Masyarakat Adat Penyelamat Pulau-Pulau Kecil yang Rentan terhadap Gempuran Investasi

Masyarakat adat pada pulau-pulau kecil melakukan pola hidup yang lebih mengarah pada pola subsisten dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan lebih bijak melalui beberapa kearifan lokal. Bagaimana masyarakat adat bertahan dalam tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tidak terlepas dari bagaimana aturan-aturan adat tersebut mengikat dan mereka taati serta minimnya intervensi budaya luar. Sebagian masyarakat adat memiliki aturan untuk anggota komunitasnya ketika mereka memilih berinteraksi dengan budaya luar seperti pada komunitas Urang Badui.

Salah satu contoh bagaimana masyarakat adat mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dapat dilihat dari budaya/kearifan tradisional sasi yang ada di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Sasi adalah suatu aturan untuk melakukan moratorium/jeda ekstraksi sumberdaya hayati berupa hasil laut atau hasil bumi sampai pada jangka waktu tertentu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan komunitas adat dengan ketersediaan sumberdaya alam. Proses ekstraksi sumberdaya alam hayati dengan metode sasi terbukti mampu menjaga ketersediaan sumber makanan sehingga tersedia secara terus-menerus untuk kebutuhan mereka.
Selain sasi di Kepulauan Maluku, di pulau-pulau kecil di sebelah utara Pulau Sulawesi juga terkenal beberapa kearifan lokal seperti Eha dan Mane’e yang keduanya memiliki kemiripan dengan sasi. Pada aturan Eha dan Mane’e, komunitas adat juga melakukan moratorium pengambilan sumberdaya alam baik di laut maupun di darat dengan jangka waktu tertentu untuk memastikan ketersedian dan kelestarian sumberdaya hayati tersebut.

Pada sebuah pulau (Pulau Um) di Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, terdapat pula aturan sasi yang juga terus dijaga oleh komunitas adat yang tinggal di sekitar pulau tersebut. Larangan pengambilan spesies tertentu seperti teripang dan lobster pada saat proses moratorium, juga dikuatkan dengan aturan tidak diperbolehkanya penggunaan alat tangkap yang eksploitatif seperti jala ikan, atau distruktif seperti bom ikan untuk menjaga terumbu karang sebagai tempat hidup biota laut.

Hal yang menarik dari budaya-budaya dari pulau-pulau kecil yang berbeda-beda tersebut adalah pada saat prosesi pengambilan sumberdaya alam setelah proses moratorium. Hasil dari pemanenan tersebut dimanfaatkan secara komunal atau untuk kepentingan bersama. Pola hidup gotong-royong, pemanfaatan sumberdaya alam milik bersama dan untuk kesejahteraan bersama inilah kemudian yang bisa mendorong mereka untuk terus menjaga sumberdaya alam mereka tetap lestari.

Moratorium pengambilan sumberdaya alam akan dapat diwujudkan ketika kesadaran akan kebutuhan kelestarian itu merupakan kesadaran komunal. kesadaran bersama dan kebutuhan rasa aman untuk masa depan tidak semata-mata hanya sebatas kebijakan yang diterjemahkan dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu wajar kemudian ketika kebijakan penundaan pemberian ijin yang dikeluarkan melalui Intruksi Presiden tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pemegang ijin atau investor terhadap dampak eksploitasi sumberdaya hutan yang mereka lakukan, dan dampak tersebut tidak akan langsung mereka rasakan.

Keselarasan kehidupan antara komunitas adat dengan alam sekitarnya, pemanfaatan sumberdaya alam seperlunya, dan ketaatan mereka terhadap aturan-aturan bersama dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam pulau-pulau kecil oleh pengambil kebijakan baik di Pusat dan di Daerah.

Beberapa aturan yang tertuang dalam peraturan adat seperti di Pulau Enggano yaitu pelarangan penebangan pohon di pesisir pantai; pelarangan mengambil batu karang, terumbu karang, dan karang kimo di laut; pelarangan penggalian pasir secara besar-besaran; dan pelarangan pembukaan lahan di sepanjang aliran sungai dan mata air merupakan bukti nyata bahwa masyarakat adat dengan pengetahuannya sangat peka terhadap ancaman rusaknya ekosistem yang akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Keberadaan masyarakat adat di pulau-pulau kecil dengan seluruh pranata sosialnya semakin dalam kondisi rentan dengan masih banyaknya kebijakan pembangunan yang parsial dan sektoral. Gempuran investasi berbasis lahan dan konversi hutan menjadi penyebab dari kerentanan tersebut. Pada contoh kehidupan masyarakat adat di Pulau Haruku, meskipun pranata sosial dan aturan adat masih dipegang teguh oleh komunitas adat di pulau tersebut, ekstraksi sumberdaya alam yang berlebihan oleh pihak-pihak dari luar masyarakat adat, telah mengancam keberlangsungan hidup mereka. Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan konversi lahan telah mengakibatkan peningkatan aliran permukaan yang berdampak pada terjadinya erosi dan kerusakan siklus air di Pulau Haruku.

Bercermin pada kasus Pulau Haruku, peran aktif Pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan menjadi sangat penting untuk menghentikan kerusakan yang sedang ataupun akan terjadi, bukannya menambah kerusakan ekosistem dengan dalih pembangunan atau memasukan investasi yang tidak ramah lingkungan. Demikian halnya yang terjadi di Kepulauan Aru, Kepulauan Aru baru saja terbebas dari rencana investasi perkebunan tebu oleh perusahaan Menara grup. Namun belum selesai kita bernafas lega, sudah tercium indikasi bahwa investasi itu akan mencoba masuk kembali ke kepulauan tersebut.

Memisahkan masyarakat adat dengan lingkungannya pada kebijakan konservasi seperti pembagian zonasi untuk kawasan konservasi laut yang dipisahkan dari daratan, bukanlah langkah bijak untuk menghentikan kerusakan terumbu karang. Masyarakat adat dengan segala kearifan tradisionalnya sudah terbukti mampu menjaga kelestarian pengelolaan sumberdaya alam dengan aturan adatnya. Aturan dan perangkat adat ini yang seharusnya kemudian di adopsi oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.

Masyarakat adat bisa mempertahankan hidup mereka sendiri, selama Pemerintah mengakui keberadaan wilayah adat yang mereka kelola dengan aturan adat yang berjalan selama ini. Pengakuan akan wilayah kelola masyarakat adat akan memastikan ijin-ijin usaha berbasis lahan tidak akan mengganggu wilayah kelola masyarakat adat. Masyarakat adat bisa mandiri, selama kemandirian mereka kemudian tidak di interverensi oleh investasi-investasi berbasis lahan yang merusak tatanan kelola lahan dan sumberdaya alam yang mereka miliki.



Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>