Masyarakat Adat Dayak Benuaq Di Kampung Muara Tae Mendapatkan Penghargaan Equator Prize

Penghargaan Karena Melindungi dan Mengamankan Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumberdaya

Jakarta, 21 September 2015Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mendapatkan penghargaan bergengsi, Equator Prize, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP dalam konferensi pers di Sekretariat PBB di New York pada hari ini.

Muara Tae 4Komunitas Adat Muara Tae mendapatkan Equator Prize atas upaya mereka dalam mempertahankan, melindungi dan memulihkan hutan dan wilayah adat mereka yang masih tersisa dari gempuran HPH, tambang dan perkebunan sawit. Dari sekitar 11.000 Ha wilayah adat mereka, tinggal 4000 Ha yang masih terus dipertahankan sebagai sumber penghidupan mereka. Itu pun masih terus berupaya untuk dirampas oleh perusahan.

Saat ini seluruh dunia mencari solusi mengatasi perubahan iklim dimana hutan merupakan elemen terpenting. Masyarakat Adat seperti di Muara Tae adalah pelaku utama dengan mempertahankan hutan mereka dari perusakan terlepas dari berbagai praktek persekongkolan kotor yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah.

Pemimpin perjuangan Masyarakat Adat Muara Tae, Petrus Asuy menyambut baik penghargaan Equator Prize “Ini adalah bukti bahwa perjuangan kami tidak salah, bahkan menjadi tauladan. Tuduhan bahwa kami menghambat pembangunan ternyata tidak terbukti. Inilah inti dari Penghargaan ini bagi kami di Muara Tae”.

Selanjutnya sekjen AMAN Abdon Nababan mengatakan “Muara Tae adalah contoh nyata penyelamat hutan yang diperlukan oleh dunia saat ini. Upaya seperti inilah yang harus mendapatkan dukungan dari dunia internasional dan khususnya perlindungan oleh Negara”.

Dalam 20 tahun terakhir, Muara Tae telah kehilangan sebagain besar wilayah dan hutan mereka oleh HPH, tambang dan sawit. Muara Tae sendiri tidak pernah menyerahkan wilayah adat mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut dan terus melakukan perlawanan, termasuk berkali-kali menghadang buldozer perusahaan yang dikawal oleh aparat negara. Dalam perjuangan panjang perlawanan tersebut, Muara Tae mengalami berbagai bentuk kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi.

Tomasz Johnson, Campaigner EIA yang selama ini ikut mendukung perjuangan Muara Tae mengatakan “Banyak orang berpikir bahwa penyebab deforestasi sangat kompleks. Masyarakat Adat di Muara Tae menunjukkan bahwa solusinya sangat sederhana, bahwa kita harus mendukung Masyarakat seperti Muara Tae, yang selama ini tetap berjuang melindungi tanah adat mereka. Merekalah ahli yang sebenarnya.”

Muara Tae 1Ditengah terjangan buldozer, Muara Tae melakukan pemetaan wilayah adat, mengidentifikasi keanekaragaman hayati dan mulai merehabilitasi wilayah yang rusak dengan menanam kembali berbagai jenis pohon. Sejak 2011 mendirikan Pondok Jaga dan melakukan berbagai pembibitan dan penanaman pohon. Setelah keluarnya Putusan MK No 35/2012 Muara Tae mentargetkan rehabilitasi wilayah adat seluas 700 Hektar. Tahun lalu, Muara Tae melakukan Ritual Adat Gugug Tau’tn selama 64 hari, sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan, menenangkan leluhur dan berdamai dengan alam.

Muara Tae secara khusus mendapatkan Equator Prize atas upaya melindungi dan mengamankan hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya.

Atas berbagai upaya tersebut, Muara Tae mendapatkan Penghargaan Equator Prize, suatu penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang berupaya memerangi kemiskinan, melindungi alam dan memperkuat ketahanan dari perubahan iklim. Muara Tae secara khusus mendapatkan Equator Prize atas upaya melindungi dan mengamankan hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya.

“Equator Prize merupakan bentuk dukungan dunia internasional yang didedikasikan untuk perjuangan masyarakat adat Muara Tae yang tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan wilayah adat mereka,” ujar Christian Purba dari Forest Watch Indonesia. Pemerintah seharusnya malu atas tindakan yang justru mendukung perusahaan-perusahaan yang merusak hutan dan menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat”, tegas Christian.

