Komitmen Penguranan Emisi Indonesia itu masih Business As Usual

Intip Hutan-Mei 2010

Oleh : Yuyun Indradi/ Anggota Forest Watch Indonesia

Dari Pittsburgh ke Kopenhagen
“We are devising an energy mix policy including LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry) that will reduce our emissions by 26 percent by 2020 from BAU (Business As Usual). With international support, we are confident that we can reduce emissions by as much as 41 percent. This target is entirely achievable because most of our emissions come from forest related issues, such as forest fires and deforestation. We are also looking into the distinct possibility to commit a billion ton of CO2 reduction by 2050 from BAU. We will change the status of our forest from that of a net emitter sector to a net sink sector by 2030”.

Terbayang tepuk tangan riuh di sebuah jamuan makan siang dari para kepala Negara yang menghadiri acara pertemuan puncak G-20 di Pittsburgh. Sebuah applaus yang memang pantas diberikan waktu itu kepada Indonesia atas niatan untuk mengurangi emisi. Sebuah gebrakan menjelang pertemuan Kopenhagen. Secara politis dalam arena internasional, keputusan akan komitmen ini memang sebuah langkah maju di saat Negara-negara industri masih enggan untuk berkomitmen menurunkan emisi mereka.

Applaus itu pun berulang ketika di akhir sesi Climate Talk bulan Oktober 2009 di Bangkok, tatkala kepala negosiator perundingan perubahan iklim mengumumkan komitmen Indonesia atas pengurangan emisi kembali ditegaskan. Kembali penegasan komitmen ini menjadi tantangan bagi Indonesia sekaligus Negara-negara industri. Sayangnya pembahasan dokumen penting perubahan iklim seperti LCA dan Kyoto Protocol tak kunjung selesai dan masih banyak menemui kebuntuan dalam perundingannya. Komitmen Indonesia hanya sedikit memberi kejutan timbangan perundingan perubahan iklim.

Barcelona, merupakan tempat perundingan dan pembahasan UNFCCC selanjutnya juga tidak menghasilkan hal yang menggembirakan. Rasa pesimis menjelang pertemuan puncak di Kopenhagen menjadi semakin kental. Waktu yang pendek dan banyaknya perundingan di luar arena sidang tetap saja berujung pada kemacetan. Kesepakatan yang dibangun lebih bersifat bilateral dan tidak memberi pengaruh nyata terhadap perundingan multilateral seperti yang diharapkan.

Kritik dari masyarakat sipil dan kelompok masyarakat adat yang begitu gencar dilakukan sejak awal seolah tidak membawa perubahan berarti. Hasil dari Barcelona yang diharapkan membawa persiapan lebih baik menuju pertemuan puncak perubahan iklim di Kopenhagen semakin pudar.

Copenhagen, di kota ini seluruh harapan dipertaruhkan untuk sebuah pencapaian monumental bagi penyelamatan bumi ternyata hanya menghasilkan sebuah kesepakatan terendah yang bisa dicapai. Copenhagen Accord merupakan sebuah kegagalan, begitu dari banyak kalangan menilai, karena Accord adalah kesepakatan terendah dalam sebuah tingkatan kesepakatan dunia yang tidak mengikat secara hukum. Kenyataan ini merupakan sebuah pil pahit karena artinya bumi masih harus terus menanggung beban emisi karbon yang terus meningkat.

Pidato pembukaan Presiden SBY seolah juga tidak berarti banyak, demikian pula seruan kepala negara berkembang lainnya, seolah hanya bumbu politis. Presiden SBY dalam pembukaannya menekankan:

…110 world’s leader did not come to Copenhagen to fail; we are here to do one job, to deliver one solid binding agreement that lead to legally binding climate treaty in 2010.

Seruan inipun tidak menggerakkan apapun karena Copenhagen Accord sebagai hasil dari pertemuan puncak tersebut bukan merupakan solid binding agreement yang mengarah dan memberi dasar untuk menghasilkan legally binding climate treaty.

