Nasib Pulau-Pulau Kecil Di Tanah Air

Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan kebijakan dan strategi Nasional mampu menyentuh pada persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental. Dengan tetap mengedapankan prinsip keterpaduan, Dimana masing-masing pihak dapat bekerjasama, bernegosiasi untuk mendefinisikan dan menjamin pembagian yang adil (fair sharing) terhadap fungsi manajemen, pembagian hak dan tanggung jawab pada wilayah/arena tertentu atau sumberdaya alam .

Intip_hutan_sep-des_2015_Artikel3_gmb1

Gambar 1. Skema keterpaduan dalam pengeolaan wilayah pesisir dan PPK (Bengen.2011)

Pembagian peran dan tanggung jawab yang adil dalam pengelolaan wilayah kepulauan merupakan suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan, dimana sinergisitas wilayah, integrasi keilmuan, koordinasi antar aktor, serta komitmen sektor yang terkait menjadi kunci untuk mendorong pembangunan wilayah kepulauan yang optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian mandat UU No 27 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.



Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>