Moratorium Berbasis Capaian

Tahun lalu tepatnya pada tanggal 21 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan INPRES No. 10/2011 tentang penundaan ijin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan.

21 Mei, 2012, setahun dikeluarkannya INPRES No. 10/2011 tersebut, sebuah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mempertanyakan sampai sejauh mana komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui INPRES itu dalam melindungi hutan alam.

deforestasi

Siaran Pers – 21 Mei, 2012

Sebuah Tuntutan Penyelamatan Hutan dan Lahan Gambut
Jakarta, 21 Mei 2011 – Memanfaatkan momentum setahun pelaksanaan INPRES No. 10/2011 (tentang penundaan ijin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan) Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyerukan dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkuat serta memfokuskan kembali tujuan perlindungan hutan dengan menerapkan moratorium hutan berbasis capaian.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil secara kolektif telah mengembangkan sebuah dokumen rekomendasi Moratorium Hutan Berbasis Capaian dengan indikator capaian yang jelas dan memperkuat tujuan perlindungan hutan dan lahan gambut, hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta penurunan emisi seperti yang menjadi komitmen Indonesia. Pada dasarnya Moratorium berbasis capaian adalah Moratorium yang tidak dibatasi oleh waktu, tetapi oleh kualitas perbaikan tata kelola hutan yang ingin dicapai. Penyampaian rekomendasi Moratorium berbasis capaian ini disampaikan melalui pertunjukan teaterikal yang juga turut diramaikan oleh seniman Butet Kartaredjasa.

Bernadinus Steni, Manajer Program HuMA mengatakan,”Jika memang Presiden bersungguh-sungguh berkeinginan melindungi hutan, maka pelaksanaan INPRES No. 10/2011 selama setahun ini menunjukkan kebalikannya, karena sampai saat ini INPRES tersebut hanya sedikit sekali memberikan perlindungan tambahan terhadap hutan dan lahan gambut serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.”

Sementara, Teguh Surya dari WALHI berpendapat bahwa,”Pengecualian yang ada dalam INPRES tersebut mengecilkan komitmen yang dibuat Presiden untuk melindungi hutan, mestinya harus ada mekanisme kaji ulang ijin yang sudah diterbitkan untuk memastikan legalitas dalam memperoleh perijinan serta penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dan lokal yang potensial terkena dampak”.

Dari catatan revisi PIPIB I (November 2011), sejumlah 5.6 juta Hektar hutan primer dan lahan gambut dikeluarkan dari wilayah moratorium, karena satu dan lain alasan. Sementara dari PIPIB versi November 2011 masih juga ditemukan tumpang tindih wilayah moratorium dengan konsesi hutan (termasuk HTI, kebun sawit dan tambang batubara) yang juga berpotensi mengurangi cakupan wilayah moratorium. Hal ini membawa kita pada fakta bahwa sampai sekarang wilayah moratorium hanya melindungi wilayah konservasi dan hutan lindung yang sebenarnya sudah dilindungi.

“Dua tahun moratorium tidak cukup untuk melaksanakan perbaikan tata kelola hutan seperti yang diinstruksikan Presiden kepada Menteri Kehutanan, maka semestinya ukuran moratorium tidak dibatasi waktu tetapi harus berdasarkan pencapaian atas perbaikan tata kelola hutan dengan indikator capaian yang terukur”, tambah  Hapsoro, Direktur Forest Watch Indonesia.

“Di sisi lain, Norwegia sebagai pihak yang juga berkomitmen membantu Indonesia untuk menangani masalah deforestasi dan penurunan emisi, sudah semestinya menunjukan tanggung jawabnya dengan bertindak lebih pro aktif dan mendorong pelaksanaan moratorium yang lebih terukur capaiannya, seperti peninjauan ulang ijin yang lama serta mempercepat penyelesaian konflik kehutanan. Jika tidak, maka pelaksanaan INPRES ini hanya “business as usual”, demikian pungkas Yuyun Indradi, Jurukampanye politik hutan, Greenpeace SEA-Indonesia.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia
dan Iklim Global

Link :

Moratorium hutan berbasis capaian
Surat terbuka untuk menteri lingkungan Norwegia

Kontak Koalisi :

Bernadinus Steni, Manager Program HuMa – Tel: 081319355355
Teguh Surya, Manager Kampanye WALHI – Tel:  08118204362
Hapsoro, Direktur Forest Watch Indonesia – Tel: 081585719872
Yuyun Indradi, Jurukampanye Politik Hutan, Greenpeace Southeast Asia-Indonesia – Tel: 081226161759
Hikmat Suriatanwijaya, Jurukampanye Media Greenpeace Southeast Asia-Indonesia – Tel: 08111805394

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>