Nasib Pulau-Pulau Kecil Di Tanah Air

3. Ancaman Geopolitik dan Pertahanan Keamanan bagi Warga Kepulauan
Letak dan posisi pulau-pulau terluar Indonesia yang sangat minim dari sentuhan pembangunan dan pelayanan dasar yang memadai, memaksa warga kepulauan untuk hidup dalam keterbatasan. Tidak jarang mereka mendapatkan bantuan dari Negara lain yang memiliki kedekatan secara geografis dengan wilayahnya, sehingga dapat memunculkan kekhawatiran jika situasi tersebut terus dipertahannkan akan dapat mengikis nasionalisme warga kepulauan yang memang minim perhatian. Disisi lain, harapan akan eksistensi pulau-pulau terluar sebagai garda terdepan pertahanan Negara masih terus dikemukakan oleh para tokoh bangsa dan pemerintah, namun demikian sepertinya ekspektasi yang tinggi tersebut tidak sebanding dengan upaya dan keseriusan untuk fokus memperkuat kapasitas warga kepulauan sebagai bagian dari warga Negara.

4. Kurangnya Keberpihakan Pemerintah terhadap Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Ketimpangan alokasi pembangunan yang masih berorientasi pada pendekatan mindland, ikut memperburuk nasib warga kepulauan, dimana alokasi pembangunan masih memprioritaskan pada perhitungan luas daratan dan sedikit untuk luas perairannya. Padahal secara geografis luas wilayah perairan Indonesia jauh lebih luas dibandingkan luas daratannya (1.922.570 km² daratan dan 3.257.483 km². Perairan ). Hal ini berimplikasi pada terjadinya disparitas pertumbuhan wilayah kepulauan yang notabene merupakan daerah yang memerlukan perhatian khusus, dimana akses dan keterisolasian menjadi hal yang paling fundamental untuk segera diatasi.

5. Kebijakan yang Eksplotitatif bagi Pulau-Pulau Kecil
Tidak bisa dipungkiri, kekayaan alam daerah pulau-pulau kecil memang sangat melimpah baik kekayaan hayati yang berupa keunikan spesies dan potensi flora dan fauna baharinya, maupun kekayaan nir hayati dalam bentuk energi dan mineral. Sehigga sangat banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Dalam pengelolaan potensi pulau-pulau kecil tentunya tidak bisa disamakan dengan konsep pengelolaan yang digunakan untuk pengelolaan potensi di daerah mindland, dimana keseimbangan ekosistem menjadi prasayarat mutlak untuk dipatuhi bagi setiap pengembang.

Pertimbangan wilayah, cakupan dampak (ekologi, ekonomi, sosial) serta kemampuan ekosistem dalam menopang aktifitas ekspolitasi semestinya menjadi dasar perencanaan yang harus dipatuhi. Namun dalam praktiknya, banyak aktifitas eksploitasi di kawasan pulau-pulau kecil tidak mengindahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Orientasi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu alasan yang digunakan untuk menabrak peraturan pemerintah lainnya yang bersifat membatasi. Hasilnya bisa dipastikan selain dapat menimbulkan bencana ekologis juga akan merusak pranata sosial warga kepulauan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2011 menyebutkan sebanyak 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Penyebab utama dari tenggelamnya pulau-pulau tersebut karena adanya penambangan pasir dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut serta tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan eksplotasi ilegal maupun legal yang dapat mengancam ekologi di pulau kecil .

6. Ancaman Lingkungan Global, Nasional dan Lokal
Sebagai bagian dari ekosistem global, ancaman ekologis yang tinggi juga dihadapi oleh warga kepulauan baik berupa perubahan iklim, kenaikan muka air laut, degradasi lingkungan, perubahan suhu ekstrim yang ikut mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi warga kepulauan yang notabene ruang geraknya terbatas. Disisi lain persaingan mengenai batas wilayah antara Indonesia dengan Negara lain ikut membayangi carut-marutnya pengelolaan kepulauaan di Indonesia, alhasil selain beberapa pulau terpaksa lepas dari indoneisa (sipadan dan Ligitan), juga terjadi banyak pejualan pulau kepada pihak asing untuk di privatisasi (13 pulau sudah terjual ) kejadian ini seharusnya dapat menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar serius mengelola daerah kepuauannya.

Di level nasional dan daerah, ego sektoral, arogansi dan rendahnya komitmen Pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil juga menjadi salah satu penyebab semakin terpuruknya kondisi warga kepulauan. Ini dapat dilihat dari rendahnya koordinasi yang terjadi di tingkat Pemerintahan baik horizontal maupun vertical. Buktinya, belum semua daerah konsisten menerapkan amanat UU No 27 Tahun 2007 yang memandatkan adanya regulasi di tingkat daerah yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-uplau kecil dalam bentuk rencana strategis, rencana pengelolaan, rencana aksi serta rencana detail zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga kegiatan pengelolaan daerah kepulauan tidak berjalan sistematis.

Perbaikan yang Seharusnya Dilakukan
Implementasi pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai perubahan dan ancaman yang cukup kompleks, baik dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, pertahanan keamananan serta politik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. dengan pertimbangan sebagai berikut :
• Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) memiliki keterkaitan fungsional yang erat antara daratan dan laut, dan antara ekosistem pesisir
• Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang beragam (potensial menimbulkan berbagai konflik)
• Wilayah pesisir dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda
• Adanya sifat common property dan rejim open access dari sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil



Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>