Keterikatan Suku Mentawai dengan Hutan

Tidak hanya menebang hutan, mengotori air juga merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan bisa mendatangkan hukuman berupa denda adat. Denda itu setara dengan seekor babi, yang termasuk harta berharga bagi masyarakat Mentawai. Di sungai, buang air kecil saja dilarang, apalagi buang air besar, sangat tidak diperbolehkan karena air adalah sumber kehidupan. Dengan demikian, kelestarian hutan dan air di Mentawai tetap terjaga.

Seiring masuknya pengaruh dari luar, baik masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan Indonesia, Sabulungan yang merupakan salah satu kepercayaan masyarakat Mentawai tidak bisa lagi dilakukan dalam bentuk formal. Sabulungan dianggap kepercayaan yang sesat, bahkan segala atribut mereka dibakar dan dimusnahkan. Padahal, yang mereka sembah adalah penguasa langit dan bumi yang tidak terlihat, yang oleh sejumlah agama disebut Tuhan. Meski demikian, Sabulungan tetap hidup dalam jiwa masyarakat Suku Mentawai. Mereka arif menjaga dan melindungi hutan di tanah mereka melalui peraturan adat.

Meski masyarakat Mentawai saat ini sudah memeluk agama formal, seperti yang diharuskan pemerintah, kearifan lokal itu masih terjaga. Masyarakat Mentawai yang hidup di pedalaman masih menjaga tradisi menghormati alam semesta. Salah satu bentuk Sabulungan saat ini terwujud dalam upacara penyembuhan orang sakit oleh Sikerei. Karena kearifan lokal yang sering disebut Sabulungan telah mendarah daging di dalam suku Mentawai, mereka bisa menentukan tempat yang tepat untuk berladang. Ladang mereka selalu aman, jauh dari bencana alam seperti longsor, karena mereka mengganti pohon yang ditebang dengan tanaman baru.

Namun, kearifan lokal dalam menjaga dan melindungi hutan yang dilakukan oleh masyarakat Mentawai harus bentrok dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang mulai marak di Pulau Siberut. Sekitar tahun 1970-an pemerintah membagi hutan Siberut seluas 408.000 hektar untuk empat HPH dan hanya menyisakan 6.000 hektar untuk Suaka Margasatwa serta 65.000 hektar untuk pemukiman dan pertanian.

Sejak tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Mentawai memberikan lagi HPH kepada PT. Koperasi Andalas Madani (KAM) dan kepada PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS). Selain kerusakan ekologi, kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Mentawai pun terancam.

Selain sebagai pendukung kehidupan masyarakat, hutan Mentawai merupakan ekosistem bagi sejumlah satwa endemik di Kepulauan Mentawai, seperti Joja atau Lutung Mentawai (Presbytis potenziani), Bokkoi atau Beruk Mentawai (Macaca pagensis), Simakobu (Simias concolor), dan Bilou atau Siamang kerdil (Hylobates klosii).

Primata-primata tersebut merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Suku Mentawai. Berburu monyet merupakan bagian dari tradisi masyarakat Mentawai. Selain itu, tampak pula dalam ukir-ukiran hiasan dinding yang merupakan jimat yang dipasang di atas pintu masuk ruangan kedua dalam sebuah Uma (rumah). Ukiran yang disebut Jaraik itu berwujud tengkorak monyet, biasanya Bokkoi jantan dewasa.

Ancaman perusakan hutan, tatanan sosial, budaya dan ekonomi tak hanya sampai di situ, ancaman baru yang lebih mengerikan yang akan di alami oleh hutan dan masyarakat Mentawai adalah dengan diberikannya izin perkebunan kelapa sawit oleh Edison Saleleubaja, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan menghilangkan ribuan hektar hutan dan ladang masyarakat Mentawai. Hal ini bisa dipastikan tanaman seperti durian, langsat dan sagu yang menjadi sumber makanan dan sebagai alat budaya akan musnah oleh serakahnya segelintir penguasa di Mentawai.**



Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>