Pelanggaran Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pembiayaan

“Studi Kasus PT. Toba Pulp Lestari dan APRIL Group”

Pembangunan hutan tanaman skala besar di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1980-an akibat meningkatnya kebutuhan kayu untuk industri serta menurunnya pasokan kayu dari hutan alam. Prihadi (2010) menyebutkan bahwa Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) melalui skema HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) telah dimulai sejak tahun 1986 (SK Menhut No.320/Kpts -II/1986). Pembangunan HTI bertujuan untuk menunjang pertumbuhan industri perkayuan melalui penyediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berkesinambungan.

Perkembangan konsesi HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK -HT) di Indonesia sampai dengan tahun 2013 sudah melampaui luasan 10 juta hektar, yang dikelola oleh 252 unit manajemen. Pesatnya perkembangan HTI di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kapasitas industri pulp dan kertas yang membutuhkan supply bahan baku sebesar 36 juta m3/tahun. Namun luasnya konsesi izin HTI ini tidak diimbangi dengan kinerja p enanaman dan juga kepatuhan terhadap SVLK. Dan hal ini juga berimplikasi terhadap kegiatan konversi hutan dan juga konflik.

Sampai dengan tahun 2013 realisasi tanam kumulatif HTI sebesar 5.533.083 hektar. Angka realisasi penanaman HTI tersebut adalah angka penjumlahan kumulatif total luas areal HTI yang sudah ditanami sejak awal tahun 1990 -an. Sehingga angka tersebut tidak merepresentasikan luas tanaman HTI sebenarnya. Dengan asumsi menggunakan daur tebang tanaman HTI 7 – 10 tahun, berarti pada tahun 2013 telah memasuki daur tebang ke 3 atau telah dipanen untuk yang ketiga kalinya pada lokasi yang sama.

Berdasarkan perhitungan IWGFF tanaman HTI di lapangan sejak 2002 – 2008 dapat diperkirakan seluas 1,414,329 Ha. Dengan asumsi penghitungan yang sama, maka realisasi tanaman pada periode tahun 2009 – 2013 diperkirakan seluas 1.842.688 hektar. Dengan realisasi tanam HTI pada tahun 2013 seluas 359.381 hektar. Ada peningkatan realisasi tanam pada konsesi HTI periode terakhir, namun masih berkisar 20 – 30 persen dari luas konsesi izin HTI yang diberikan. Sehingga secara keseluruhan kinerja tanam HTI belum bisa dikatakan baik (Asumsi luas tanaman pokok dalam aturan pembangunan HTI).

Selain kinerja tanam yang masih rendah, kinerja pengelolaan HTI juga masih buruk. Berdasarkan hasil audit tahun 2013 oleh Kementerian Kehutanan (KLHK) pada 134 HTI di Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jambi, menunjukkan bahwa hanya 23 unit HTI yang statusnya layak dilanjutkan (LD), 52 unit layak dilanjutkan dengan catatan (LDC), 48 unit dilanjutkan dengan pengawasan (LDP), dan 11 unit layak untuk dievaluasi (LE). Dan sejak penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam rangka kepatuhan unit manajemen terhadap legalitas kayu dan juga pengelolaan hutan yang lestari, sampai dengan bulan Juni 2014 hanya 102 dari 234 unit manajemen yang mendapatkan sertifikat SVLK Dengan rincian, sertifikat PHPL berjumlah 44 unit manajemen (UM), dan sertifikat LK berjumlah 58 UM, artinya sampai tahun 2014, hanya 40 persen UM yang memiliki kepatuhan terhadap kesediaan dokumen yang wajib dimiliki perusahaan.

Kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK -HT) yang buruk, telah memberikan kontribusi signifikan atas terjadinya kerusakan hutan. Analisis FWI berdasarkan hasil penafsiran citra satelit di Indonesia menunjukkan deforestasi pada periode 2009 -2013 mencapai angka 4,50 juta hektar atau sekitar 1,13 juta hektar per tahun. Sedangkan HTI sendiri menyumbang angka deforestasi sebesar 453 ribu hektar. Dan sampai dengan tahun 2013, di dalam wilayah konsesi HTI masih ada tutupan hutan seluas 1,5 juta hektar. Tingginya angka deforestasi membawa dampak kerugian yang besar, baik bagi masyarakat tempatan maupun bagi flora -fauna di dalam ekosistem hutan. Kerusakan aset ekonomi masyarakat juga seringkali beriringan dengan konflik sosial dan tenurial.

Konflik sosial dan tenurial sudah mulai terjadi sejak Orde Baru (dari tahun 1967), yang sebagian besar disebabkan oleh konflik atas lahan pertanian. Konflik-konflik ini meningkat tajam selama masa reformasi dari tahun 1997 sampai 1999, ketika banyak perusahaan tambang mulai beroperasi di berbagai kawasan. Pada periode 1990-2010, tercatat 2.585 kasus konflik (Tabel 1) yang terjadi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat adat/ lokal. Permasalahan utama yang menyebabkan konflik dari tahun 1990 hingga 2010 adalah sektor kehutanan sebanyak 1.065 kasus, disusul sektor perkebunan sebanyak 563 kasus.

