Mainstreaming Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

Perbaikan Tata Kelola Melalui Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak
Potret hutan Indonesia saat ini merupakan cermin tata kelola hutan yang kurang baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat deforestasi akibat konversi hutan melalui proses-proses ektraksi kayu dan juga alih fungsi penggunaan lahan untuk budidaya kehutanan dan non kehutanan. Forest Watch Indonesia mencatat selama kurun waktu 2009 – 2013 laju kehilangan hutan alam di Indonesia mencapai 1,13 juta hektare per tahun. Selain itu, konflik lahan di kawasan hutan juga terjadi. Kementerian Kehutanan (2013) memperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha wilayah kawasan hutan terjadi kon?ik.

Permasalahan kehutanan yang timbul akibat kegiatan konversi dan alih fungsi, penurunan kinerja usaha kehutanan, maupun konflik-konflik hutan dan lahan, terus terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan program/kebijakan yang didorong bersifat responsif dan terkesan hanya menyelesaikan potongan-potongan dari persoalan tersebut sehingga tidak secara kuat menyentuh masalah pokok di sektor kehutanan, yaitu kelemahan tata kelola. Selain itu kawasan hutan yang “open acces” dimana pengelola tidak dirasakan kehadirannya juga sangat besar serta pengawasan terhadap konsesi izin juga kurang. Hal ini menyebabkan kebijakan-kebijakan seperti SVLK, Penundaan Izin Baru, REDD menjadi kurang kuat dalam tataran implementasi di tingkat tapak.

Walaupun secara umum permasalahan kehutanan yang dihadapi mirip namun antar lokasi memiliki pendalaman dan kontekstual yang beragam. Sehingga pendekatan penyelesaian masalah bisa berbeda antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Oleh karena itu sangat diperlukan kehadiran pengelola hutan di tingkat tapak yang akan lebih fokus dalam penyelesaian masalah.

KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah organisasi yang berkerja di tingkat tapak dan diharapkan menjadi prasyarat dari terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Secara konseptual kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara ber????kir, sistem nilai dan budaya pengurusan hutan Indonesia. Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari forest administrator menjadi forest manager, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo dan Suwarno 2014). Sebagai lembaga di tingkat tapak, KPH dapat menjadi simpul informasi dan koordinasi lintas sektoral serta mengakomodir setiap kepentingan secara adil. KPH juga diharapkan mampu memastikan program-program kehutanan yang lebih efektif dan efisien, baik dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan hutan yang lestari, pemberdayaan masyarakat, maupun perlindungan hutan.

Sebagai sebuah gagasan dalam perbaikan tata kelola hutan, KPH menjadi proritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Subsektor Kehutanan. Maka dari itu hal ini menjadi pertimbangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun Rencana Strategis 2015-2019. Salah satu sasaran strategis yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan). Sampai dengan akhir desember 2014 telah terbentuk 120 Unit KPHL/KPHP Luas: 16,44 juta Ha.

Tabel 1.
Indikator dan Target Pembangunan KPH dalam RPJMN 2015-2019
Intip_Hutan_Feb_2016_opti_1_KPH_Tabel1
Sumber: Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>