Mainstreaming Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

Pemantauan Kinerja Pembangunan KPH dengan menggunakan K&I FWI 1.0
Pemantauan yang dilakukan sekaligus merupakan uji coba panduan penilaian kinerja pembangunan KPH yang disusun Forest Watch Indonesia. KPH yang dipantau merepresentasikan dua karakteristik yang berbeda, baik dari kondisi topografi, potensi dan dinamika pengelolaannya. KPHL Rinjani Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat merepresentasikan unit pengelolaan pada kawasan lindung dan menjadi salah satu model unit pengelolan hutan tingkat tapak di Indonesia. Lokasi yang kedua, KPHP Berau Barat di Provinsi Kalimantan Timur, merepresentasikan unit pengelolaan pada hutan produksi, juga memiliki dinamika pengelolaan yang cukup tinggi baik dari aspek regulasi dan perizinan maupun situasi sosialnya.

Secara umum, hasil penilaian menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pada 2 KPH tersebut belumlah ideal dan masih banyak keterbatasan dalam melakukan operasionalisasi KPH. beberapa persoalan yang teridentifikasi antara lain masalah kepastian kawasan, kelembagaan, jaminan hak dan akses serta koordinasi para pihak. Sedangkan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari penilaian ini dan bisa menjadi masukan penting bagi KPH lainnya yang sedang dalam proses pembangunan kelembagaan dan wilayahnya yaitu: Perlu adanya proses rekontruksi tata batas yang mengakomodir kepentingan para pihak, penyelesaian proses tata hutan yang menjamin efektifitas pengelolaan, penguatan kapasitas kelembagaan KPH, jaminan hak dan akses masyarakat adat atau lokal serta perlunya koordinasi dan integrasi perencanaan yang kuat antara institusi terkait.



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>