Kotak Fakta – Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 – bag 2

Kotak 10. Penambangan Nikel di Cagar Alam Morowali

Cagar Alam Morowali terletak di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Kelompok Hutan Cagar Alam (CA) Morowali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 237/Kpts-II/1999 sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi konservasi seluas 209.400 hektare. Ekosistem hutan CA Morowali sangat kompleks dan beragam, mulai dari hutan mangrove, hutan aluvial dataran rendah, hutan pegunungan hingga hutan lumut. Berbagai ekosistem tersebut diperkaya dengan keanekaragaman fauna seperti Anoa, Babirusa, Kera, Kuskus Beruang, Musang serta Babi Hutan dan, Rusa. Selain itu, ada jenis burung seperti Maleo, burung Gosong dan masih banyak jenis burung lainnya berada di dalam kawasan Cagar Alam tersebut.

Gambar 24. Pelabuhan Penampungan Bijih Nikel PT Gema Ripah Pratama di Teluk Tomori, di Dalam Kawasan Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah
Pelabuhan_Nikel
Foto: Jatam Sulteng

Cagar Alam Morowali telah mengalami kerusakan akibat beroperasinya perusahaan pertambangan nikel yaitu PT Gema Ripah Pratama (PT GRP) dan kontraktornya PT Eny Pratama Persada (PT EPP). PT GRP memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Produksi dengan Nomor 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare di dalam kawasan cagar alam. Tanpa memiliki IUP operasi produksi, sejak 1 Juni 2012, PT GRP mulai melakukan penggalian dan memroduksi bijih nikel. Mereka membangun jalan angkut bahan galian ke pelabuhan yang membentang di tengahtengah pemukiman penduduk. Perusahaan juga menumpuk orb di Desa Tambayoli, seluas satu hektare.

PT EPP memulai aktivitas pembabatan hutan mangrove kawasan cagar alam di Teluk Tomori sejak Oktober 2011, selebar 15 meter dan panjang sekitar 1.200 meter, meliputi Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo. Areal seluas kurang lebih 1,8 hektare tersebut lantas ditimbun pasir kerikil dan dipasang tiang pancang dari kayu besi yang ditebang dari cagar alam untuk membangun pelabuhan pemuatan bijih nikel (orb).

Penduduk sekitar, diantaranya Suku To mori dan Tauta Awana, memprotes masalah ini karena merasa mendapat perlakuan tak adil. Sejak Morowali menjadi cagar alam, warga sekitar tak bisa lagi memanfaatkan kayu walau hanya satu dua batang, misal untuk membangun rumah. Warga yang melanggar dipenjarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Padahal, mereka itu masyarakat asli yang secara turun menurun tinggal di sana dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

Pada medio Desember 2012, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng melaporkan kasus ini ke Kemenhut. Kemenhut berjanji segera menurunkan tim pusat ke lokasi karena dari laporan Jatam Sulteng, aparat di daerah seakan mendiamkan. Namun, tampaknya janji tinggal janji. “Kami juga sudah mengirim nama dan pemilik PT Gema Ripah Pratama, sudah sepatutnya Kemenhut menentukan tersangka sesuai hasil penyelidikan dan dan melakukan penyitaan di lapangan. Jangan sampai menunggu rusak parah dulu, baru ada tindakan,” kata Andika, Deputi Direktur Jaringan Advokasi Tambang Sulteng kepada Mongabay, Selasa (12/3/13).

Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan kala ditanya tentang penghancuran Cagar Alam Morowali oleh perusahaan tambang tak memberikan jawaban tegas. Menurut dia, jika ada kasus seperti ini polisi harus bergerak. “Mana mungkin semua ditangani Kemenhut. Kemenhut yang menangkap, Kemenhut yang menyidik. Mana bisa. Ini harus ditangani bersama-sama,” katanya, kepada Mongabay, Jumat (8/3/13).

Sejak akhir Desember 2012, PT GRP memang berhenti beroperasi, namun sudah meninggalkan tiga lokasi kerusakan yang ekstrem. Pertama, lokasi material pelabuhan angkut ( jetty) yang merusak hutan mangrove. Kedua, titik penggalian nikel di dalam kawasan cagar alam. Ketiga, lokasi penebangan kayu besi untuk kebutuhan membangun jetty.

“Semua titik krusial ini sama sekali nasibnya tidak jelas. Kondisi semacam ini berlaku di semua situs penambangan nikel di Kabupaten Morowali, tak satu pun yang merehabilitasi pasca tambang. Semua angkat kaki.” Hebatnya, tak satu pun perusahaan perusak hutan ini yang menerima sanksi, semua serba kabur. “Para pengusaha itu hanya memanfaatkan masa transisi UU Minerba dan kewenangan otonomi para bupati untuk mengambil manfaat ekonomi,” ucap Andika.

Ekspansi pertambangan di Kabupaten Morowali dalam kurun waktu lima tahun terakhir meningkat signifikan. Tercatat, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbikan oleh Bupati Morowali diperkirakan 189 IUP. Angka itu merupakan akumulasi dari sekian banyak perusahaan pertambangan yang ada ada disana, tetapi hanya ditetapkan sebanyak 77 IUP yang masuk kategori Clean and Clear. Sisanya, beroperasi tanpa upaya pengendalian yang memadai.

Menurut dia, kerusakan yang muncul di Morowali, mungkin memerlukan proses restorasi amat panjang. Untuk saat ini tidak ada kejelasan anggaran, APBD Morowali sudah defisit sejak tiga tahun terakhir. “Saya kira kerugian karena praktik penambangan amburadul di Kabupaten Morowali sudah seharusnya diaudit serius oleh negara yang kredibel seperti BPK, KPK melibatkan sektor lain seperti Kementerian Lingkungan hidup.” “Dengan begitu kita bisa melihat ada upaya pencegahan pencurian dan perusakan kekayaan negara oleh booming nikel Morowali.”

Gambar 25.Lubang-lubang Galian PT Gema Ripah Pratama di Cagar Alam Morowali,
yang Ditinggalkan Begitu Saja
Lubang_Galian
Foto: Jatam Sulteng

Sumber: Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah Tanggal 4 Juni 2012;
http://www.jatam.org/english/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=67;
http://www.mongabay.co.id/2013/03/12/cagar-alam-morowali-diobrak-abrik-tambang-nikel-pemerintahdiam/

 



Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>