Tabel 1. Kejadian Konflik Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 1990-2010
tabel_konflik
Sumber: Kompilasi FWI, 2011

Tingginya kasus konflik di sektor kehutanan dan perkebunan ditengarai karena semakin meningkatnya jumlah pemegang izin pengelolaan berskala luas pada suatu kawasan sehingga akses masyarakat terhadap hutan menjadi sulit. Target penguasaan lahan oleh perusahaan -perusahaan ekstraktif berskala besar hampir selalu menghalalkan segala cara, termasuk dengan penyuapan dan korupsi, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah dengan melalui taktik-taktik pemecahbelahan masyarakat.

Pembiayaan Hutan Tanaman

Bank dan penyedia jasa keuangan lainnya adalah kekuatan utama dalam memfasilitasi industri kehutanan. Secara umum jika dilihat mengenai investasi dan pembiayaan sektor kehutanan terlihat bahwa pengembangan industri kehutanan, terutama pengembangan hutan tanamanan industri (HTI) di Indonesia, masih terhambat oleh kendala permodalan sehingga memerlukan lembaga pembiayaan kehutanan. Terkait dengan pendanaan, Pemerintah sebenarnya sudah memberikan insentif yang dimulai sejak tahun 1990 melalui kebijakan pembangunan HTI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Setelah beberapa tahun dilaksanakan melalui kucuran dana dari pemerintah (DR), pengembalian kredit (bunga dan pokok) mengalami stagnasi dan macet sehingga mengganggu kucuran dana kepada perusahaan lain. Sejak tahun 2001, pembangunan HTI melalui kucuran DR tidak dilaksanakan lagi. karena posisi piutang HTI cukup besar yaitu Rp. 1,15 trilyun. Kondisi ini disebabkanoleh moral hazard dari para pengelola HTI dan lemahnya pengawasan.

Di sisi lain, Pemerintah melalui PP No. 23 tahun 2005 di sektor Keuangan juga membuka peluang pembiayaan melalui Program Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Pada sektor Kehutanan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menhut No.2/Menhut-II/2007 dan Menteri Keuangan No.06.1/PMK.1/2007 telah dibentuk BLU dengan nama resmi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H). P3H bertujuan untuk membiayai pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman industri (HTI) di kawasan hutan produksi. Fasi litas yang diberikan, berbunga murah dan berpatokan dengan Bank Indoesia Rate. Misalnya untuk HTR (Desember 2012) hanya 5,75 persen/tahun dengan masa pengembaliannya setelah panen (daur 8 tahun) dan untuk HTI bunganya 5,75 plus 4 persen atau 9.75 persen/tahun. Bunga tersebut dipastikan masih di bawah bunga pasar pinjaman bank dalam negeri. Persoalan yang mucul kemudian adalah ketidakmampuan petani membuatan proposal, kelembagaan, keberadaan sumber daya manusia di dalam hutan hingga kawasan hutan yang clean dan clear untuk kegiatan HTR. Akibatnya, dana yang ada sempat mangkrak dan tidak tersalurkan.

Dalam kajian INFID-IWGFF pada tahun 2014 menyebutkan, m eski masih banyak persoalan dalam investasi sektor kehutanan, namun bukan berarti tidak ada perbankan yang mau terlibat dalam sektor ini. Dalam catatan Investor Daily, realisasi investasi di sektor kehutanan pada 2012 sedikitnya mencapai Rp 61,6 triliun. Rinciannya, investasi hulu di sektor kehutanan mencapai Rp 8,3 triliun yang terdiri atas pemberian izin at au konsesi atas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) senilai Rp 6 triliun dan pemberian konsesi atas Hutan Tanaman Industri (HTI) Rp 2,3 triliun. Lalu, investasi hilir di sektor kehutanan berupa industri kayu berbasis kehutanan yang pada tahun lalu mencapai Rp 53,3 triliun.

Dengan latar belakang diatas, Forest Watch Indonesia dengan dukungan dari Koalisi ResponsiBank Indonesia, melakukan sebuah kajian awal terkait kredit permodalan untuk investasi perusahaan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor lahan dan hutan, dampak yang diakibatkan baik berupa kerusakan hutan, konflik tenurial maupun kepatuhan pada peraturan yang berlaku serta informasi terkait aliran modal dari perbankan ke pada perusahaan tersebut. Sehingga dari hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi informasi awal terkait aliran modal bagi investasi berbasis lahan dan hutan yang berdampak pada kerusakan hutan dan juga konflik lahan.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>