Selanjutnya ada 5 poin yang disampaikan Presiden SBY,
1. Collective strategic goal effort to stay below 2 degrees C. No compromise in reaching that goal

2. Called developed countries to fulfill their historic responsibility to slow, stop and reverse global warming and come up with ambitious target (40%)

3. Mitigation and adaptation talks will be meaningless without concrete delivery of financing. Compare to the sick trillion dollars lost in financial crisis. The fast start fund offered by developed countries and that the offered number is far too modest as based on scientific study at least for mitigation need 25-35 billion USD per year up to 2012.

4. Declaration of Indonesia on emission reduction 26%-41% as part of the global solution. To be flexible in MRV, lesson learned from developed countries who can not achieve their emission reduction.

5. No reason to avoid transparency and MRV should not lead to discriminatory trade.

Selanjutnya, dalam penutupnya Presiden SBY kembali menyerukan pentingnya melindungi hutan, dan menyerukan pentingnya keselamatan umat manusia.

“Keep the trees up than chopped them down and increasing carbon sink.

This is the time for solution and consensus, the only dogma is human survival.

So let’s seal the deal here”

Apa yang terjadi? Negara maju tetap tidak bergerak untuk memenuhi tanggungjawab sejarah, hutang ekologis dengan mengurangi emisinya sekurang-kurangnya 40% (seperti yang direkomendasikan IPCC/International Panel on Climate Change). Krisis iklim dan akibatnya menjadi kalah penting dengan krisis ekonomi, terbukti dengan triliunan dollar yang digelontorkan untuk menebus lembaga-lembaga keuangan yang bermasalah, sementara apa yang ditawarkan oleh Negara maju dalam menjawab krisis iklim adalah hanya dengan beberapa puluh milliard dollar itupun masih jauh dari yang direkomendasikan IPCC.

Dalam konteks Indonesia, justru penutup pidato Presiden SBY tersebut menjadi tantangan tersendiri. Seruan untuk melindungi hutan dan menjaga keselamatan umat manusia (baca: penduduk Indonesia, terutama yang tinggal di dalam dan sekitar hutan) menjadi ironis jika berkaca pada kondisi hutan dan pengelolaannya di Indonesia.

Menerjemahkan Komitmen Pengurangan Emisi
Menjadi menarik jika kemudian dipertanyakan, “Bagaimana komitmen pengurangan emisi (26%-41%) serta seruan melindungi hutan dan keselamatan umat manusia diterjemahkan dalam scenario mitigasi Indonesia?” Jelas sector kehutanan (termasuk lahan gambut) memegang peran penting. Paling tidak dari sisi proporsi penyumbang emisi (berkontribusi lebih dari 80%) dan pengurangannya. Total
pengurangan dari pengurangan emisi 26% (atas usaha sendiri) yang diskenariokan dari sector hutan plus gambut sekitar 24% (Bandingkan dengan kontribusi emisinya yang lebih dari 80%). Hal lain lagi, citra yang ingin dibangun Indonesia dalam pengurangan emisi dari sector kehutanan adalah dengan menanam. Hal yang cukup menonjol untuk disoroti adalah rencana gerakan menanam, mulai dari slogan “one man one tree”, “Gerakan menanam satu miliar pohon” serta dalam skenario mitigasi yang dibangun Departemen Kehutanan untuk meningkatkan karbon stok yang cukup ambisius di luasan yang mencapai 21 juta Hektar melalui program pembangunan HTI, HTR, Hutan Desa dan sebagainya. Kesemua itu merupakan sebuah pencitraan komitmen yang tinggi dalam pengurangan emisi.