“Penghargaan ini sangat layak untuk Kampung Muara Tae. Untuk keberanian dan keteguhan mereka terus melawan persekongkolan Pemkab, perusahaan sawit, pengusaha tambang dan elit politik lokal Dayak sendiri yang bekerja untuk kepentingan perusahaan,” Kata Abdon Nababan, Sekretaris Jendral AMAN merespon penghargaan ini.

Muara Tae 3Pak Petrus Asuy menegaskan “Ada atau tidak ada penghargaan ini, masyarakat Muara Tae akan terus berjuang mempertahankan wilayah adat dan hutan kami”.
 
Kontak Media
aman_aliasni_masyarakat_adat_nusantaraAbdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
HP : 0811111365
abdon.nababan at aman.or.id

Petrus Asuy, Pemimpin Komunitas Muara Tae
HP : 081347947731
http://muaratae.blogspot.co.id/

F_W_I_LogoChristian Purba, Direktur Forest Watch Indonesia (FWI)
HP : 085695555740
bob at fwi.or.id

EIATomasz Johnson, Campaigner Environmental Investigation Agency (EIA)
HP : +447450230722
tomaszjohnson at eia-international.org

 

Catatan Editor:

  • Equator Prize merupakan penghargaan oleh Equator Initiative, suatu program partnership yang diprakarsai oleh UNDP dan bekerja sama dengan badan-badan lain di PBB seperti UNEP, CBD dan UN Foundation, serta pemerintah Norway, Jerman, Amerika, Swedia dan organisasi-organisasi konservasi di tingkat internasional. Tahun ini, Equator Prize menerima 1,461 nominasi dari 126 negara. 20 di antaranya mendapatkan Equator Prize, termasuk Komunitas Adat Dayak Benuaq di Muara Tae.
  • Kekayaan alam Kecamatan Jempang bahkan telah diambil sejak tahun 1971, dengan datangnya perusahaan HPH, PT Sumber Mas (milik Josh Sutomo) yang beroperasi pada periode 1971-1975, 1983-1985, 1991-1992. Selain perusahaan HPH, PT Sumber Mas juga membangun HTI di Kecamatan Jempang pada awal 1993, dengan PT Dirgarimba sebagai kontraktor pembibitannya. Pada 1995, perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT London Sumatra Group (Lonsum) yang kemudian dibeli oleh Salim Group mulai beroperasi. Pada 1996/1997, masuk perusahaan tambang batubara, PT Gunung Bayan Pratama Coal (milik Low Tuck Kwong) yang memulai eksplorasi dan eksploitasi di Muara Tae. Pada 2010, masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Borneo Surya Mining Jaya (Surya Dumai Grup milik Keluarga Fangiono anak perusahaan First Resources) yang beroperasi hingga saat ini. Pada Oktober 2011, masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (dimiliki oleh TSH Resouces Bhd Grup) .
  • Pada tahun 1999 petugas keamanan perusahaan sawit PT. London Sumatera bersama pasukan Brimob menyerang pemukiman warga mengakibatkan puluhan rumah hancur, sebagian keluarga bersembunyi di hutan selama lebih 3 bulan menyebabkan anak-anak terpaksa putus sekolah.
  • Muara Tae tidak hanya berhadapan langsung dengan perusahaan tapi perusahaan juga menggunakan kampung tetangga dan elit-elit lokal untuk mematahkan perlawanan mereka. Pada tahun 2013 Bupati Kutai Barat memecat Masrani Tran sebagai Kepala Desa Muara Tae karena menolak menyerahkan lahan kepada perusahaan. Demikian pada 9 Juni 2015, Kepala Adat Muara Tae dipecat oleh Presidium Dewan Adat Kutai Barat karena menolak bekerja sama dengan perusahaan.
  • Muara Tae telah berjuang di berbagai level, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dengan melaporkan kasus ini kepada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), namun mekanisme penyelesaian konflik di RSPO belum berhasil menyelesaikan kasus ini. Demikian juga dengan rekomendasi Inkuiri Nasional KOMNASHAM yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah. Hari ini keadilan belum menghampiri Muara Tae.
'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>