Pala, Penjaga Hutan Patani

Perlawanan Pala

Kelapa sawit jauh lebih dulu merambah daerah Sumatera, Kalimantan, hingga ke Papua. Perambahan perkebunan sawit berskala besar, menyebabkan lingkungan, terutama tanah dan air menjadi rusak. Sementara kebutuhan lahan yang luas acapkali menggusur masyarakat setempat bahkan terus merambah hingga ke dalam hutan.

Jakaria sempat menghabiskan empat tahun hidupnya bekerja di kebun sawit di Papua. Ia harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan bekal hari itu, karena buruh-buruh sawit tidak mendapat jatah makan pagi maupun makan siang. Mereka akan dijemput jam 6 pagi, untuk kemudian diantar pulang lagi jam 6 sore. Begitu saja rutinitas setiap harinya, tidak seperti manusia bebas bahkan lebih mirip tahanan.

10Feb2016_pala_amel_guruDi Patani Barat, perkebunan sawit berusaha masuk secara diam-diam. Masyarakat kebanyakan tidak mengetahuinya, karena yang diajak bicara hanya pihak yang “berwenang”, yaitu para pejabat pemerintahan daerah. Pada awal kehadiran sawit tahun 2014, sosialisasi hanya dilakukan kepada para camat serta kepala desa di wilayah yang akan disulap menjadi kebun kelapa sawit. Kabar yang beredar, surat izin pembukaan lahan sudah disetujui oleh Bupati Halmahera Tengah sejak tahun 2010. Wilayah tersebut yaitu Desa Bobane Indah, Bobane Jaya, dan Banemo.

Masyarakat bergerak melawan. Wilayah Patani Barat paling gencar melawan, karena wilayahnyalah yang akan habis seluruhnya apabila kelapa sawit berhasil masuk. Masyarakat merapat, mengajak serta para camat dan kepala desa, bersama-sama menandatangani surat terbuka untuk menolak keberadaan sawit. Saat itu pula, lahirlah Aliansi Peduli Patani Barat, atau yang dikenal dengan sebutan ANPAR.

Pala v.s. Kelapa Sawit

Tanaman pala, banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Industri obat-obatan, parfum, dan kosmetik membutuhkan biji dan fuli pala. Sementara buahnya dapat langsung dikonsumsi. Masyarakat Patani saat ini masih menjual biji pala dalam bentuk kering, tidak diolah menjadi berbagai macam produk tersebut. Tapi bukan tidak mungkin hal tersebut dilakukan, karena pengolahan pala potensial dalam sekala rumah tangga. Potensi pala masih sedemikian besar untuk kemajuan ekonomi, baik bagi masyarakat Patani, maupun bagi Indonesia.

Lain halnya dengan kelapa sawit. Tandan buah (TBS) kelapa sawit mau tak mau dijual mentah. Pengolahannya harus dalam sekala besar, sehingga sulit dikembangkan sendiri oleh masyarakat secara mandiri. Selain itu, harga komoditas sangat dikendalikan oleh pabrik.

Apabila hutan-hutan diganti dengan perkebunan sawit, maka masyarakat Patani yang tadinya adalah petani yang bebas, akan menjadi petani buruh. Kehidupan masyarakat akan jauh berubah, dan bukan ke arah yang lebih baik, tapi justru ke arah yang jauh lebih buruk.

Bila pun sawit jadi dibuka hingga ke hutan, maka yang hilang bukan hanya lahan masyarakat yang ditumbuhi pala, cengkeh dan kelapa. Keanekaragaman hayati di dalamnya kemungkinan besar juga hilang. Selain pendapatan, akan hilang pula sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti sayuran, buah, hewan, obat-obatan dan kayu bakar. Inilah yang acapkali luput dari perhitungan pemerintah ketika memberikan izin kepada para pemodal besar. Alih-alih sejahtera, kehidupan masyarakat Patani justru terampas.

Walaupun masyarakat telah menyatakan penolakan, tapi Bupati Halmahera Tengah bergeming. Akhirnya masyarakat melakukan aksi tiga kali berturut-turut selama dua minggu di Banemo. Mayoritas para pemuda yang berada di sawit tidak jadi dibuka. Bupati mengeluarkan peraturan untuk mencabut izin perkebunan kelapa sawit di Patani.

Intip_Hutan_Feb_2016_opti_5_Pala_KupasPerjuangan belum usai. Pengalaman ini mendorong masyarakat adat Patani untuk memikirkan bagaimana melindungi wilayahnya. Mereka mulai melakukan pemetaan wilayah dan hutan adat, agar pemerintah bisa menerbitkan peraturan daerah mengenai pengakuan hakhak masyarakat adat. Peta wilayah adat menjadi bahan penting untuk menunjukkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pengakuan dari pemerintah daerah terhadap wilayah adat Patani akan mengembalikan kedaulatan dan melindungi mereka dari perampasan lahan. garis depan. Karena tidak ada respon, maka digelarlah aksi paling besar dimana warga dari tiga desa ikut turun ke jalan. Aksi dilakukan di Weda, ibukota Kabupaten Halmahera Tengah. Aksi inilah yang kemudian membawa hasil, kebun kelapa .



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>