Mendorong Terciptanya Pelaksanaan Tata Kelola Hutan yang Baik (Good Forest Governance) di Indonesia

Kondisi tata kelola pemerintah di Indonesia khususnya di bidang pengelolaan hutan telah menjadi tantangan tersendiri, dengan kawasan hutan di seluruh Indonesia sebanyak ± 130 juta Ha atau setara dengan 60% seluruh daratan di Indonesia, tata kelola kehutanan menjadi aspek yang perlu untuk diperhatikan. BAPPENAS pada tahun 2000 telah melakukan analisa dan menemukan bahwa hampir seluruh aspek governance menjadi faktor penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia.

Merespon kondisi ini, kemudian Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia, yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, ICEL, FWI, HuMa, Sekala, Telapak, Yayasan Santiri, Gema Alam NTB dan JARI-Kalteng, melakukan kajian penilaian terkait pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan. Sejak tahun 2010, jaringan ini memulainya dengan menyusun kriteria dan indikator penilaian, bekerjasama dengan World Resource Institute (WRI). Tahapan penilaian didasarkan 4 (empat) aspek prioritas, yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi, untuk dipenuhi sebagai pra syarat agar terlaksananya tata kelola hutan yang baik. Kemudian penerapan keempat aspek ini akan dilihat dari sisi jaminan hukum, aktor yang menjalankan, serta prakteknya. Selanjutnya melihat pelaksanaanya pada isu-isu yang relevan dengan kondisi kehutanan di Indonesia, yaitu tenurial, manajemen hutan, perencanaan lahan/hutan, dan pendapatan kehutanan.

Untuk saat ini, kegiatan kajian difokuskan pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Beberapa temuan penting dari kajian ini diantaranya: dari aspek transparansi temuannya adalah jaminan hukum untuk akses masyarakat terhadap informasi kehutanan sudah ada tetapi belum sensitif terhadap kebutuhan masyarakat marjinal, kemudian kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan informasi belum memadai dan praktik keterbukaan informasi sudah ada tapi belum terlembaga (PPID belum berperan secara efektif). Sedangkan dari aspek partisipasi ditemukan bahwa praktik partisipasi cenderung masih bersifat prosedural-formal dan belum menyentuh makna partisipasi yang sebenarnya (genuine).

Temuan yang diperoleh dari aspek koordinasi, diantaranya peraturan perundangan-undangan hanya mengatur pembagian kewenangan yang bersifat sentralistis dan belum memberikan kewenangan yang cukup bagi lembaga/instansi, masih terdapat egosentris sektoral (internal dan eksternal instansi) dan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal lain adalah kegiatan koordinasi masih dilakukan secara parsial ketika merespon isu (topik) tertentu. Sedangkan dari aspek akuntabilitas, ditemukan penegakan hukum lemah, pengaturan perizinan belum mencakup aspek pencegahan pelanggaran/kejahatan kehutanan, belum ada jaminan kuat atas pengaduan/penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan. Di samping itu monitoring terkait perubahan fungsi kawasan hutan belum dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan hutan secara keseluruhan, serta hasil penyelesaian konflik di luar pengadilan belum diakomodasi dalam peraturan (nasional).

Di samping itu kajian ini juga telah merumuskan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti secara bersama sehingga dapat menjadi solusi nyata dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan yang baik (Good Forest Governance) di Indonesia. Sebagai bentuk dari tanggung jawab Jaringan Tata Kelola Hutan terhadap penilaian yang telah dilakukan, maka hasil kajian ini dikemas ke dalam laporan penelitian yang diluncurkan melalui sebuah seminar yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2013 di Bogor.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>