Pembangkangan Kementerian ATR/BPN Terhadap Perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, 23 Februari 2017. Tujuh belas bulan sudah berlalu, sejak pengajuan permohonan informasi perihal pemberian konsesi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit oleh Forest Watch Indonesia (FWI) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), namun dokumen HGU yang dimaksud tetap belum dapat diakses. Setelah melalui proses panjang persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kini FWI menghadapi upaya terakhir dari KemenATR/BPN untuk menutup informasi melalui kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Dalam rentang waktu 2010-2015, sengketa informasi paling banyak terjadi pada badan publik sektor Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 29 persen, disusul sektor pendidikan 10 persen, dan sektor pelayanan publik 9 persen (KIP, 2015). Terkait badan publik sektor SDA yang paling banyak bersengketa adalah ATR/BPN, baik di aras kementerian, kantor wilayah, atau kantor pertanahan, tercatat sebesar 30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa badan publik di sektor SDA, khususnya ATR/BPN, paling tertutup dibandingkan sektor lainnya.

Menurut Ombudsman, BPN juga termasuk instansi (badan publik) terlapor paling tinggi soal pelayanan publik. Pada periode 2011-2015, secara berturut-turut BPN masuk sebagai lima besar instansi terlapor yang banyak diadukan masyarakat, terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Pengkampanye FWI, Linda Rosalina, “Minimnya transparansi data dan lemahnya upaya perbaikan sistem pelayanan informasi publik di tubuh ATR/BPN mengindikasikan bentuk ketidakseriusan membangun tata kelola dan tanggung jawab ATR/BPN selaku institusi penyelenggara negara dalam melayani kepentingan rakyat dan negara.”

Seperti pada tuntutan membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak kunjung dilayani oleh ATR/BPN. Setelah KIP dan PTUN memenangkan gugatan FWI atas keharusan terbukanya dokumen HGU, ternyata sikap ATR/BPN justru berkebalikannya, yaitu terus menghambat dengan mengajukan kasasi di MA.

Kasus serupa tidak hanya dialami oleh FWI. Setidaknya ada lima putusan KIP yang diperkuat oleh putusan MA yang hingga hari ini belum dapat dieksekusi. “Kasus demi kasus yang melibatkan ATR/BPN memperlihatkan pembangkangannya atas perintah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP). Informasi yang selama ini dikecualikan oleh ATR/BPN justru adalah informasi terkait dengan pokok kebijakan yang selama ini sering mengundang kontroversi. Sebagai diketahui, pemberian konsesi lahan HGU kepada korporasi maka masalah yang terjadi sering menghilangkan hutan, menimbulkan konflik agraria, kebakaran hutan dan lahan, hingga ketimpangan penguasaan lahan”, pungkas Linda.

Pangkal dari seluruh sengketa informasi yang melibatkan ATR/BPN soal ketidaksesuaian substansi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik, terhadap UU KIP. Perkaban justru menegaskan pengecualian bagi beberapa informasi seperti dokumen kebijakan (HGU) dan anggaran, yang dalam UU KIP termasuk dalam kategori informasi publik. Yhannu Setyawan, Komisioner KIP mengungkapkan, “ATR/BPN harus segera merevisi Perkaban Nomor 6 tahun 2013, yang bertentangan dengan perintah UU KIP, dalam penerapan good governance oleh badan publik.”

***

Catatan Editor :
  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.
  • Hak guna usaha adalah konsesi untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara kepada suatu entitas lain, yaitu pemerintah atau swasta, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria).

 

Putusan soal keterbukaan HGU perkebunan kelapa sawit

  1. Putusan Komisi Informasi Pusat dalam Perkara Nomor 218/VII/KIP-PS-MA- A/2012 Tertanggal 30 Oktober 2013 Antara Indra Reswanto dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Sarang Giting Sedang Bergadai Sumatera Utara.
  2. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0008/REG- PSI/V/2014 Antara Jatam Kaltim dengan Dinas Perkebunan Bulungan.
  3. Putusan Komisi Informasi Aceh dalam Perkara Nomor 008/II/KIA-PS-A/2015 Tertanggal 22 Februari 2016 Antara Rumoh Transparansi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
  4. Putusan Komisi Informasi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 Tertanggal 29 Juli 2015 Antara WALHI Bengkulu dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2015/PTUN–BKL dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/G/2015/PTUN.BKL Tertanggal 8 Juni 2016.
  5. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor0008/REG- PSIIXII2015 Antara Jatam Kaltim dengan Kanwil BPN Provinsi Kaltim Tertanggal 24 Maret 2016 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 11/G/KI/2016/PTUN-SMD.
  6. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 Antara FWI dengan Kementerian ATR/BPN Tertanggal 22 Juli 2016 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT Tertanggal 14 Desember 2016.


Kontak Untuk Wawancara:

Linda Rosalina, Pengkampanye FWI
Email: linda@fwi.or.id; Telepon: +6285710886024

 

Download English Version

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>