Moratorium Hutan Indonesia dan Politik Perijinan Sumber Daya Hutan

Bogor, 20 November 2012. Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) Revisi III yang telah direvisi oleh 5 Kementerian/Lembaga telah dirilis oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan nomor 6315/Menhut-VII/IPSDH/2012. Kegiatan revisi PIPIB ini merupakan salah satu amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata-kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Harus dipahami bahwa peta indikatif hanyalah sebuah referensi untuk melakukan pengawasan terkait pemberian ijin baru. Dengan demikian penerbitan peta ini harus paralel dengan pembenahan prosedur perijinan yang menjadi faktor penting dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Kebijakan moratorium yang sudah berjalan selama satu setengah tahun dan akan segera berakhir Mei 2013, belum menunjukkan tanda-tanda adanya perbaikan terkait proses perijinan termasuk melakukan review ijin di sektor hutan, kebun dan tambang skala besar. Sejauh ini Forest Watch Indonesia masih menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Inpres tersebut, masih ditemukannya aktifitas pembukaan lahan gambut yang teridentifikasi di dalam wilayah moratorium dan belum terbukanya proses perijinan, merupakan fakta yang ditemukan di lapangan.

“Amanat perbaikan tata kelola hutan masih jauh dari harapan, produk kebijakan yang diterbitkan belum menyentuh pada penyelesaian akar masalah sebenarnya. Keterbukaan proses perijinan, konflik tenurial, penegakan hukum dan koordinasi antar instansi pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Sehingga terkesan revisi PIPIB hanya sekedar pemenuhan salah satu capaian dari Inpres moratorium,” ungkap Christian Purba, Ketua Badan Pengurus FWI.

“Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan amanat perbaikan tata kelola dan implementasi di lapangan? Karena di sinilah kunci bagi penyelamatan hutan hutan Indonesia, termasuk menjawab isu ekologi dan sosial di sektor kehutanan. Jika revisi PIPIB mempunyai kecenderungan hanya untuk menggambarkan obyek moratorium (hutan alam primer dan lahan gambut), sementara hutan alam sekunder masih terus dibabat serta wilayah konservasi dan lindung terus dijarah, maka kehancuran hutan alam tersisa kita masih terus berlanjut,” lanjut Christian Purba.

“Hal lain yang kami temukan adalah adanya persoalan transparansi proses perijinan dan peminggiran hak-hak masyarakat adat dan lokal. Tidak mengherankan jika konflik sosial dan tenurial sangat sering kita temukan pada konteks pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor kehutanan,” papar Dwi Lesmana, Kepala Divisi Riset FWI.

“Dari sisi ekologis, lahan gambut merupakan ekosistem yang rentan, pembiaran terjadinya kebakaran lahan gambut, dikonversinya menjadi bentukan ekosistem lain dan ketidakterjagaan akses pada lahan tersebut pada akhirnya turut meniadakan arti dari moratorium. Dari kondisi ini yang paling terkena dampak adalah masyarakat adat dan lokal sebagai pemanfaat langsung dari kondisi yang ada, pengetahuan ada namun tidak memiliki asa untuk meramu karena sumberdaya yang diketahuinya telah hilang,” lanjut Dwi Lesmana.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengatakan adanya penurunan signifikan atas angka deforestasi di Indonesia, yaitu sekitar 500,000 Ha per tahun, tetapi tanpa ada data pendukung yang resmi serta bagaimana angka tersebut diperoleh, tentu saja akan menyisakan pertanyaan bagi publik, termasuk masyarakat internasional. Karena kenyataan di lapangan membuktikan penghancuran hutan masih terus terjadi secara sistematis melalui politik perijinan. Kondisi ini haruslah menjadi bahan refleksi bagi pemerintah mengenai pentingnya transparansi data dan mengupayakan lebih serius usaha penyelamatan hutan seperti komitmen Presiden SBY.

CATATAN UNTUK EDITOR:

  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.  Organisasi ini berbasis di Bogor.  Informasi lebih jauh mengenai organisasi ini dapat dijumpai pada website www.fwi.or.id.
  • Tim teknis pelaksana pemutakhiran Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) terdiri dari lima Kementerian/Lembaga (K/L), yakni: Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial, serta Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP atau UKP4).

KONTAK UNTUK WAWANCARA:
Christian Purba, Ketua Badan Pengurus FWI
E-mail: bob@fwi.or.id
Telepon: 0812 1105 172

Dwi Lesmana, Kepala Divisi Riset FWI
E-mail: dlesmana@fwi.or.id
Telepon: 0813 1512 5518

'' ) ); ?>


Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>