Kotak Fakta – Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 – bag 3

Kotak 12. Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan

Industri tambang di Indonesia dikenal memiliki daya rusak tak terpulihkan, rakus lahan juga sebagai salah satu penyebab hilangnya tutupan hutan.

Merujuk data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sejak 2008 hingga Maret 2013 realisasi total luas kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada industri pertambangan mencapai 2,9 juta hektare. Lahan seluas itu terdiri dari izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk survei/eksplorasi seluas 2,5 juta hektare dan 380 ribu hektare untuk PPKH eksploitasi/operasi produksi.

Dilihat dari izin yang telah diberikan pada perusahaan tambang, dari tahun 2010 hingga Mei 2013 terjadi lonjakan signifikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari semula hanya ratusan izin, kini mencapai 10.660 IUP di seluruh Indonesia dimana 51,96 % tidak masuk dalam kriteria clean and clear.

Salah satu faktor pendorong melonjaknya pengajuan IUP adalah kemudahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan nonkehutanan termasuk industri tambang. Sebagaimana diketahui sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004, yang menambahkan aturan peralihan dari UU Nomor 41 Tahun 1999, dan kemudian ditetapkan DPR RI menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. PP tersebut mengatur tentang tarif kompensasi penggunaan hutan untuk keperluan investasi di luar kegiatan kehutanan.

Tiga belas perusahaan tambang diberikan izin beroperasi di dalam kawasan hutan lindung melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 (Keppres No.41/2004) tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Luas kawasan hutan lindung yang diajukan untuk kegiatan pertambangan mencapai 927.684 hektare. IPPKH pun dipertegas kembali dan dipermudah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008.

Maraknya pemberian izin usaha pertambangan berkait erat dengan dinamika politik di banyak daerah. Jumlah izin meningkat menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Selain maraknya konflik dengan latar belakang ekspansi industri tambang, data Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1.722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah.

Status IUP Sebagian Besar Belum Clean & Clear, Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara. KPK 2013

 

'' ) ); ?>



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>