Hari Hak Untuk Tahu

Kementerian Kehutanan Belum Sepenuhnya Terbuka Dalam Informasi Publik

Bogor, 30 September 2014. Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya menjalankan Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tidak terbukanya informasi publik di sektor kehutanan menyebabkan minimnya partisipasi publik dalam pembangunan kehutanan. Kondisi ini akhirnya mempercepat kerusakan sumberdaya hutan Indonesia dan meluasnya konflik tenurial.

Tanggal 28 September adalah Hari Hak Untuk Tahu. Hari yang diperingati secara internasional untuk menjawab hak publik atas informasi. Ketersediaan dan ketercukupan informasi akan memberi jalan bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya di sektor kehutanan. Keterbukaan juga merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik.

Tata kelola hutan yang baik (good forest governance) menjadi faktor penentu pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka (inklusif) dan transparan, serta ikut menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor hutan. Buruknya tata kelola hutan yang terjadi secara linear di semua level pemerintahan mempercepat kerusakan sumberdaya hutan Indonesia dan meluasnya konflik tenurial.

“Kementerian Kehutanan sebagai badan publik yang bekewajiban menyediakan informasi kehutanan, seharusnya terbuka dan membangun sistem serta organ layanan informasi yang baik. Karena informasi merupakan pintu perbaikan tata kelola hutan”, tutur Linda Rosalina, peneliti Forest Watch Indonesia (FWI).

Analisis FWI menunjukkan bahwa jenis data yang paling banyak dimohonkan (kurun waktu Januari-Agustus 2014) adalah informasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan yaitu sebesar 64 persen dari total informasi yang diminta. Tetapi, Kemenhut lebih responsif kepada informasi terkait administrasi/kelembagaan di lingkungan kementerian kehutanan. Bukan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan di tingkat tapak.

“Lambatnya respon Kemenhut bukan dipengaruhi oleh padatnya lalu lintas permohonan informasi, tetapi lebih dikarenakan ketidaksiapan internal Kemenhut dalam menjalankan UU KIP”, tambah Linda. “Dari 89 informasi terkait pemanfaatan hutan yang berimplikasi terhadap kelestarian sumberdaya hutan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat dan lokal di sekitar hutan, hanya kurang lebih 15 persen yang direspon baik”, lanjut Linda.

“Pada era keterbukaan informasi sekarang ini, badan publik seharusnya tidak menutupi beragam informasi publik. Karena informasi merupakan dasar bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintahan”, tutur Citra Hartati, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). “Aturan terkait mekanisme permohonan informasi sudah diatur secara jelas di UU KIP dan aturan turunan lainnya”, ujarnya.

Lebih lanjut Citra menyampaikan bahwa “Sebetulnya UU KIP telah memberikan batasan informasi apa saja yang wajib dikecualikan. Terhadap informasi demikian, Badan Publik wajib melindunginya kecuali dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi Informasi. Oleh karena itu, Badan Publik semestinya tidak perlu terlalu khawatir merespon permintaan informasi dari pemohon. Selama informasi tidak terbukti memiliki konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP, maka tidak ada alasan untuk menolak memberikan informasi tersebut”.

Keterbukaan informasi kehutanan sangat diperlukan untuk pengeloaan sumberdaya hutan yang menyangkut sumber kehidupan (livelihood) sebagian besar masyarakat Indonesia. Apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang seharusnya mereka dapatkan, maka mereka dapat mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai upaya hukum untuk menjamin hak atas informasinya.

“Budaya transparansi harus menjadi budaya Kemenhut dengan cara proaktif mengumumkan dan menyediakan informasi publik khususnya informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan. Informasi tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa melalui permintaan sehingga sengketa informasi dapat dihindarkan seperti yang terjadi saat ini”, tutur John Fresly Hutahaean, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. “Keterbukaan dalam memberikan informasi di sektor kehutanan merupakan wujud akuntabilitas dari Kemenhut terhadap implementasi UU KIP “ tandasnya.

Melalui konferensi pers hari ini, kami mengajak masyarakat secara luas untuk menggunakan hak atas informasi dengan mengajukan permohonan informasi yang terbuka untuk publik sesuai mekanisme yang berlaku. Tentunya bersama-sama mengawal implementasi UU KIP dan berpartisipasi aktif dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan.

Informasi Lebih Lanjut :
John Fresly, Wakil Ketua, Komisi Informasi Pusat
Hp/email : 0818188049; johnfresly@yahoo.com
Linda Rosalina, Peneliti Forest Governance, Forest Watch Indonesia (FWI)
Hp/email : 085710886024; linda@fwi.or.id
Citra Hartati, Program Officer, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Hp/email : 081381260373; citrahartati@gmail.com

Catatan Editorial :

  • Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan ajudikasi nonlitigasi yang untuk pertama kalinya berkerja mulai tanggal 1 Mei 2010 berkaitan dengan akan mulai diberlakukannya Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Organisasi ini berbasis di Bogor. Informasi lebih jauh mengenai organisasi ini dapat dijumpai pada website fwi.or.id.
  • Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) adalah Organisasi hukum lingkungan non pemerintah yang independen, bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan hukum lingkungan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang berupaya mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip Good Sustainable Development Governance atau Tata Pemerintahan Yang Baik Berwawasan Pembangunan Berkelanjutan dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
  • Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik. Mereka mengusulkan dan menyepakati satu hari didedikasikan untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi. Tujuan dari Hari Hak untuk Tahu ini adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintahan dan mekampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia. Di Indonesia, Hari Hak Untuk Tahu secara resmi mulai diperingati tahun 2010.
  • Kategori informasi publik beserta karakteristiknya diatur dalam UU KIP pasal 8, 9, 10, 11, dan 17. Ketegori informasi tersebut terdiri dari, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; informasi publik yang dikecualikan. Sedangkan informasi publik yang wajib diberikan atas dasar permintaan tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi disebutkan dalam Pasal 52 UU KIP.
  • Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dan Tanggapan PPID Kementerian Kehutanan atas Permohonan Informasi Publik Periode Januari – Agustus 2014
  • Selection_002
    Keterangan :
    A) Informasi yang berkaitan dengan administrasi/kelembagaan/hasil publikasi
    B) Informasi yang berkaitan langsung dengan pengusahaan dan pengelolaan hutan
    C) Lain-lain (informasi dibawah penguasaan PPID Kemenhut)

  • Press Briefing dapat diunduh pada tautan dibawah ini:
    http://fwi.or.id/publikasi/tata-kelola-hutan-yang-baik-membutuhkan-informasi-kehutanan-yang-baik/

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>