Komitmen Penuh Tanda Tanya – Pandangan Kritis Masyarakat Sipil atas INDCs Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global

Pada tanggal 30 Agustus 2015 yang lalu, Pemerintah Indonesia lewat Dewan Pengarah Perubahan Iklim telah mempublikasikan Draft Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) yang akan di-submit pada tanggal 20 September 2015 ke Sekretariat UNFCCC. Pengumpulan ini sesungguhnya sudah mundur dari batas waktu yang ditentukan pada COP 20 di Lima, Peru yang mentargetkan Maret 2015 sebagai batas waktu pengumpulan INDCs.

Sebagaimana negara besar lain, Indonesia membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk
meramu berbagai isu dan tawaran solusi yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah sendiri,
sektor privat, masyarakat sipil, maupun inisitif yang langsung datang dari masyarakat. Pada saat
yang sama, Indonesia juga perlu meletakkan kontribusi nasionalnya dalam agenda utama
pemerintah yang mentargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata minimal 5% per tahun.

Dengan demikian, dapat diduga bahwa terdapat dinamika tarik-menarik yang cukup besar antar
sektor pemerintah sebelum akhirnya draft INDCs dapat dipublikasikan. Bukan sesuatu yang
berlebihan, jika organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyimpulkan bahwa draf INDCs yang
dihasilkan merupakan dokumen politis yang sarat kepentingan dan tidak dimaksudkan untuk
mengubah yang telah ada dan/atau diimplementasikan dengan semaksimal mungkin.

Berikut ini adalah poin-poin kritis yang menjadi posisi kami:
1. Kejelasan Intensi Pengurangan Emisi
2. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Rentan Perubahan Iklim
3. Pengingkaran Masyarakat Adat Sebagai Indigenous Peoples di Indonesia
4. Kurangnya Perspektif Gender
5. Belum ada niat menghentikan ketergantungan bahan bakar fosil
6. Biofuel: Solusi yang Salah
7. Moratorium Hutan dan Lahan Gambut Tak Berjalan Maksimal
8. Butuh Konsistensi untuk Perlindungan Pulau-pulau Kecil
9. Penguatan Tanggung Jawab Negara dalam Menertibkan Sektor Bisnis
10. Jujurlah soal 12,7 juta Ha Perhutanan Sosial!
11. Perlu Kecermatan mengurangi Emisi melalui Limbah
12. Penegakan Hukum sebagai Kondisi Pemungkin
13. Proses Penyusunan Tidak Partisipatif
14. Perlu tindakan konkrit

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>