Benarkah demikian? Jika mencermati skenario tersebut, maka perlu juga melihat masalah lain yang membelit sektor kehutanan di Indonesia saat ini. Pada kenyataannya, selain kontribusi emisi, kemampuan suplai bahan baku atas permintaan sektor industri kehutanan sangat rendah. Kondisi ini dipicu oleh praktek-praktek, kebijakan dan penegakan hukum yang buruk dari pemerintah dan industri kehutanan pada masa sebelumnya. Beban ini terbawa dan tidak terjawab secara tuntas, karena kapasitas terpasang industri kehutanan tetap tinggi yang artinya permintaan bahan baku juga tinggi, sementara perusahaan yang seharusnya bisa self sufficient dengan konsesi hutan tanaman industrinya terbukti masih sangat rendah realisasi tanamnya. Kondisi hutan Indonesia menjadi semakin diperparah dengan perpanjangan masa konversi hutan alam untuk pemenuhan suplai industri kehutanan. Sekali lagi, karena industri kehutanan tidak mampu merealisasikan pembangunan hutan tanaman industrinya yang diharapkan bisa memasok kebutuhannya sendiri.

Beban atas situasi ini, yang mengakibatkan tingkat deforestasi di Indonesia cukup tinggi (tertinggi di dunia, tercatat dalam Guiness Book of Records) yang berimbas pada tingginya emisi Indonesia (tercatat sebagai ke tiga terbesar di dunia). Artinya scenario mitigasi dengan gerakan menanam dan pembangunan hutan tanaman industri adalah selubung dari beban yang mesti ditanggung Indonesia untuk bisa mempertahankan Industri Kehutanan.

Jika ditilik lebih lanjut dari scenario tersebut, per tahunnya rata-rata penanaman melalui skema HTI, HTR dsb adalah sekitar 500,000 Ha. Ironisnya skenario mitigasi tersebut memakai asumsi laju deforestasi sebesar 1.125.000 Ha per tahunnya. Asumsi laju deforestasi yang dipakai ini menjadi sangat tidak sesuai dengan keinginan Presiden SBY dalam pidato penutupannya di Kopenhagen, yang menyerukan untuk perlindungan hutan untuk tidak dibabat dan menjaga hutan tetap berdiri sebagai penyimpan karbon.

Siapa yang diuntungkan dari skenario tersebut? Jelas Industri Kehutanan (Skala Besar) yang akan diuntungkan, meskipun dengan prestasi yang rendah dalam realisasi tanamnya, toh tetap saja mendapat keistimewaan atas skenario tersebut. Dalam hal ini, realisasi tanam akan terbantu dengan program menanam (meskipun masih dipertanyakan mengingat tidak banyak program serupa di era sebelumnya berhasil) sekaligus proyeksi laju deforestasi sebesar 1,125 juta Ha tersebut akan memberi keleluasaan bagi industri kehutanan skala besar untuk terus mengkonversi hutan alam. Akhirnya apa yang menjadi komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan tidak lebih dari “Business as Usual” dalam bungkus yang lain.

Meskipun REDD yang berarti mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, justru skenario pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi tidak terlihat, karena paling tidak proyeksi laju deforestasi yang dipakai dalam skenario mitigasi sektor kehutanan lebih besar dari laju deforestasi yang terjadi saat ini seperti yang di klaim Departemen Kehutanan yaitu sebesar 1,080 juta hektar per tahun. Menjadi sebuah paradoks, ketika banyak dibicarakan pengurangan emisi dari sektor kehutanan yang terjadi adalah konversi gambut dan hutan alam terus terjadi atas nama industri kehutanan skala besar.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan paling tidak siap atas dampak perubahan iklim akan terus menanggung beban bencana yang terjadi dari perubahan iklim. Pengurangan emisi yang di harapkan dari sektor kehutanan lebih merupakan harapan semu karena deforestasi terus berlangsung dan semakin parah. Copenhagen Accord sebagai hasil buruk yang dihasilkan dari COP 15 UNFCCC yang memandang REDD adalah hal penting sekaligus mudah dan cepat untuk dilakukan dalam menanggulangi perubahan iklim tidak bermakna banyak bagi pengurangan emisi dari deforestasi di Indonesia. Apakah pertemuan Mexico akan membawa perubahan dan menghasilkan kesepakatan global yang lebih baik bagi hutan tropis Indonesia? Kita tunggu hasilnya.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>