Kronologis Permohonan Informasi Peta Shapefile

Citra Hartati v. Kementerian Kehutanan –sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Pada 21 April 2014, Citra Hartati (CH) mengajukan secara langsung permohonan informasi kepada PPID Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait informasi:
a. Peta analisis citra satelit tutupan hutan di Provinsi NAD Tahun 2010 s/d 2013 (format file: shape file dan jpg);
b. Seluruh dokumen surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta SK (format shapefile dan jpg).

2. Pada 23 Juni 2014, Humas Kemenhut memberikan:
a. Dokumen SK Penetapan IUPHHK-HA beserta lampiran petanya, tetapi dalam format jpg dan pdf. Sedangkan lampiran peta SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dalam format shapefile tidak diberikan, karena termasuk sebagai informasi dikecualikan.
b. Naskah SK 941/2013 tentang Perubahan Peruntukan Provinsi Aceh.

3. Pada 11 Juli 2014, CH mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

4. Pada 9 Januari 2015, KI Pusat menggelar sidang pertama sengketa informasi antara CH melawan KLHK (sebelumnya Kemenhut). Namun demikian, pada sidang ini, PPID KLHK tidak hadir. Meski demikian, Majelis Komisioner (MK) tetap melanjutkan persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap CH. Inti pemeriksaan antara lain:
a. Kronologis permintaan informasi yang dilakukan oleh CH hingga pada pengajuan sengketa informasi ke KI Pusat;
b. Klarifikasi kepada CH:
1) apakah masih membutuhkan informasi yang diminta, mengingat permintaan informasi telah lama?
2) sebagian dokumen yang diminta telah diberikan –meski dalam format jpg, apakah masih memerlukan dokumen dalam format shapefile? Kenapa?

Dalam sidang ini, MK menyatakan bahwa masih membutuhkan klarifikasi dari pihak PPID Kemenhut, tetapi mengingat PPID Kemenhut tidak hadir, maka klarifikasi harus dilakukan pada sidang selanjutnya, yaitu pada 16 Januari 2014, bertempat di kantor KI Pusat. MK akan memanggil PPID Kemenhut melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Pada 16 Januari 2015, KI Pusat menggelar sidang kedua dengan agenda pemeriksaan para pihak perihal duduk perkara sengketa informasi dan argumentasi KLHK dalam mengecualikan lampiran peta SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dalam format shapefile. Beberapa hal yang menarik dalam sidang kedua ini adalah:
a. KI Pusat menolak berita acara uji konsekuensi KLHK karena tidak menyebutkan alasan pengecualian informasi lampiran peta SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dalam format shapefile. KI Pusat kemudian memerintahkan KLHK untuk memperbaiki hasil uji konsekuensinya.
b. KI Pusat melakukan pemeriksaan tertutup kepada KLHK tanpa dihadiri/diikuti oleh CH dan kuasanya. Dalam pemeriksaan tertutup ini, KLHK menunjukkan salah satu lampiran peta SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dalam format shapefile yang dipersengketakan.
c. KI Pusat memerintahkan CH dan KLHK untuk menghadirkan ahli untuk mendukung argumentasinya masing-masing pada sidang berikutnya.

6. Pada 6 Februari 2015, KI Pusat menggelar sidang ketiga dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Dalam sidang ini, CH menghadirkan Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sedangkan KLHK menghadirkan Aris Budi Pratomo dari ESRI dan Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

7. Pada 13 Februari 2015, KI Pusat menggelar sidang keempat dengan agenda pembacaan putusan. Dalam putusannya, KI Pusat menyatakan bahwa lampiran peta SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dalam format shapefile sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak boleh dibuka dan diberikan kepada CH. Alasan pengecualiannya adalah Pasal 21 dan 46 UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial.

Beberapa kritik terhadap putusan ini adalah:
a. Pengecualian lampiran peta SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang hanya melandaskan pada Pasal 21 dan 46 UU 4/2011 adalah tidak tepat, karena secara substansi, informasi yang terdapat dalam peta tersebut merupakan informasi yang terbuka.
b. Dalam persidangan KI Pusat tidak mengelaborasi berbagai upaya mitigasi yang dilakukan KLHK dalam membuka peta dalam format shapefile tersebut.
c. Putusan KI Pusat ini berpotensi besar menghambat perkembangan inisiatif open data dan kebijakan satu peta yang diinisiasi oleh Badan Informasi Geospasial.
d. Pasal 21 dan 26 UU 4/2011 merupakan satu-satunya pertimbangan KI Pusat untuk mengecualikan peta dalam format shapefile, tanpa mempertimbangkan bahwa tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang manapun yang mengecualikan peta SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dalam format shapefile, sekaligus juga tidak mempertimbangkan pentingnya keterbukaan peta shapefile tersebut dalam rangka perbaikan tata kelola hutan.

8. Pada 11 Maret 2015, CH mendaftarkan banding (keberatan) terhadap putusan KI Pusat ke PTUN Jakarta. Saat ini masih menunggu proses persidangan di PTUN Jakarta.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>