Pembangunan KPH – Langkah Kecil Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan Di Indonesia

Laporan Hasil Penilaian Kinerja KPH dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0

A. Situasi Pembangunan Kehutanan Indonesia

Saat ini perkembangan perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia masih jauh dari harapan. Forest Watch Indonesia mencatat, salah satu gejala yang nampak adalah tingkat deforestasi. Pada periode 2009 – 2013 kecepatan kehilangan hutan alam di Indonesia masih berkisar 1,13 juta hektare per tahun. Gejala yang lain adalah tingginya konflik hak atas lahan di kawasan hutan.

Kompleksitas masalah kehutanan tidak segera bisa terurai karena akar masalah yang sebenarnya telah teridentifikasi tidak kunjung diselesaikan. Karakteristik kebijakan kehutanan Indonesia masih terkesan konvensional, dimana titik tumpu birokrasi kehutanan adalah sebagai forest administrator. Sementara kepastian atas hak dan akses bagi masyarakat lokal atas sumberdaya hutan belum terjamin.

Lahirnya Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai lembaga yang mengelola hutan di tingkat tapak, diharapkan menjadi prasyarat agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Secara konseptual kebijakan pembangunan KPH merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara berfikir, sistem nilai dan budaya pengurusan hutan Indonesia. Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari forest administrator menjadi forest manager, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo dan Suwarno 2014).

Kehadiran pengelola hutan di tingkat tapak diharapkan mampu memastikan program-program kehutanan yang lebih efektif dan efisien, baik dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan hutan yang lestari, pemberdayaan masyarakat, maupun perlindungan hutan.

Hingga tahun 2014, telah terbentuk 120 KPH Model dan 13 KPH inisiatif daerah yang siap beroperasi, dan sampai tahun 2019 secara berjenjang direncanakan sudah terbentuk 600 KPH di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kerangka RPJM Nasional, KPH merupakan instrumen yang terus dikembangkan bagi model pengelolaan hutan di masa yang akan datang. Diperlukan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kerja-kerja KPH sebagai unit pengelola kawasan hutan di tingkat tapak.

 

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>