Mahkamah Agung Tolak Kasasi: Kementerian ATR/BPN Wajib Buka Dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit

Bogor, 9 Maret 2017. Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi yang diajukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN). Putusan ini semakin memperkuat kenyataan bahwa dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit adalah dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Setelah sebelumnya FWI memenangkan rangkaian sidang perkara di tingkat Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk kasus yang sama. KemenATR/BPN kini wajib membuka dokumen hak guna usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan kepada publik.

“Kami sangat mengapresiasi putusan MA, ini berarti hukum kita masih berpihak pada kepentingan publik untuk mengakses informasi. Dengan keluarnya putusan lembaga pengadilan tertinggi ini, lagi-lagi kami berharap KemenATR/BPN dapat menghormati putusan tersebut dan mau membuka dokumen HGU perkebunan Kelapa sawit yang sudah kami mohonkan sejak 2015. Partisipasi publik juga kami harapkan untuk ikut mengawal proses penyerahan dokumen tersebut,” ungkap Linda, pengkampanye FWI.

Proses memperjuangkan keterbukaan informasi sumberdaya alam yang dikelola oleh badan publik di Indonesia memang bukan perkara yang mudah. Panjangnya proses sengketa informasi antara FWI dengan KemenATR/BPN, melalui KIP, PTUN, hingga akhirnya keluar putusan dari MA, menjadi bukti. Padahal sudah ada UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak publik dalam mengakses informasi dengan cepat, mudah, dan diakses dengan cara sederhana. HGU sendiri berdiri diatas tanah negara yang berarti erat kaitannya dengan kepentingan publik, dan sudah menjadi keharusan bagi badan publik memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Tujuan akhirnya adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan negara.

Soelthon Gussetya Nanggara, Direktur FWI, mengungkapkan urgensi terbukanya dokumen HGU, “Keterbukaan dokumen HGU perkebunan kelapa sawit dapat memudahkan jalan penyelesaian bagi konflik-konflik tenurial yang selama ini terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Selama ini, ketiadaan akses terhadap dokumen HGU, menyebabkan konflik tenurial yang berkepanjangan. Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak sudah seharusnya terbuka, sehingga pembangunan bisa dilakukan secara partisipatif dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat.”

Linda menambahkan, “Ini adalah momentum yang baik bagi KemenATR/BPN untuk menunjukkan akuntabilitas dan kredibilitasnya sebagai badan publik. Dengan tidak hanya membuka dokumen HGU, tapi juga merevisi peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi di era reformasi, membenahi sistem pelayanan informasi publik, dan aktif melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.”

***

#BUKAINFORMASI

Catatan Editor

  • Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.
  • Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria).
  • Tahapan Permohonan Informasi yang diatur dalam Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain: 1) Permohonan Informasi di Badan Publik 10+7 hari kerja, 2) Keberatan di Badan Publik 30 hari kerja, 3) Sengketa Informasi di Komisi Informasi 100 hari kerja, 4) Sengketa Informasi di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara 60 hari kerja, 5) Sengketa Informasi di Mahkamah Agung 30 hari kerja.
  • Putusan Komisi Informasi Pusat No 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 Antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI: http://fwi.or.id/publikasi/putusan-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-kementerian-atruangbpn/
  • Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 2/G/KI/2016/PTUN-JKT Antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI: http://fwi.or.id/publikasi/putusan-ptun-atas-sengketa-informasi-antara-fwi-dg-kementerian-atruangbpn/
  • Putusan Mahkamah Agung  No 121 K/TUN/2017 Antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI: http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=b4723c3c-f1cc-11cc-8df6-30393133

 

Kontak Untuk Wawancara:
1. Linda Rosalina, Pengkampanye FWI
Email: linda@fwi.or.id; Telepon: +6285710886024

  1. Soelthon Gussetya Nanggara, Direktur Eksekutif FWI
    Email: sulton@fwi.or.id; Telepon: +6285649638037
'' ) ); ?>


One thought on “Mahkamah Agung Tolak Kasasi: Kementerian ATR/BPN Wajib Buka Dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit

  1. adri aliayub on said:

    Terima kasih atas informasi dan upaya keras rekan-rekan atas terjadinya keputusan Makamah Agung ini. semoga bermanfaat bagi upaya pembelaan hak publik atas informasi terutama informasi tentang penggunaan/pemanfaatan lahan/kawasan.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>