Ketimpangan Penguasaan Lahan oleh Rezim HGU

Pentingnya Keterbukaan atas Informasi Hak Guna Usaha (HG) Perkebunan Kelapa Sawit untuk Perbaikan Tata Kelola dan Retribusi Lahan bagi Masyarakat

Pangkal dari seluruh sengketa informasi yang melibatkan ATR/BPN adalah ketidaksesuaian substansi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik dengan semangat dan perintah UU KIP. Perkaban tersebut justru secara terang-terangan menegaskan pengecualian atau larangan membuka bagi beberapa informasi publik seperti dokumen kebijakan (HGU) dan anggaran. Pengecualian informasi yang dilakukan ATR/BPN seharusnya diikuti dengan uji konsekuensi yang ditimbulkan akibat peraturan informasi tertutup tersebut.

Konsekuensi apabila dokumen HGU perkebunan kelapa sawit ditutup, senyatanya malah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Sawit Watch mengungkapkan, terdapat indikasi lebih dari 40 persen perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pengusaha merugikan negara. Sebab mereka membuka perkebunan sawit di kawasan hutan tanpa izin konversi lahan dan Hak Guna Usaha (HGU). Data KLHK pada Agustus 2011 menyebutkan, kerugian negara akibat izin alih fungsi hutan menjadi perkebunan di tujuh provinsi merugikan negara sekitar Rp273 triliun. Kerugian ini timbul akibat pembukaan 727 unit perkebunan bermasalah.

Ditambah lagi soal luasnya areal tumpang tindih antar konsesi berbasis lahan (IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan) sekitar 14,7 juta hektare (FWI, 2014). Tumpang tindih yang terjadi diakibatkan karut marut sistem perizinanan berbasis lahan. Apabila kondisi ini dibiarkan, tentu akan memperbesar konflik tenurial. Kajian Daemeter dalam beberapa studi kasus menunjukkan bahwa kerugian berwujud yang langsung dialami bisnis kelapa sawit akibat dari konflik tenurial dapat mencapai USD 2,5 juta dolar, mewakili 51-88 persen dari biaya operasional perkebunan kelapa sawit, atau 102-177 persen dari biaya investasi per hektar per tahun. Kajian ini juga memperlihatkan kerugian biaya “tersembunyi” (tidak langsung) mencapai USD 9 juta dolar akibat risiko konflik yang berulang atau konflik yang tidak kunjung selesai, memburuknya reputasi bisnis dan kekerasan terhadap harta benda dan manusia.

Sebaliknya, justru dengan pengungkapan informasi HGU akan meningkatkan akuntabilitas negara dalam proses penerbitan HGU. Termasuk mendukung kebijakan- kebijakan yang telah diterbitkan, diantaranya kebijakan pembaruan agraria (TAP MPR Nomor IX Tahun 2001), kebijakan satu peta (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta), inisiatif gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam (GN-PSDA) yang diinisiasi KPK, serta kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang menargetkan restribusi tanah difokuskan dari lahan-lahan HGU yang izinnya telah habis (tidak diperpanjang lagi) dan juga dari lahan- lahan terlantar.

Adanya keterbukan informasi atas dokumen HGU tentunya akan mempermudah publik dalam membantu pemerintah untuk mengindentifikasi lahan-lahan yang layak didistrbusikan kembali kepada kelompok- kelompok masyarakat yang membutuhkan lahan. Hal ini sangat sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin menyukseskan program Reforma Agraria dan agenda pemerataan.

'' ) ); ?>


Download File

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>