Liputan Khusus : Dokumen Kehutanan Kembali Diputus Terbuka

INTIP HUTAN Edisi September – Desember 2015

Artikel 10

Oleh: Forest Watch Indonesia

Forest Watch Indonesia (FWI) menang dalam gugatan atas terbukanya dokumen-dokumen kehutanan. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara pihak penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan FWI sebagai pihak tergugat. Ini menjadi putusan yang kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan FWI.

Siang itu (26/8), sidang sengketa informasi digelar di Gedung PTUN, Jakarta Timur. Hari itu menjadi hari yang bersejarah bagi para masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, pada hari itulah Hakim Ketua Febru Wartati memutuskan untuk menguatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah memutus bahwa dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan industri kayu (RKUPHHK, RKTUPHHK, IPK, dan RPBBI) merupakan informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat .

“Putusan ini patut diapresiasi karena PTUN telah menjalankan amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Kehutanan,” ujar Linda Rosalina, Pengkampanye FWI.“Hal ini menegaskan kembali kewajiban KLHK sebagai badan publik untuk membuka informasi kehutanan yang menjadi hak publik.”

“Proses yang panjang,” ujarnya, “Hampir tiga tahun FWI memperjuangkan keterbukaan informasi di sektor kehutanan ini”. Menurut Pengkampanye FWI Linda, proses ini penting karena publik menjadi tahu bagaimana badan publik bekerja dalam melayani rakyat. “Sehingga adanya keputusan ini sangat berharga bagi seluruh pihak untuk ikut serta dalam proses pembangunan kehutanan,” pungkasnya.

Harapan Rakyat
Intip_hutan_sep-des_2015_Artikel10_gmb1Pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan adalah cita-cita bersama. Demi mewujudkan hal itu maka perbaikan tata kelola hutan harus di kedepankan.

“Keterbukaan adalah hal pertama yang harus dibenahi, baik di dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan, perumusan kebijakan publik kehutanan, sampai kepada pelayanan dan akses terhadap data dan informasi,” ujar Christian “Bob” Purba, Direktur FWI. Pemenuhan aspek ini akan mengoptimalkan partisipasi para pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan adanya transparansi dan partisipasi, lanjut Bob, akan mewujudkan kontrol yang efektif dari para pemangku kepentingan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pembangunan kehutanan.

Intip_hutan_sep-des_2015_Artikel10_gmb2Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Bob, merupakan sebuah harapan besar rakyat u
ntuk mulai ikut serta dalam proses-proses pembangunan kehutanan. “Informasi yang menyangkut kehidupan rakyat banyak, sudah sepatutnya terbuka sehingga proses pembangunan yang partisipatif dan menyejahterakan rakyat bisa tercapai,” jelasnya.
Menjalankan putusan PTUN tentu bukanlah hal yang terlalu sulit. Seperti yang diberitakan (Kompas, 31/8), Menteri LHK Siti Nurbaya siap jalankan putusan PTUN untuk membuka dokumen perizinan kehutanan kepada publik. “Semoga ini menjadi langkah dalam mewujudkan komitmen keterbukaan di lingkup KLHK,”ujarnya, “Supaya rakyat Indonesia dengan cara sederhana bisa turut menakar kesungguhan Pemerintah menegakkan tata kelola yang baik, kemudian kembali dengan gembira meletakkan kepercayaannya.”

'' ) ); ?>


Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>