintah untuk sertifikasi seharusnya diperkuat untuk menjangkau seluruh masyarakat, termasuk pengelola hutan berbasis komunitas dan industri kayu skala kecil.
b. Pemerintah Indonesia perlu mengkaji dan memperbaiki pelayanan publik yang terkait dengan perizinan, baik perizinan usaha, maupun lahan, khususnya bagi usaha rakyat dan industri kecil untuk pemanfaatan kayu rakyat yang sifat resikonya benar-benar dapat diabaikan (negligible risk).
c. Pemerintah Indonesia perlu mendorong kebijakan dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kayu dan produk kayu yang sudah memiliki jaminan legalitas kayu melalui SVLK. Hal ini sebagai langkah nyata dan sebagai insentif bagi penerapan SVLK untuk pasar domestik.
d. Pemerintah Indonesia bersama-sama Pemerintah Uni Eropa secara kongkrit melakukan tindakan mitigatif dampak potensial buruk pelaksanaan VPA sebagaimana yang akan diidentifikasi dalam VPA Impact Monitoring.

3. Melakukan pembenahan terhadap peraturan dan kebijakan untuk melindungi hak dan akses masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu pemangku kepentingan, serta perbaikan kebijakan untuk mengatasi deforestasi dan kerusakan lingkungan hidup.
a. Pemerintah Indonesia perlu mengkaji dan memperbaiki kebijakan dan peraturan terkait tata kelola hutan dan wilayah kelola masyarakat, termasuk dalam hal ini pengakuan hak-hak masyarakat adat dan penguatan terhadap akses terhadap hutan dan tanah bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal.
b. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pengkajian ulang dan melakukan revisi atas tata ruang di sektor kehutanan yang memiliki peluang memperbesar degradasi lahan dan deforestasi.
c. Momentum lisensi FLEGT juga harus digunakan Pemerintah Indonesia untuk kepentingan yang lebih besar; termasuk secara paralel melakukan upaya-upaya penyelesaian persoalan konflik, tata batas, pelanggaran hak azasi manusia, dan penindakan pelaku yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan atau kerugian lingkungan hidup secara luas, khususnya yang disebabkan oleh konversi hutan ilegal ataupun yang menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Mendorong penguatan pelaksanaan Independent Market Monitoring/IMM sebagai bagian dari Persetujuan VPA, serta penguatan implementasi Timber Regulation Uni Eropa/EUTR.
a. Sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan IMM dalam VPA dan penguatan EUTR, Uni Eropa perlu membangun sistem informasi yang lebih rinci dan dapat diakses publik mengenai perdagangan kayu dan produk kayu, terutama produk kayu yang bersumber dari Indonesia.
b. Penguatan EUTR juga perlu didorong dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat (robust) oleh Uni Eropa dengan memastikan tindak lanjut terhadap informasi perdagangan kayu ilegal maupun hasil pemantauan yang dilakukan oleh pemantau independen. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya pencucian kayu bila terjadi upaya manipulasi dalam implementasi SVLK, maupun pencucian kayu lewat negara ketiga tertentu sebelum berujung masuk ke Uni Eropa.
c. Pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa bersama-sama para pelaku usaha harus memastikan hanya menerima kayu dan produk kayu legal. Informasi terkait penegakan hukum EUTR di negara-negara anggota Uni Eropa semestinya terkonsolidasi dalam sebuah sistem informasi yang dapat diakses publik, sehingga perkembangan penerapan EUTR dapat dimonitor bersama-sama.
d. Indonesia dan Uni Eropa perlu membangun kerangka kerja penegakan hukum terhadap perdagangan kayu ilegal yang lebih efektif, baik melalui bantuan timbal balik (mutual legal assistance) maupun dengan mengupayakan pemulihan kerugian negara akibat dari kejahatan perusakan hutan ataupun perdagangan kayu ilegal.
e. Uni Eropa memikul tanggung jawab yang sama terhadap upaya perbaikan serta penguatan secara berkelanjutan dalam tata kelola yang baik (good governance), penegakan hukum (enforcement), serta perdagangan (trade) dalam sektor kehutanan di Indonesia sebagaimana maksud perhatian dalam IMM dan EUTR, baik melalui skema kerjasama antar pemerintah maupun kerjasama antar sektor swasta/bisnis.

Bogor, 11 Mei 2016

Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), Forest Watch Indonesia (FWI),
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Indonesia Center for Environment Law (ICEL),
World Wide Fund Indoensia (WWF Indonesia), Eyes on the Forest (EoF),
Aliansi Masyarakat A dat Nusantara (AMAN ), AURIGA, Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA)

 

11Mei2016_JPIK_lembaga

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>